Seluk-beluk dan hiruk-pikuk
pemilu 2009 ( 14)
Berikut di bawah ini bisa disimak kumpulan terbaru berita atau tulisan
tentang seluk-beluk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009, yang
diambil dari berbagai sumber, Di samping disajikan di berbagai milis,
kumpulan berita ini juga bisa dibaca selanjutnya dalam website
http://umarsaid.free.fr/ Harap para pembaca maklum hendaknya.
= = =
Rakyat Merdeka, 27 Mei 2009,
Bendung Kampanye Hitam, Tim SBY
Efektifkan Sayap Islam
Jakarta, RMonline. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono mulai
mendapat serangan kampanye negatif.
Pasangan incumbent ini mulai disudutkan melalui layanan pesan singkat (SMS)
maupun dalam bentuk lainnya.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Hatta Radjasa,
usai memberikan pembekalan pada Majelis Dzikir SBY Nurussalam sebagai tim
sukses SBY-Boediono di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (25/5) malam.
Kami menemukan adanya sinyalemen kampanye nagatif melalui SMS dan yang
lainnya, ujar Hatta kepada wartawan.
Hanya saja politisi PAN yang menjadi orang dekat SBY ini enggan membeberkan
bentuk kampanye negatif itu. Ia hanya meminta Tim Sukses dan Tim Kampanye
pasangan lainnya untuk berkampanye secara bermartabat, bermoral dan
beretika.
Karenanya, Hatta mengaku akan menghubungi Tim Kampanye pasangan
capres/cawapres lainnya untuk membuat kesepakatan agar kampanye Pilpres
dapat dilakukan secara bermartabat.
Sebelumnya, Hatta juga memberikan pembekalan kepada jamaah Majelis Dzikir
SBY Nurussalam. Di hadapan para jamaan dzikir, Hatta menegaskan bahwa
sebagai salah satu sayap politik Majelis Dzikir SBY Nurussalam perlu
memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang berbagai hal
positif yang dicapai selama pemerintahan SBY.
Masyarakat perlu tahu bahwa ekonomi kita tumbuh, angka pengangguran turun
dan angka kemiskinan juga turun. Itu bukan kata Ketua Tim Kampanye Nasional,
tetapi kata Badan Pusat Statistik, ujar Hatta yang disambut tepuk tangan
paa jamaah dzikir.
Sedangkan Ketua Jamaah Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Haris Thahir
mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan
anggota majelis dzikir untuk berjuang memenangkan SBY-Boediono.
Memerintahkan kepada selurung penhurus dan kader majelis dzikir untuk
merapatkan barisan mengawal perjuangan pasangan SBY-Boediono di Pilpres,
sebut Haris.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan SBY kehidupan beragama semakin kondusif.
Toleransi kehidupan umat beragama di tanah air dan hubungan Indonesia
dengan negar-negara Islam juga semakin berkembang, ulasnya. [hta]
* * *
Komentar Media Indonesia 26 Mei 2009
Neolib dan Kerakyatan Ramai-Ramai ke Pasar
POLEMIK yang sekaligus menjadi platform pembeda di antara calon presiden
yang bersaing dalam pemilu mendatang adalah neoliberalisme dan kerakyatan.
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, walaupun membantah berulang
kali, tetap saja dicap kaum neolib.
Sebaliknya pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dan pasangan Megawati
Soekarnoputri-Prabowo sama-sama mengklaim penganut sekaligus pembela paham
ekonomi kerakyatan.
Tanpa penjelasan yang memadai tentang perbedaan di antara dua paham ekonomi
itu, para calon presiden ramai-ramai terjun ke pasar. Di sana mereka ingin
memperlihatkan bahwa mereka tidak menganut neolib.
Yang pertama dan yang paling rajin adalah Jusuf Kalla. Dia memulai dengan
kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta, kemudian ke Pasar Beringharjo di
Yogyakarta. Ke mana-mana Jusuf Kalla pergi, pasar selalu menjadi tempat yang
dikunjungi.
