Kritik untuk Chatib Basri: NEOLIBERALISME MEMANG ADA!

Isyu Neoliberalisme sedang marak.
Faisal Basri, Chatib Basri menolak adanya Neoliberalisme. Sementara para ekonom 
Kerakyatan seperti Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noorsy, Kwik Kian Gie, 
menuding adanya Neoliberalisme yang mendominasi perusahaan.

Terlepas dari Capres “X” Neoliberalis atau tidak, mari kita lihat Neoliberalis 
itu seperti apa. Ini bukannya untuk menjatuhkan, karena Neoliberalisme saat ini 
seperti barang najis yang tidak seorang pun mau disebut Neoliberalis karena 
Neoliberalisme terbukti telah menyebabkan dunia jatuh dalam Krisis Global.

Tapi agar kita tahu dan bisa memperbaiki diri jika memang kita telah terjebak 
dalam Neoliberalisme secara sadar/tidak sadar.

Kita lihat komentar Chatib Basri yang menyangkal adanya Neoliberalisme di 
Kompas:
==
M Chatib Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa 
neoliberalisme adalah paham atau aliran yang memberikan peran sangat besar pada 
pasar dengan cara liberalisasi, privatisasi.
===

Dari pernyataan Chatib Basri di atas bahwa Neoliberalisme melakukan 
Liberalisasi dan Privatisasi, kita lihat BUMN2/BUMD2 seperti Telkom, Indosat, 
BNTI, PAM Jaya telah diprivatisasi. Krakatau Steel dan Pertamina juga akan 
diprivatisasi. Begitu pula PAM Jaya jadi PAM Lyonnaise Jaya dan AETRA. Menurut 
seorang pengamat, sudah 40 BUMN di Indonesia yang diprivatiasi.

Dari segi privatisasi, jelas Indonesia telah terjebak dalam Neoliberalisme.

==
Chatib:
Mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN, menurutnya, 
adalah sesuatu yang wajar. Negara yang sama sekali menolak campur tangan swasta 
adalah negara komunis. "Privatisasi telah dilakukan sejak tahun 2001. Bagaimana 
bisa 2004 disebut neolib, sedangkan 2001 tidak?" ujarnya.
===

Indonesia memang tidak menolak campur tangan swasta. Tapi untuk sektor2 penting 
yang meliputi hajat hidup orang banyak atau berkaitan dengan kekayaan alam 
Indonesia, maka itu harus dikelola negara Via BUMN. Ini agar kekayaan alam 
tidak masuk ke segelintir pengusaha saja atau nasib rakyat bergantung pada 
kapitalis untuk sembako, air, dsb. Indonesia sudah menerapkan ini sejak sebelum 
tahun 1998 dan Indonesia bukan negara Komunis. Itu adalah Ekonomi Pancasila 
yang sesuai dgn UUD 45 pasal 33.

Neoliberalisme marak di Indonesia pasca Krisis Moneter tahun 1998 jadi tahun 
2001 itu sebetulnya sudah Neoliberal.

==
Chatib:
Ia mengatakan, saat ini peran pemerintah sudah lebih dominan dengan memberikan 
25 persen anggaran untuk subsidi dan 20 persen untuk pendidikan. "Memang 
subsidi BBM dicabut, tetapi dialihkan untuk beras raskin, BLT, dan lain-lain. 
Subsidi itu tidak ada dalam kamus neoliberalisme karena semua diserahkan 
pasar," katanya.
==

Paham Neoliberalisme memang mencabut subsidi BARANG seperti BBM mau pun AIR 
untuk dialihkan ke subsidi ORANG. Karena itu harga BBM dinaikkan jadi rp 1800 
jadi rp 6000. Akibatnya seluruh harga barang jadi naik.

Sebaliknya subisidi ORANG tidak memakmurkan Indonesia. Garis kemiskinan BPS rp 
182 ribu/bulan jauh lebih kecil daripada versi Bank dunia yg rp 660 ribu/bulan 
akibatnya 80 juta rakyat miskin versi Bank Dunia tak dapat BLT. 

Kaum Neoliberalis memaksa rakyat Indonesia yang garis kemiskinannya Rp 182 
ribu/bulan membeli BBM dengan harga yang sama dengan rakyat AS yang garis 
kemiskinannya Rp 10,4 juta/orang. Meski kaum miskin tidak beli BBM langsung, 
namun mereka menderita kenaikan tarif angkot, bis, dan barang2 kebutuhan pokok 
seperti beras, garam, gula, dsb karena semua itu didistribusikan lewat 
kendaraan pengangkut yang pakai BBM.

