Refleksi: Harus rahasia, sebab kalau terbuka bisa diketahui kebiasaan main kayu dengan anggaran belanja.
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/28/19130587/tni.komentari.alutsista.minim.sama.saja.bunuh.diri TNI: Komentari Alutsista Minim Sama Saja Bunuh Diri Kamis, 28 Mei 2009 | 19:13 WIB Laporan wartawan KOMPAS Wisnu Dewabrata JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsda Sagom Tamboen menilai lumrah berbagai pemberitaan dan diskusi, yang digelar berbagai media massa baik cetak, elektronik, maupun internet, terkait sejumlah kecelakaan yang menimpa peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI, yang juga merenggut banyak korban jiwa. Kendati begitu, Sagom menegaskan, pemberitaan seputar korban dan keluarganya, penyebab musibah, kondisi pesawat, serta minimnya alokasi anggaran pertahanan, bisa membahayakan harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa dan negara. "Membicarakan dan mempublikasikan anggaran pertahanan negara dan kekuatan alutsista TNI secara terbuka sesungguhnya tidak ubah seperti tindakan bunuh diri," ujar Sagom dalam siaran persnya, Kamis (28/5). Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), di Pasal 17 huruf C disepakati, hal-hal yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara merupakan informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik. Menurut Sagom, sudah saatnya semua pihak menahan diri tidak membicarakan dan memublikasikan segala sesuatu terkait pertahanan dan keamanan negara. "Rasa prihatin dan duka cita sebaiknya disampaikan langsung ke keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan ide-ide dan pemikiran cemerlang yang dilandasi niat tulus membantu pembangunan dan pengembangan sistem pertahanan negara, ada baiknya disampaikan langsung ke pejabat atau institusi yang berkepentingan dengan masalah pertahanan negara," tambah Sagom. Sayangnya, di bab penutup disebutkan, UU KIP baru berlaku efektif dua tahun setelah diundangkan pada 30 April 2008. Pemberlakuannya pun harus diikuti pembentukan Komisi Informasi, baik di tingkat pusat dan provinsi, masing-masing paling lambat setahun dan dua tahun setelah UU diundangkan. [Non-text portions of this message have been removed]