Tidak kalah dengan Jusuf Kalla, capres SBY mengunjungi Pasar Sukowati di
Denpasar, Bali. Selain di pasar ada kerumunan manusia, mengunjungi pasar
dilakukan SBY untuk menepis tuduhan terhadap dirinya sebagai orang neolib.
Megawati yang mampu menciptakan drama 'wong cilik' dengan memilih Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai lokus deklarasi juga terjun
ke pasar. Dalam rangka pembuatan iklan yang memperlihatkan keberpihakannya
kepada ekonomi kerakyatan, Mega masuk Pasar Blok A di Jakarta Selatan.
Sama-sama mengunjungi pasar oleh kedua kubu yang sedang mencari poin
perbedaan memperjelas bahwa mereka sesungguhnya tidak menghayati betul
distingsi antara kerakyatan dan neolib.
Sesungguhnya tidak ada negara di dunia yang melaksanakan neoliberalisme
maupun ekonomi kerakyatan secara murni. Neoliberalisme sebagai paham yang
mendewakan pasar tanpa campur tangan negara terlalu banyak ternyata
memerlukan banyak regulasi atau intervensi. Tidak mungkin sebuah
perekonomian bebas dari intervensi negara.
Sebaliknya, paham ekonomi kerakyatan tidak bisa mengunci pintu rapat-rapat
dari pengaruh dan mekanisme pasar. Baik karena pengaruh globalisasi maupun
pengaruh kebutuhan pertumbuhan dan kesejahteraan itu sendiri. Semakin sebuah
bangsa keluar dari kemiskinan karena perkembangan ekonomi yang membaik, dia
mau tidak mau harus membuka diri untuk diekspos atau mengekspos mekanisme
pasar.
Jadi, kita sesungguhnya tidak sedang beperkara dengan kaum neolib atau kaum
kerakyatan. Kita semua, terutama dalam masa pencarian mandat baru
kepemimpinan nasional di masa depan, sedang menggugat seluruh kemandekan
dari proses pencarian kesejahteraan dan keadilan.
Karena itu, para capres jangan menyibukkan diri dengan cap neolib atau
kerakyatan. Berilah kepada rakyat, dalam proses kampanye sekarang, harapan
dan rasionalitas tentang kepastian akan kemakmuran dan kesejahteraan itu.
Perasaan hati kolektif bangsa ini yang paling menyakitkan adalah kelambanan
negara merealisasikan kemakmuran dan keadilan itu. Padahal kita bernegara di
atas tanah dan air yang kaya raya. Setiap kali kampanye pemilu datang,
selalu hadir tokoh dan kaum yang menjanjikan kemampuan dan kemauan. Namun,
selalu kandas di tengah jalan.
Jadi, janganlah mengacaukan diri sendiri dengan paham-paham yang tidak kita
pahami secara mendalam. Neolib atau kerakyatan semua bermuara pada keadilan
dan kesejahteraan rakyat.
Kalau sekarang para capres ramai-ramai ke pasar, anggaplah mereka sedang
mencuri show komunikasi. Tidak ada penjelasan yang membuat kita paham
tentang perbedaan di antara mereka.
* * *
Kompas, , 26 Mei 2009
Slank Tolak Ikut Kampanye Pilpres
KUALA LUMPUR, KOMPAS.com -- Grup Band Slank kembali memegang komitmennya
untuk tidak mendukung salah satu kandidat calon presiden, agar tidak membuat
bingung dan mengecewakan para pendukungnya.
"Memang tawarannya besar. Bahkan banyak yang sampai mengancam agar Slank
bersedia ikut meramaikan kampanye Pilpres. Namun kami tolak semuanya demi
kebaikan para fans Slank," kata vokalis Slank Kaka dan penabuh drumnya
Bimbim, di Kuala Lumpur, Senin.