Pendidikan Dasar seperti SD dan SMP memang gratis agar rakyat Indonesia tidak 
bodoh-bodoh amat dan bisa jadi Office Boy atau Kurir yang disuruh-suruh oleh 
Investor asing. Tapi pendidikan SMAN dan Perguruan Tinggi Negeri diswastanisasi 
jadi BHP dan biayanya makin tak terjangkau oleh rakyat. Untuk masuk SMA Negeri 
biayanya Rp 1-7 juta sementara SPP antara Rp 150 ribu – 400 ribu. Untuk masuk 
PTN seperti UI? Kalau dulu murah cuma rp 200 ribu, sekarang bisa Rp 175 juta 
lebih! Ini adalah satu indikasi dari Neolberalisasi di negeri ini.

Dikuasainya 90% kekayaan alam Indonesia seperti minyak, gas, emas, perak, 
batubara, dsb oleh perusahaan asing harusnya jadi perhatian para pemimpin mau 
pun ekonom negeri ini agar hasil kekayaan alam Indonesia tidak lari ke tangan 
asing. Tapi untuk rakyat Indonesia.

Lihat perusahaan-perusahaan Forbes 500 yang ternyata banyak beroperasi dan 
menguras kekayaan alam Indonesia. ExxonMobil mendapat US$ 452 milyar (sekitar 
Rp 4.970 trilyun), Shell US$ 355 milyar (Rp 3.900 trilyun) sementara CEO-nya 
rata-rata dapat lebih dari RP 1 milyar/bulan. Padahal gaji presiden kita saja 
kurang dari Rp 70 juta/bulan sementara gaji pokok pejabat paling tinggi tak 
lebih dari Rp 3 juta. Begitu beramai-ramai korup Rp 1-2 milyar, segera 
ditangkap KPK. Sementara pimpinan perusahaan asing bisa menikmati puluhan 
milyar tiap tahun tanpa harus korupsi.

Hendaknya para pemimpin dan calon pemimpin lebih peduli kepada rakyat.
Dan kepada para Ekonom Neoliberal saya doakan mudah-mudahan mereka sadar dan 
insaf dan berhenti membohongi rakyat.

Silahkan lihat:
http://capresindonesia.wordpress.com/2009/05/18/pro-kontra-apakah-boediono-neoliberalis-atau-tidak

Isu Boediono Neoliberal Tidak Relevan
Kompas/Yuniadhi Agung
Boediono saat berkunjung ke kantor redaksi Harian Kompas, Selasa (19/5).

Selasa, 26 Mei 2009 | 14:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak Boediono dideklarasikan sebagai pendamping Susilo 
Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden, penolakan terhadap ekonom itu terus 
dilontarkan oleh berbagai kalangan. Mereka mengganggap Indonesia menganut faham 
neoliberalisme di bawah kepemimpinan SBY serta saat Boediono menjabat posisi 
menteri dan Gubernur BI. Apakah Indonesia menganut faham neoliberalisme?

M Chatib Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa 
neoliberalisme adalah paham atau aliran yang memberikan peran sangat besar pada 
pasar dengan cara liberalisasi, privatisasi.

Di lain pihak, berdasarkan data, kata Chatib, saat ini jumlah barang impor di 
Indonesia hanya sebesar 29 persen, jauh di bawah negara ASEAN lain, seperti 
Filipina 35 persen, Thailand 74 persen, dan Malaysia 80 persen. "Rasio impor 
Indonesia yang terkecil di Asia," katanya..

Fakta lain, kata Chatib, adanya keluhan investor asing terhadap susahnya 
berinvestasi akibat ribetnya birokrasi di Indonesia. "Hal itu menunjukkan bahwa 
Indonesia tidak begitu welcome dengan asing," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini peran pemerintah sudah lebih dominan dengan memberikan 
25 persen anggaran untuk subsidi dan 20 persen untuk pendidikan. "Memang 
subsidi BBM dicabut, tetapi dialihkan untuk beras raskin, BLT, dan lain-lain. 
Subsidi itu tidak ada dalam kamus neoliberalisme karena semua diserahkan 
pasar," katanya.

Mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN, menurutnya, 
adalah sesuatu yang wajar. Negara yang sama sekali menolak campur tangan swasta 
adalah negara komunis. "Privatisasi telah dilakukan sejak tahun 2001. Bagaimana 
bisa 2004 disebut neolib, sedangkan 2001 tidak?" ujarnya.

Artinya, dalam hal ini, isu bahwa Boediono dan pemerintahan SBY menganut paham 
neoliberalisme adalah sesuatu yang tidak relevan.

