Rfeleksi : Bukankah negara adalah milik pribadi mereka. Di dunia mana ada sanksi untuk menghukum diri sendiri? Jadi kalau mereka omong macam-macam janji keindahan taman firdaus, apakah akan digenapi atau tidak adalah masalah biasa. Kekeliruan utama terletak pada mereka yang percaya pada kepalsuan dan pembodohan, karena tidak mau berpikir kritsis dan lagi telah lupa bahwa "pengalaman adalah guru terbaik". Sudah tahu bahwa apa yang ditawakarkan adalah sepuhan bibir belaka, tetapi masih saja mau dimanipulasi untuk masuk ke jurang pembodohan.
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=12&id=15628 Minggu, 14 Juni 2009 | BP Kontrak Politik para Capres Bodohi Rakyat Tanpa Ada Sanksi Hukum Kontrak politik yang dilakukan salah satu pasangan capres-cawapres dengan buruh dan mahasiswa dianggap hanya membodohi dan meninabobokan rakyat. Pasalnya, realitasnya sulit untuk dicapai. Seharusnya, kandidat presiden dan wapres itu cukup menyampaikan suatu program dengan cerdas dan realistis. PEMERHATI media Ramadhan Pohan dan pakar komunikasi politik UIN Bandung Asep Saefulloh Muhtadi menyatakan hal itu di Jakarta, Sabtu (13/6) kemarin. Kedua pembicara ini sepakat pilihan untuk melakukan kontrak politik itu sengaja dilakukan, karena sanksi hukumnya tidak ada. Yang ada hanyalah sanksi moral. Itu pun tidak jelas wujudnya. Menurut Ramadhan Pohan, seharusnya pasangan capres-cawapres melakukan kampanye seperti SBY-Boediono. Mereka tidak mengumbar janji muluk setinggi langit untuk meyakinkan rakyat. Alasannya, rakyat sendiri telah merasakan realitasnya di lapangan atas kebijakan-kebijakan yang prorakyat. Target pertumbuhan ekonomi 7 persen cukup realistis. Hal ini sudah mulai terlihat dan terbukti sudah kongkret. 'Tetapi kalau memasang pertumbuhan dua digit, masyarakat harus bersikap hati-hati dan tidak mudah percaya, karena tidak realistis,' jelas Ramadhan. Sementara Asep Saefulloh Muhtadi mengatakan pasangan yang melakukan kontrak politik cukup pandai, karena mereka tahu takkan di-impeach MPR. Masyarakat pun tak bisa langsung melakukannya, karena harus melalui perwakilan dan mmerlukan waktu cukup panjang. Lebih baik masyarakat mendorong saja, agar para kandidat ini bisa bekerja lebih baik untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. 'Kontrak politik sebenarnya tidak ada gunanya dilakukan para kandidat. Yang jadi persoalan, mekanisme apa yang bisa dilakukan masyarakat kalau janji itu tak terpenuhi. Rakyat tidak bisa apa-apa,' tandasnya. (kmb3) [Non-text portions of this message have been removed]