Usai konser Rhythm of Unity di Bukit Jalil, Selangor, Kaka dan Bimbim
mengatakan mereka lebih baik kabur ke Lombok dan bersembunyi di sana jika
terus menerus dikejar untuk ikut serta dalam kampanye.
"Kebiasaan kami memang lebih baik menghindar dan bersembunyi daripada
diteror terus untuk ikut partisipasi kampanye," katanya.
Sejak lama Slank memiliki pendirian untuk menolak permintaan manggung
mendukung salah satu calon atau salah satu partai politik karena hal itu
akan membuat pecah-belah penggemarnya. (ANT/EH)
* * *
Kompas, 26 Mei 2009
Apa Salahnya Sih Kuda Prabowo?
JAKARTA, KOMPAS.com Belakangan ini calon wakil presiden Prabowo Subianto
diragukan komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan. Terutama setelah
tim verifikasi Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara mendapati
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu memiliki 98 kuda berharga miliaran
rupiah.
Kuda-kuda tersebut, yang tiga di antaranya bernilai sekitar Rp 9 miliar,
kemudian menjadi sasaran empuk rival Prabowo, untuk mengkritisi mantan
Komandan Jenderal pasukan elite di TNI, Kopassus, itu.
Puncaknya, kemarin, Juru Bicara Tim Nasional Kampanye SBY-Boediono, Rizal
Mallarangeng, mengatakan, kepemilikan Prabowo terhadap kuda-kuda mewah
tersebut merupakan indikasi bahwa mantan Panglima Komando Strategis Angkatan
Darat (Pangkostrad) itu tidak mendukung ekonomi kerakyatan.
Kubu Mega-Pro pun angkat bicara. Sekretaris Umum Tim Nasional Kampanye
Mega-Pro, Fadli Zon, menilai tidak ada yang salah dengan kepemilikan
kuda-kuda tersebut. Menurut dia, memiliki kuda mewah tidak ada kaitannya
dengan tidak mendukung ekonomi kerakyatan.
"Kita tidak harus menjadi miskin agar dapat membangun ekonomi kerakyatan.
Ini cara berpikir yang tidak logis," ujar Fadli Zon, Selasa (26/5) di
Gerindra Media Center, Jakarta.
Menurut Fadli Zon, sebagian kuda-kuda Prabowo telah turut mengharumkan nama
Indonesia pada ajang olahraga Sea Games 2007 di Bangkok, Thailand. Saat itu,
untuk pertama kalinya, Indonesia menurunkan atletnya pada cabang olahraga
polo.
"Tim itu dibawa langsung oleh Pak Prabowo. Tim itu juga bukan terdiri dari
orang-orang aristrokrat, tapi anak-anak petani yang dididik oleh beliau,"
ujar Fadli.
Ia kemudian berharap agar perseteruan mengenai kuda-kuda Prabowo dapat
segera diakhiri.
* * *
Detik News, 26 Mei 2009
Persaingan Para Purnawirawan Jenderal
Bisa Berbahaya
Jakarta - Sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI menjadi tim sukses para
capres dan cawapres. Jika tidak bersaing secara sehat, persaingan antara
para jenderal yang berlainan kubu ini dianggap berbahaya.
Para purnawirawan jenderal diminta tidak menarik anak buahnya yang masih
aktif untuk ikut dalam pemenangan pilpres. Karena jika hal ini dilakukan,
bisa menimbulkan konflik.
"Kekuatan TNI adalah jaringan, khususnya TNI AD yang memiliki komando
teritorial. Bukan mencurigai, tapi jangan sampai incumbent mengunakan
jaringan teritorial tersebut," ujar Pengamat Politik dan Militer LIPI, Ikrar
Nusa Bhakti kepada detikcom, Senin (25/5/2009) malam.
Ikrar menjelaskan walau sudah pensiun, para jenderal ini dinilai masih
memiliki anak buah yang loyal. "Prabowo juga mantan danjen Kopassus yang
mungkin masih punya anak buah di lapangan," jelasnya.