Chatib menjelaskan, visi dan misi Boediono jelas, yaitu kesejahteraan, 
demokrasi, dan keadilan. "Kesejahteraan bisa dicapai dengan adanya kebebasan.. 
Kebebasan itu ada kalau ada demokrasi. Dalam demokrasi itu harus ada keadilan," 
katanya.
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/26/1423019/isu.boediono.neoliberal.tidak.relevan

What is Neoliberalism?
A Brief Definition for Activists
by Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia, National Network for Immigrant and 
Refugee Rights

"Neo-liberalism" is a set of economic policies that have become widespread 
during the last 25 years or so. Although the word is rarely heard in the United 
States, you can clearly see the effects of neo-liberalism here as the rich grow 
richer and the poor grow poorer.

"Liberalism" can refer to political, economic, or even religious ideas. In the 
U.S. political liberalism has been a strategy to prevent social conflict. It is 
presented to poor and working people as progressive compared to conservative or 
Rightwing. Economic liberalism is different. Conservative politicians who say 
they hate "liberals" -- meaning the political type -- have no real problem with 
economic liberalism, including neoliberalism.

"Neo" means we are talking about a new kind of liberalism. So what was the old 
kind? The liberal school of economics became famous in Europe when Adam Smith, 
an Scottish economist, published a book in 1776 called THE WEALTH OF NATIONS. 
He and others advocated the abolition of government intervention in economic 
matters. No restrictions on manufacturing, no barriers to commerce, no tariffs, 
he said; free trade was the best way for a nation's economy to develop. Such 
ideas were "liberal" in the sense of no controls. This application of 
individualism encouraged "free" enterprise," "free" competition -- which came 
to mean, free for the capitalists to make huge profits as they wished.

Economic liberalism prevailed in the United States through the 1800s and early 
1900s. Then the Great Depression of the 1930s led an economist named John 
Maynard Keynes to a theory that challenged liberalism as the best policy for 
capitalists. He said, in essence, that full employment is necessary for 
capitalism to grow and it can be achieved only if governments and central banks 
intervene to increase employment. These ideas had much influence on President 
Roosevelt's New Deal -- which did improve life for many people. The belief that 
government should advance the common good became widely accepted.

But the capitalist crisis over the last 25 years, with its shrinking profit 
rates, inspired the corporate elite to revive economic liberalism. That's what 
makes it "neo" or new.. Now, with the rapid globalization of the capitalist 
economy, we are seeing neo-liberalism on a global scale.

A memorable definition of this process came from Subcomandante Marcos at the 
Zapatista-sponsored Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 
Neo-liberalismo (Inter-continental Encounter for Humanity and Against 
Neo-liberalism) of August 1996 in Chiapas when he said: "what the Right offers 
is to turn the world into one big mall where they can buy Indians here, women 
there ...." and he might have added, children, immigrants, workers or even a 
whole country like Mexico."

The main points of neo-liberalism include:

   1. THE RULE OF THE MARKET. Liberating "free" enterprise or private 
enterprise from any bonds imposed by the government (the state) no matter how 
much social damage this causes. Greater openness to international trade and 
investment, as in NAFTA. Reduce wages by de-unionizing workers and eliminating 
workers' rights that had been won over many years of struggle. No more price 
controls. All in all, total freedom of movement for capital, goods and 
services. To convince us this is good for us, they say "an unregulated market 
is the best way to increase economic growth, which will ultimately benefit 
everyone." It's like Reagan's "supply-side" and "trickle-down" economics -- but 
somehow the wealth didn't trickle down very much.

   2. CUTTING PUBLIC EXPENDITURE FOR SOCIAL SERVICES like education and health 
care. REDUCING THE SAFETY-NET FOR THE POOR, and even maintenance of roads, 
bridges, water supply -- again in the name of reducing government's role. Of 
course, they don't oppose government subsidies and tax benefits for business.

   3. DEREGULATION.. Reduce government regulation of everything that could 
diminsh profits, including protecting the environmentand safety on the job.

   4. PRIVATIZATION. Sell state-owned enterprises, goods and services to 
private investors. This includes banks, key industries, railroads, toll 
highways, electricity, schools, hospitals and even fresh water. Although 
usually done in the name of greater efficiency, which is often needed, 
privatization has mainly had the effect of concentrating wealth even more in a 
few hands and making the public pay even more for its needs.

   5. ELIMINATING THE CONCEPT OF "THE PUBLIC GOOD" or "COMMUNITY" and replacing 
it with "individual responsibility." Pressuring the poorest people in a society 
to find solutions to their lack of health care, education and social security 
all by themselves -- then blaming them, if they fail, as "lazy."

