Seluk-beluk dan hiruk-pikuk pemilu 2009 ( 16) Berikut di bawah ini bisa disimak kumpulan terbaru berita atau tulisan tentang seluk-beluk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009, yang diambil dari berbagai sumber, Di samping disajikan di berbagai milis, kumpulan berita ini juga bisa dibaca selanjutnya dalam website http://umarsaid.free.fr/ Harap para pembaca maklum hendaknya.
= = =n LP3ES: Yudhoyono-Boediono Bakal Dipilih 54,9 Persen Senin, 08 Juni 2009 TEMPO Interaktif, Jakarta: Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, diperkirakan menarik 54,9 persen dukungan dalam Pemilihan Presiden 8 Juli 2009. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan ini mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. Survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menunjukkan elektabilitas Yudhoyono-Boediono mencapai 54,9 persen. Sementara pasangan Megawati-Prabowo memperoleh 9,7 persen dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto hanya memperoleh 6,8 persen. "Namun ini masih bisa berubah karena angka swing voter masih sekitar 27 persen," kata Kepala Divisi Penelitian LP3ES, Fajar Nursahid, dalam jumpa pers di kantornya, Senin (8/6). Meski menduduki peringkat pertama, elektabilitas pasangan Yudhoyono-Boediono jeblok dibanding bulan April lalu. Direktur LP3ES Suryadi Soehardi mengatakan survei yang dilakukan pada bulan April lalu menunjukkan elektabilitas Yudhoyono mencapai 71,6 persen. "Jauh menurun karena tidak mencapai 55 persen," kata Suryadi. LP3ES telah melaksanakan survei telepon mengenai preferensi politik masyarakat menjelang pemilihan presiden. Responden adalah pengguna telepon rumah tangga di 15 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, dan Denpasar. Pengumpulan data dilakukan pada 3-4 Juni dengan 1.994 responden yang ditentukan secara acak sistematis dari buku telepon yang diterbitkan PT. Telkom. Ambang kesalahan (margin of error) diperkirakan +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. "Survei melalui telepon ini ada kelemahan, yaitu bias kota, kelas ekonomi, dan tingkat pendidikan responden," kata Fajar. "Rata-rata pemilik telepon berasal dari kelas menengah ke atas." * * * Badan Pengawas Pemilu Laporkan SBY ke Polisi Minggu, 07 Juni 2009 TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu melaporkan tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan calon presiden Yudhoyono ke Mabes Polri kemarin, Sabtu (6/6). Laporan didasarkan atas dugaan pelaksanaan kampanye di luar jadwal. "Laporan yang diajukan Bawaslu terkait dengan acara silaturrahmi nasional koalisi parpol SBY-Boediono pada 30 Mei 2009 di Pekan Raya Jakarta," kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini saat jumpa pers di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Minggu (7/6). Acara yang disiarkan oleh TVRI dan Metro TV tersebut menurut Badan Pengawas, telah memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 213 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Badan Pengawas menilai acara silaturrahmi nasional tersebut termasuk kategori kampanye dalam bentuk kegiatan lain. Sebab dalam acara calon presiden, Yudhoyono menyampaikan visi, misi, dan program dari pasangan capres SBY-Boediono. "Di situ juga terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon," ujar Nur Hidayat. Penyiaran luas acara tersebut secara utuh oleh TVRI dan sebagian oleh Metro TV juga menjadi bukti yang kuat bahwa siaran tersebut merupakan kampanye. "Dalam bentuk penyiaran melalui radio dan televisi". Sebelum melapor kepada Mabes Polri, Badan Pengawas kata Nur Hidayat menyampaikan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait. Yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, General Manajer Berita Lembaga Penyiaran Publik TVRI, pemimpin redaksi Metro TV serta komisaris Trans 7. Klarifikasi kepada satu TV pemerintah dan dua TV swasta ini dilakukan karena Badan Pengawas juga melaporkan mereka kepada Mabes Polri. "Hanya TVRI dan Metro TV yang kami laporkan karena diduga turut serta dalam pelanggaran," kata Nur Hidayat. "TVRI menyiarkan utuh dan Metro TV tidak melakukan pemotongan atau sensor pada visi, misi dan program aksi. Sedangkan Trans 7 tidak dilaporkan karena tidak menayangkan visi, misi dan program aksi." Badan Pengawas juga telah menyampaikan undangan klarifikasi kepada ketua tim kampanye nasional SBY-Boedinono. "Undangan dilakukan dua kali, yaitu untuk 5 dan 6 Juni namun yang bersangkutan tidak hadir," ujar Nur Hidayat. Bawaslu memastikan bahwa undangan yang disampaikan telah diterima oleh staf lembaga