Menurut Ikrar penggunaan TNI aktif maupun purnawirawan, bukanlah hal yang
aneh dalam kampanye pilpres. Hal ini telah dilakukan dalam pilpres
sebelumnya. "SBY pada 2004 melakukan hal ini," jelasnya.
Ikrar menambahkan para jenderal ini akan memanfaatkan jaringan organisasi
kemasyarakatan (ormas) untuk menggalang dukungan massa. Walau tidak
seefektif pada saat Orde Baru, mungkin saja para purnawirawan jenderal
tersebut memanfaatkan cara-cara yang sama.
"Dahulu karang taruna, KNPI, AMPI itu diciptakan negara untuk menjaga
kekuasaan Soeharto. Bisa saja metode-metode pada Orde Baru digunakan lagi,"
jelasnya.
++++
Detik News, 26 Mei 2009
Pilpres 2009, Adu Strategi Para
Pensiunan Jenderal
Jakarta - Para purnawirawan jenderal ramai-ramai menjadi tim sukses pasangan
capres-cawapres. Para mantan jenderal ini akan adu strategi dan tenaga untuk
memenangkan jagoan mereka dalam pilpres.
Sejumlah pensiunan perwira tinggi menemui JK, Senin (25/5/2009). Mereka
membentuk tim sukses yang dinamakan Tim Garuda. Mantan Aspam KSAU Marsdya
Purn Basri Sidehabi menjadi ketua Tim Garuda. Sementara sejumlah nama
seperti mantan KSAL Laksamana Purn Bernard Kent Sondakh, Mantan KSAD
Jenderal Purn Subagyo HS, Mantan Wakasad Letjen (Purn) Sumarsono, menjadi
penasihat Tim Garuda. Ada juga Jenderal TNI (Purn) Fahrul Rozi, mantan
Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaeruddin.
"Tim Garuda ini untuk mengimbangi kehandalan permainan politik para
purnawirawan yang ada di kubu capres lainnya," ujar Jubir Tim Sukses
JK-Wiranto Yuddy Chrisnandi kepada detikcom, Senin (25/5/2009).
Yuddy yakin, kubu lawan telah siap dengan strateginya masing-masing.
Pihaknya pun tidak mau kecolongan. Mantan Jenderal harus dihadapi dengan
mantan jenderal.
"Tapi kita akan melakukan kampanye dengan cara yang santun. Kita tidak akan
melakukan black campaign," jelasnya.
Di Kubu SBY-Boediono ada sejumlah nama. Mantan KSAU Marsekal Purn Djoko
Suyanto menjadi wakil ketua tim sukses pemenangan pasangan incumbent ini.
Ada juga Mantan KSAU, Marsekal Purn Herman Prayitno dan Mantan Kapolri
Jenderal Purn Sutanto.
Sementara di Kubu Megawati-Prabowo, tidak kalah kuat. Ada Mantan Dan Sesko
TNI Mayjen Purn Theo Syafei, Mantan Danjen Kopassus Muchdi PR dan Letjen
Purn M Jasin.
a.. * *
Kompas, 26 Mei 2009
Kabinet 2009-2014 Akan Kental
Balas Jasa Politik
JAKARTA, KOMPAS.com Pengamat politik LIPI, Syamsudin Harris, memprediksi,
kabinet yang terbentuk pada pemerintahan berikutnya, periode 2009-2014 ,
akan kental dengan nuansa "balas jasa" politik.
Fenomena ini, menurut dia, sebenarnya sudah terjadi pada Kabinet Indonesia
Bersatu, Kabinet Gotong Royong di era Megawati, dan Kabinet Kesatuan
Nasional pada masa Abdurrahman Wahid.
Kabinet dengan latar "balas jasa", dikatakan Syamsudin, lebih bersifat
politis. Salah satu faktornya karena presiden terpilih memiliki kekuatan
dukungan parlemen yang minim.
