Berkut cuplikan berita di harian Kompas (Senin, 10 November 2003, Makna
Kebangsaan Direnungkan di Eropa"
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0311/10/ln/660790.htm) tentang acara
peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh PERKI (Persekutuan
Kristen Indonesia) Eropa tanggal 24 Oktober 2003 di kota Tulln, Austria.
Prof. Mubyarto menyampaikan makalah "Ekonomi Pancasila Menggugat Kebudayaan
Neo-Liberal".
"Mubyarto, Guru Besar Ekonomi UGM, yang baru saja memasuki masa pensiun juga
diundang ke Wina untuk membacakan makalah yang disampaikannya di depan kongres
kebudayaan di Bukittinggi seminggu sebelumnya. Ekonom yang sederhana ini
menggarisbawahi keyakinannya bahwa bangsa Indonesia harus percaya pada kekuatan
sendiri dan meninggalkan ketergantungan pada pinjaman/modal asing.
Mubyarto yang sedang dirundung malang (karena merasa tidak dipercaya orang),
sebenarnya tidak berdiri sendiri karena Kwik Kian Gie yang juga seorang ekonom
berpendapat demikian pula.
Dalam tulisannya Menggugat Budaya Neoliberal, Mubyarto mengkaji secara kritis
perjalanan kebangkitan nasional Indonesia (sejak tahun 1879, kebangkitan
Kartini hingga Orde Reformasi 1998) dari sudut pandang ekonomi. Periode paling
lama (32 tahun) adalah Orde Baru, dicapai melalui "kestabilan politik" tanpa
mengandalkan kekuatan sendiri.
Yang terjadi adalah sikap over confidence, ditunjang banjirnya modal asing dan
akibatnya adalah utang yang menumpuk. Akhirnya setelah setengah abad merdeka,
rakyat Indonesia tetap saja terjajah (dijajah oleh ekonomi asing). Ini sudah
diperingatkan oleh ahli ekonomi Ridlo Eisy (1990) bahwa "…penjajahan tetap
berlangsung sampai saat ini tetapi dalam bentuk yang lebih halus, meskipun daya
hisapnya justru lebih hebat dan lebih sulit melawannya…. Bentuk paling umum
adalah penjajahan ekonomi lewat cengkeraman perusahaan multinasional (MNC)".
Warisan sistem ekonomi penjajah dalam arti pengisapan terus berlangsung dalam
periode Orde Baru. Daerah yang kaya sumber alamnya diisap oleh pemerintah pusat
(Kalimantan Timur, Riau, Irian Jaya). Melalui indikator PDRB (per kapita) dan
nilai pengeluaran konsumsi (per kapita) diketahui bahwa sebagian besar PDRB
tidak dinikmati oleh penduduk (daerah) setempat. Misalnya, tahun 1996, 100
nilai PDRB dari Kaltim hanya 13 persen yang dinikmati penduduk setempat,
sisanya yang 87 persen diisap oleh pemerintah pusat. Anehnya, waktu modal asing
banyak yang lari dari RI (2000), dampaknya justru positif terhadap ekonomi
daerah. Persentase pengisapan atas Kaltim menurun dari 87 persen menjadi 76
persen.
Kesimpulan, tak benar bahwa banyaknya modal asing, termasuk pinjaman dari IMF,
yang sebagian besar juga diselewengkan, akan menghasilkan manfaat bagi
perekonomian rakyat. Semangat berdiri di atas kaki sendiri sudah dicanangkan
oleh para mahasiswa Hindia-Belanda di Belanda dalam manifesto politik tahun
1925. Di situ mereka berikrar bahwa Pemerintah Hindia-Belanda sebaiknya tidak
dipegang oleh orang Belanda; dalam perjuangan kemerdekaan, bangsa
Hindia-Belanda tidak perlu bantuan siapa pun (swadaya); dan kemerdekaan yang
dicita-citakan mustahil tanpa persatuan suku-suku bangsa yang ada.
Mubyarto berkesimpulan, Indonesia sebaiknya meninggalkan paham ekonomi
neoliberal yang jelas menguntungkan negara-negara industri maju saja. Ekonomi
Pancasila-lah yang tepat untuk Indonesia. Melalui paham ekonomi kerakyatan
berdasarkan asas gotong-royong dan melepaskan diri dari ketergantungan modal
asing, kita kembali pada semangat UUD 45 yang dicetuskan oleh para pendiri
NKRI."
sg
[Non-text portions of this message have been removed]