Around the world, neo-liberalism has been imposed by powerful financial 
institutions like the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the 
Inter-American Development Bank. It is raging all over Latin America. The first 
clear example of neo-liberalism at work came in Chile (with thanks to 
University of Chicago economist Milton Friedman), after the CIA-supported coup 
against the popularly elected Allende regime in 1973. Other countries followed, 
with some of the worst effects in Mexico where wages declined 40 to 50% in the 
first year of NAFTA while the cost of living rose by 80%. Over 20,000 small and 
medium businesses have failed and more than 1,000 state-owned enterprises have 
been privatized in Mexico. As one scholar said, "Neoliberalism means the 
neo-colonization of Latin America."

In the United States neo-liberalism is destroying welfare programs; attacking 
the rights of labor (including all immigrant workers); and cutbacking social 
programs. The Republican "Contract" on America is pure neo-liberalism. Its 
supporters are working hard to deny protection to children, youth, women, the 
planet itself -- and trying to trick us into acceptance by saying this will 
"get government off my back." The beneficiaries of neo-liberalism are a 
minority of the world's people. For the vast majority it brings even more 
suffering than before: suffering without the small, hard-won gains of the last 
60 years, suffering without end.

Elizabeth Martinez is a longtime civil rights activist and author of several 
books, including "500 Years of Chicano History in Photographs."

13101310Arnoldo Garcia is a member of the Oakland-based Comite Emiliano Zapata, 
affiliated to the National Commission for Democracy in Mexico.

13101310Both writers attended the Intercontinental Encounter for Humanity and 
against Neoliberalism, held July 27 - August 3,1996, in La Realidad, Chiapas.
http://www.corpwatch.org/article.php?id=376

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue
Rank  ↓         Company Name  ↓         Primary Industry  ↓     Revenue
(US$ billions)  ↓       Year to  ↓      Market capitalization
(US$ millions, as of March 31, 2008)[1]  ↓      Employees  ↓    Primary Stock 
listing  ↓        Headquarters  ↓         CEO, compensation  ↓
1.      ExxonMobil Corp.        Oil and gas     $390.3[2]       2007    
$452,505        80,800  NYSE: XOM       Flag of the United States Irving, 
Texas, United States  Rex W. Tillerson, $4.12M
2.      Wal-Mart Stores, Inc.   Retailing       $374.5[3]       Jan. 31, 2008   
$210,973        2,100,000       NYSE: WMT       Flag of the United States 
Bentonville, Arkansas, United States  H. Lee Scott, Jr., $12.44M
3.      Royal Dutch Shell plc   Oil and gas     $355.8[4]       2007    
$220,110        112,000         LSE: RDSA       Flag of the NetherlandsFlag of 
the United Kingdom The Hague, Netherlands/London, United Kingdom         Jeroen 
van der Veer, €7,509,244
4.      British Petroleum       Oil and gas     $292[5]         2007    
$191,844        97,600  LSE: BP         Flag of the United Kingdom London, 
England, United Kingdom      Tony Hayward, $4.73M
5..     Toyota Motor Corp.      Automotive      $264.8[6]       March 31, 2008  
$172,166        316,121         TYO: 7203       Flag of Japan Toyota, Aichi, 
Japan      Fujio Cho
6.      HSBC Holdings plc       Financial services      $247.50[7]      2007    
$195,768        312,000         LSE: HSBA       Flag of the United Kingdom 
London, England, United Kingdom      Stephen Green
7.      Total S.A.      Oil and gas     $217.6[8]       2007    $178,554        
111,401         Euronext: FP    Flag of France Courbevoie, Île-de-France, 
France        Christophe de Margerie
8.      Chevron Corp.   Oil and gas     $214.1[9]       2007    $177,265        
61,533  NYSE: CVX       Flag of the United States San Ramon, California, United 
States  David J. O'Reilly, $7.82M
9.      Saudi Aramco    Oil and gas     $199.8[10]      2006    -       51,356  
government-owned        Flag of Saudi Arabia Dhahran, Saudi Arabia      Khalid 
A. Al-Falih
10.     ING Group N.V.  Financial services      $197.9[11]      2007    $84,358 
        115,000         Euronext: INGA  Flag of the Netherlands Amsterdam, 
North Holland, Netherlands   Michel Tilmant, $1.87M
11.     ConocoPhillips  Oil and gas     $187.4[12]      2007    $119,002        
39,000  NYSE: COP       Flag of the United StatesHouston, Texas, United States  
James Mulva, $6.88M


===

Ayo Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits

http://media-islam.or.id
        


      Yahoo! Mail Sekarang Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya! 
http://id.mail.yahoo.com

Kirim email ke