"Kabinet 2009-2014 menurut saya akan jauh lebih bersifat politik. Bila SBY
menang lagi, dia didukung koalisi partai-partai yang menuntut porsi di
kabinet," ujar Syamsudin pada diskusi "Postur Kabinet Berdasarkan UU Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara" di Jakarta, Selasa (26/5).
Riak-riak tuntutan porsi di kabinet sudah mulai muncul dengan statement
sejumlah parpol mengenai jatah yang akan didapatkan jika pasangan calon yang
diusung meraih kemenangan. "Apakah presiden yang terpilih nanti bisa
meminimalkan potensi pemenuhan 'balas jasa' politik? Kalau tidak, siap-siap
saja agenda bangsa akan banyak yang terbengkalai. Apalagi, jika sinyalemen
benar bahwa duduk di kabinet menjadi ATM (mesin penarik yang) bagi partai
politik," ujar dia.
Seharusnya, dalam pandangan Syamsudin, pembentukan kabinet tidak sekadar
mendasarkan pada sesuatu yang bersifat politis. Hal ini akan membuat banyak
janji presiden kepada rakyat tidak akan terpenuhi dan upaya menciptakan
pemerintahan yang bersih akan sulit tercapai. Ia juga memberikan masukan, ke
depannya capres dan cawapres hendaknya berakar dari kekuatan politik yang
seimbang. "Kalau imbang, maka negosiasi koalisi di kabinet akan lebih
diminimalkan," kata Syamsudin.
* * *
Media Indonesia, 26 Mei 2009
Gus Sholah Yakin Nahdliyin Dukung JK-Win
SURABAYA--MI: Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH
Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) yakin warga Nahdlatul Ulama (NU) akan
mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) pada putaran kedua Pilpres
2009.
"Dukungan warga NU akan terpecah pada putaran pertama, tapi jika ada putaran
kedua dan JK-Win lolos, maka dukungan warga NU akan ke JK-Win, karena Pak
Kalla adalah tokoh NU dan warga NU tentu ingin tokohnya menjadi pemimpin,"
katanya di Surabaya, Selasa (26/5).
Mantan Cawapres dalam Pilpres 2004 itu mengemukakan hal itu setelah
berbicara dalam seminar bertajuk "Mempertegas Posisi Intelektual Muda Dalam
Peta Politik Nasional Jelang Pilpres 2009" yang digelar Pesantren Mahasiswa
IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) itu mengakui, dukungan warga NU terhadap Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) saat ini relatif tinggi, namun tingkat dukungan itu cenderung menurun.
"Setidaknya, begitulah menurut beberapa survei, apalagi beberapa tokoh NU
dan Muslimat NU secara pribadi mengisyaratkan dukungan kepada JK-Win.
Muslimat NU itu 'kan paling solid, terbukti saat Khofifah menjadi Calon
Gubernur Jatim," katanya.
Karena itu, katanya, dukungan warga NU sangat signifikan dalam Pilpres 2009,
apalagi jumlah pemilih saat ini diperkirakan 170 juta orang, sedangkan warga
NU diperkirakan berjumlah 80 juta orang. "Karena jumlahnya banyak,
kepentingan masyarakat NU otomatis menjadi kepentingan masyarakat Indonesia,
namun bukan berarti NU ingin mendapatkan prioritas dari negara," katanya.
Pandangan itu berbeda dengan pendapat mantan Ketua PWNU Jawa Timur Dr KH Ali
Maschan Moesa MSi yang juga menjadi pembicara dalam seminar di IAIN Sunan
Ampel Surabaya itu. "Saya yakin suara warga NU akan tetap terpecah, termasuk
di putaran kedua. Itu konsekuensi dari keinginan NU yang ingin menjauh dari
politik, sehingga warga NU semakin dewasa dan petunjuk tokoh dalam politik
praktis bukan patron lagi," kata Ali Maschan. (Ant/OL-06)
* * *
[Non-text portions of this message have been removed]
