Saat ini saya lihat makin banyak pantai yang dijadikan pemukiman atau milik kaum elit, sehingga para nelayan yang dulu bebas ke laut mencari ikan sekarang tidak bisa lagi mencari makan.
Pantai di Jakarta Utara sudah dikuasai oleh orang2 elit Perumahan Pantai Indah Kapuk, Pluit, Taman Wisata Ancol. Belum lagi daerah Anyer/Merak. Kemudian Pantai Muara Angke tempat Perkampungan Nelayan pun sebentar lagi digusur. Begitu pula Pantai Marunda. Apakah pemerintah akan terus membiarkan penguasaan pantai oleh orang-orang elit sehingga kaum nelayan di Jakarta tidak bisa melaut lagi? Sebagian Marunda Tetap Jadi Pantai Publik KOMPAS/AGUS SUSANTO / Kompas Images Amin, seorang nelayan, mengambil jaring di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (16/7). Menurut rencana, PT Kawasan Berikat Nusantara akan membangun pelabuhan samudra dan pusat niaga internasional senilai Rp 10 triliun di kawasan Marunda. / Rabu, 27 Mei 2009 | 16:42 WIB Jakarta, Kompas.com - Dinas Tata Ruang DKI Jakarta akan mengalokasikan sebagian pantai Marunda, Jakarta Utara, untuk pantai publik. Alokasi itu untuk menjawab protes dari warga sekitar. "Pasti akan dialokasikan pantai publik. Itu janji saya," kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriyatmoko usai menerima kunjungan anggota Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) DPR RI di Balaikota, Rabu (27/5). Namun Wiriyatmoko mengaku belum tahu berapa panjang pantai yang akan dialokasikan untuk publik. "Tapi pasti akan dibuat pantai publik karena kawasan Marunda itu panjang dan lebar," katanya. Sebelumnya, warga Kelurahan Marunda melakukan protes berkaitan dengan rencana penggunaan kawasan pantai Marunda, sepanjang 1,7 kilometer, untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) DKI. Selain menginginkan pantai publik yang bisa diakses gratis, warga juga meminta ganti rugi lahan yang wajar jika benar kawasan pantai tersebut akan digunakan untuk kawasan industri. Wiriyatmoko menyatakan, dalam KEK yang akan dibangun akan ada pelabuhan barang internasional yang direncanakan bernama Pelabuhan Ali Sadikin. Pembangunan KEK itu masih harus menunggu pengesahan UU KEK. UU KEK diharapkan selesai tahun ini. Dalam rangka mempercepat penyelesaian RUU tersebut, anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR mendatangi Pemprov DKI untuk mendapatkan masukan mengenai implementasi UU tersebut. "Kami tidak mau kalau UU sudah jadi akan menjadi hambatan pada implementasinya. Oleh karena itu, kami harapkan masukan dari Pemda," ujar Ketua Pansus, Irmandi Lubis. http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/05/27/16420584/Sebagian.Marunda.Tetap.Jadi.Pantai.Publik === Ayo Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Pemerintahan yang jujur & bersih? Mungkin nggak ya? Temukan jawabannya di Yahoo! Answers! http://id.answers.yahoo.com