yang bersangkutan. Laporan Bawaslu tersebut telah diterima oleh Mabes Polri dengan surat bernomor TBI/03/VI/2009/Gakumdu. "Kami sudah mendapat tanda bukti penerimaan," ujar Nurhidayat. Pihak terlapor dalam laporan ini adalah SBY, ketua tim kampanye nasional Hatta Radjasa, direktur program dan berita lembaga penyiaran publik TVRI dan pemimpin redaksi Metro TV. Dalam laporan disertakan 18 barang bukti. Antara lain dua keping VCD pemberitaan TVRI dan Metro TV yang diperoleh dari Komisi Penyiaran Indonesia, Surat Teguran dari KPI ke Metro TV, surat undangan klarifikasi dan surat laporan dugaan pelanggaran dari Sigma Indonesia tertanggal 1 Juni 2009. Badan Pengawas, kata Nur Hidayat optimis kasus ini akan ditangani dengan baik oleh polisi. "Kami tak mau berprasangka buruk, yang pasti saat melapor kami diterima dengan baik," ujarnya. * * * Deklarasi Mega-Prabowo di Kali Code Meriah Minggu, 7 Juni 2009 TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Deklarasi tim kampanye pemenangan Mega-Prabowo yang dihadiri calon wakil presiden Prabowo Subianto berlangsung meriah. Seorang ibu hamil, Ika Irawati (23), naik ke panggung dan minta diberi nama anaknya oleh Prabowo. Prabowo pun memberi nama anak ibu hamil itu Joko Margono. "Margono itu nama eyang kakung saya," kata Prabowo di panggung deklarasi Kali Code, Ahad, (7/6). Atas pemberian nama sang calon wakil presiden, Ika pun tersenyum. Nama Margono, menurut Prabowo, memiliki arti yang baik. "Margono itu dalam kesulitan selalu ada jalan. Pasti Tuhan memberi jalan yang terbaik," kata Prabowo kepada ratusan massa yang hadir. Sementara untuk anak perempuan, Prabowo menyatakan akan pikir-pikir dulu. "Karena nggak bisa sembarangan," katanya. Prabowo lantas menanyakan kepada Ika nomor berapa sang jabang bayi yang masih dalam kandungannya. Ketika si ibu menjawab anak pertama, Prabowo segera memberikan nasihat. "Setelah anak kedua, harus ikut KB ya. Janji ya jangan lupa ikut KB," kata Prabowo. Dengan ber-KB, kata dia, nanti tidak repot dalam menyelesaikan sekolah. Sebelum di panggung, Prabowo juga dicegat oleh sepasang suami-istri yang tengah membawa anaknya. Melihat si anak, Prabowo minta agar di belakang nama si anak ditambahkan nama Margono. Yuli Kriswati, ibu si anak tersipu-sipu. "Nama anak saya Aria Putra Wijaya Kusuma, sudah punya akte kelahiran," kata Yuli yang mengaku tak akan menambahkan nama Margono. Sementara sang ayah Kristriawanto tampaknya ingin menambahkan nama atas keinginan Prabowo. Dia lantas bertanya kepada Tempo, apakah akte kelahiran bisa diganti. "Kalau bisa diganti saya akan menambahkan Margono," kata Kris. Pada deklarasi ini, Prabowo menaiki getek yang diseret puluhan Pasukan Pemenangan Mega-Prabowo Presiden (Paspampres). Berpeluh keringat, berpeci hitam, berbaju krem, sepanjang sungai Prabawo sumringah menyalami warga. Panitia menebarkan bibit ikan lele seberat 1 ton sebagai wujud kepedulian mereka dengan lingkungan. Di atas panggung sederhana yang melintasi sungai Code, dihiasi sayur-sayuran mulai dari sawi, jagung, kacang panjang. "Ini sebagai bentuk kepedulian ekonomi kerakyatan Mega-Prabowo," kata anggota tim kampanye, Suryanto. Adapun Megawati, tidak hadir ke acara deklarasi karena tengah berada di Bandung. "Jadi Pak Prabowo dan Bu Mega berbagi tugas satu di Jogja, satu di Jawa Barat, karena ada beberapa titik yang harus disinggahi," kata Suryanto. * * * PKS Akui Ada Bagi-bagi Kursi Menteri Minggu, 07 Juni 2009 TEMPO Interaktif, Surabaya: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengakui adanya kesepakatan bagi-bagi kursi menteri dalam koalisi mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. "Koalisi di mana pun pasti ada power sharing," kata dia usai menghadiri deklarasi PKS untuk pemenangan SBY-Boediono di Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (7/6). Tifatul enggan menyebutkan pos kementerian yang diinginkan partainya. Pembagian kursi, menurut dia, tidak layak dibicarakan secara terbuka di depan publik. Hanya saja, dia menegaskan pembagian kekuasan ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan kekuatan pendukung koalisi. "Ibaratnya kita ramai-ramai mendorong mobil, masak setelah mobil berjalan terus cukup bilang good bye," kata dia. Salah satu alasan PKS bersedia berkoalisi mendukung pasangan SBY-Boediono, kata dia, karena Partai Demokrat adalah partai reformis. PKS tidak ingin berkoalisi dengan partai yang mengakomodir nilai buruk masa lalu. Selain itu, kata Tifatul, Partai Demokrat dinilai cukup akomodatif dengan platform PKS yang ditawarkan dalam kontrak politik. Tifatul yakin jumlah dukungan suara terhadap SBY-Boediono akan lebih besar dari perolehan suara yang dikumpulkan seluruh partai koalisi pendukung. Berdasarkan penelitian sebuah lembaga survei, disebutkan sebagian pemilih Partai Golkar dan PDI Perjuangan pada pemilihan legislatif lalu menyatakan lebih pas memilih SBY sebagai presiden. "Ini bisa menjadi tambahan suara," kata dia. PKS mentargetkan dukungan untuk pasangan SBY-Boediono minimal tetap sama sesuai dengan perolehan suara yang didapat pada pemilihan legislatif lalu. Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Timur Ja'far Tri Kuswahyono mengatakan pada pemilihan legislatif partai yang berbasis umat Islam ini memperoleh dukungan 853 ribu suara untuk seluruh Jawa Timur. "Minimal tetap, tapi kalau bisa bertambah," kata dia. * * * Golkar: Kegiatan Mega di Rengasdengklok Masih Wajar Minggu, 7 Juni 2009 JAKARTA, KOMPAS.com Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres M Jusuf Kalla-Wiranto, Yudi Chrisnandi, mengatakan, kegiatan capres PDI-P Megawati di Rengasdengklok kemarin, jika didasarkan UU Pilpres, dapat digolongkan pelanggaran aturan. Pasalnya, kegiatan kampanye di tempat terbuka baru dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juni. "Kegiatan kemarin sebenarnya di luar internal partai yang bersangkutan," ujar Yudi, Minggu (7/6) di sela-sela nonton film Capres bersama Jusuf Kalla di Plaza EX, Jakarta. Kendati demikian, Yudi juga menilai kegiatan tersebut tetap memiliki momentum hari lahir Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia. "Jadi, hari kelahiran tersebut digunakan untuk bersilaturahmi dengan warga sekitar. Jadi, itu masih berada pada batas-batas kewajaran," ujarnya. Acara tersebut, lanjut Yudi, tidak jauh berbeda dengan kegiatan JK bertemu dengan konstituen-konstituennya di lembaga-lembaga pengajian. * * * Ribuan Orang Hadiri Peringatan Harlah Bung Karno Sabtu, 6 Juni 2009 KARAWANG, KOMPAS.com - Ribuan massa pendukung PDI Perjuangan dan Gerindra memenuhi Lapangan Tugu Monumen Kebulatan Tekad, Rengasdengklok, untuk mengikuti peringatan Hari Lahir Proklamator, Soekarno, Sabtu (6/6), yang dihadiri oleh capres cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo. Prabowo sendiri tiba pukul 14.00 disambut keluarga Bung Karno yang telah hadir lebih dulu. Sementara Mega, diinformasikan masih dalam perjalanan. Ribuan massa yang memenuhi lapangan, langsung menyambut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Prabowo pun tampak menyalami massa yang berebut bersalaman dengannya. Diluar lapangan, warga sekitar juga tampak berjubel, meskipun cuaca panas terik sangat terasa menyengat kulit. Di arena peringatan terdapat 3 panggung, yaitu panggung bagi pengisi acara, panggung paduan suara, dan panggung utama bagi keluarga Bung Karno. Selain peringatan hari lahir Bung Karno, Mega dan Prabowo juga akan mendengarkan aspirasi kaum buruh yang menyuarakan penghapusan outsourcing dan menjadikan hari buruh 1 Mei sebagai hari libur nasional. * * * Mega-Guntur Lanjutkan Cita-cita Bung Karno Sabtu, 6 Juni 2009 KARAWANG, KOMPAS.com - Putra putri Bung Karno, Guntur Soekarnoputra dan Megawati Soekarnoputri , menyimpan keinginan kuat melanjutkan cita-cita ayahnya, Presiden I RI. Mega, mantan Presiden ke-5 RI, yang kini menjadi capres, berharap dapat mewujudkan cita-cita Sang Proklamator bersama cawapresnya, Prabowo Subianto. "Apa yang kami lakukan (dalam pilpres) serius. Kami ingin melanjutkan cita-cita Bung Karno yang tertunda, karena Indonesia suka coba-coba. Sehingga apa yang sebenarnya sudah disediakan para pendiri bangsa untuk mengisi kemerdekaan tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat," kata Mega, dalam sambutan peringatan 108 tahun Bung Karno, di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/6). Sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, menurut Mega, Indonesia seharusnya bisa memberikan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. "Manusia bisa menikmati kehidupan baik buruh, petani, nelayan, pelajar, dan mahasiswa atau seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, mereka bisa merasakan dari semua untuk semua, dan itu akan kita lakukan dan dapat kita lakukan," kata Mega dengan berapi-api. Untuk mewujudkannya, ia menyebutkan Trisakti, yang juga merupakan konsep Bung Karno. Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdikasi secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. "Dan itu semua belum terwujud, belum memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat," ujarnya. [Non-text portions of this message have been removed]
