http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009061705085612
Rabu, 17 Juni 2009
VAKSIN HAJI: Meningitis Tetap Haram
JAKARTA (Lampost): Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berkukuh bahwa
vaksin meningitis (radang selaput otak) yang disuntikkan pada jemaah haji
Indonesia tetap haram.
MUI menolak fakta yang disodorkan Departemen Kesehatan (Depkes) bahwa
vaksin itu bebas dari DNA babi. "Dari hasil pertemuan antara MUI dan Depkes,
Komisi Fatwa MUI tetap berkukuh vaksin meningitis haram," tandas Sekretaris
Umum MUI Ichwan Sam seusai bertatap muka dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah
Supari, Selasa (16-6).
Hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuktikan hasil akhir
vaksin bebas dari DNA babi. Akan tetapi, dalam proses pembuatan terjadi
persinggungan dengan unsur babi, yaitu trypsin (enzim) yang berasal dari
porcine yang bersumber dari enzim babi.
Berkenaan dengan hukum kedaruratan lantaran di dunia ini belum ada yang
mampu membuat vaksin meningitis bebas enzim babi, Ichwan berkomentar hukum
kedaruratan juga harus dipandang dari subjek pengguna.
Umpamanya, kalau vaksin itu disuntikkan pada jemaah haji yang seumur
hidupnya belum pernah naik haji, praktis hukum itu berlaku. Namun, sebutnya,
bagi mereka yang telah berkali-kali naik haji, akan lebih bijaksana untuk
menunggu temuan vaksin terbaru yang bebas babi.
MUI juga telah menyampaikan pendapat ke Pemerintah Arab Saudi perihal
itu. Namun, jawaban yang amat dinanti itu belum datang juga.
Untuk tahun ini, MUI masih bisa menoleransi pemberian vaksin dengan
mengambil asas darurat. Namun, pada 2010 diharapkan penggunaan vaksin ini bisa
dihapus.
Menkes menghormati putusan MUI. Namun, ia mengatakan kendati bersumber
dari porcine--dengan perkembangan teknologi, lewat pencucian
berkali-kali--unsur porcine yang menjadi trypsin itu telah hilang.
Lagi pula, trypsin yang digunakan hanya sebagai katalisator pembuatan
vaksin. Trypsin hanya digunakan sebagai alat perkembangbiakan virus.
Badan POM telah memutuskan hasil akhir dari vaksin meningitis telah bebas
dari DNA babi. Sebelumnya, Menkes menganalogikan penggunaan trypsin sama dengan
pemberian pupuk pada pohon mangga.
Kendati pupuk yang berasal dari kotoran hewan itu najis, mangga tentunya
tidak tercemar dengan barang najis itu. Siti Fadilah pun membantah Malaysia
telah menggunakan enzim sapi. Negara jiran itu menggunakan vaksin serupa dengan
Indonesia. Vaksin itu, tambah Menkes, digunakan pula 70 negara Islam yang
memberangkatkan haji warganya. Di sana, tambahnya, tidak ada masalah haram atau
halal seperti yang terjadi di sini. n U-1
Ongkos Transit Haji Lampung Tidak Naik
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Lampung memutuskan tidak menaikkan ongkos transit daerah (OTD) musim haji 2009.
Anggota Komisi D Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari, Selasa (16-6),
mengatakan DPRD telah menetapkan OTD Provinsi Lampung tahun 2009 tidak naik.
Hal tersebut sesuai dengan yang diusulkan Departemen Agama Provinsi Lampung.
Bahkan, OTD 2009 turun Rp2.000 dibanding dengan 2008.
Adapun besarnya OTD 2009 Provinsi Lampung Rp705 ribu setiap jemaah dari
sebelumnya Rp707 ribu. "Sesuai dengan OTD yang diajukan Kanwil Departemen Agama
Provinsi Lampung, OTD tidak naik," kata Nenden.
Menurut dia, besarnya OTD 2008 yang ditetapkan Rp707 ribu ternyata sisa,
dan akhirnya dialihkan untuk pembangunan klinik di Islamic Center. Oleh sebab
itu, tahun 2009 ini DPRD bersama Depag memutuskan tidak menaikkan OTD.
Berdasar pada rencana anggaran biaya perjalanan ibadah haji daerah
(BPIHD) Lampung, OTD itu terdiri atas tujuh komponen. Ketujuh komponen itu
antara lain biaya transportasi Lampung--Jakarta (PP), biaya keamanan di
Rajabasa dan perjalanan Lampung--Jakarta, konsumsi jemaah, perlengkapan jemaah,
kesehatan, biaya operasional penyelenggaraan haji, serta operasional ambulans.
Total OTD yang ditetapkan Rp705 ribu.
Menurut Nenden, OTD merupakan biaya tambahan bagi jemaah haji yang
ditetapkan berdasar pada komponen kebutuhan jemaah calon haji dari Provinsi
Lampung menuju asrama haji embarkasi Jakarta, pergi-pulang (PP).
Khusus OTD Bandar Lampung justru naik 2,3% atau Rp10.500 dibanding dengan
tahun 2008. Pada 2008, besarnya OTD Bandar Lampung ditetapkan Rp445.500, tahun
2009 naik menjadi Rp456 ribu. Total OTD yang harus dibayar jemaah haji Bandar
Lampung Rp1,161 juta. Kenaikan OTD ini terjadi pada komponen pengamanan koper
dan konsumsi.
Kepala Kantor Departemen Agama (Depag) Bandar Lampung Azhari Muchtar
mengatakan kenaikan disebabkan adanya komponen pembiayaan yang naik.
Tidak Diberikan
Mengenai pemberian vaksin meningitis haji, menurut Azhari, untuk
sementara tidak akan diberikan. Vaksin akan diberikan bila sudah ada instruksi
dan keputusan dari MUI atau Depag.
Penundaan pemberian vaksin meningitis kepada jemaah calon haji ini,
menurut Azhari, disebabkan adanya indikasi bahwa vaksin tersebut mengandung
enzim babi sehingga haram digunakan.
Hingga kemarin, MUI tetap berkukuh bahwa vaksin meningitis (radang
selaput otak) yang disuntikkan pada jemaah haji Indonesia tetap haram.
MUI menolak fakta yang disodorkan Departemen Kesehatan (Depkes) bahwa
vaksin itu bebas dari DNA babi.
"Dari hasil pertemuan antara MUI dan Depkes, Komisi Fatwa MUI tetap
berkukuh vaksin meningitis haram," tandas Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam seusai
bertatap muka dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, kemarin.
Hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuktikan hasil akhir
vaksin bebas dari DNA babi. Akan tetapi, dalam proses pembuatan terjadi
persinggungan dengan unsur babi, yaitu trypsin (enzim) yang berasal dari
porcine yang bersumber dari enzim babi.
Berkenaan dengan hukum kedaruratan lantaran di dunia ini belum ada yang
mampu membuat vaksin meningitis bebas enzim babi, Ichwan berkomentar hukum
kedaruratan juga harus dipandang dari subjek pengguna.
Umpamanya, kalau vaksin itu disuntikkan pada jemaah haji yang seumur
hidupnya belum pernah naik haji, praktis hukum itu berlaku. Namun, ujarnya,
bagi mereka yang telah berkali-kali naik haji, akan lebih bijaksana untuk
menunggu temuan vaksin terbaru yang bebas babi.
MUI juga telah menyampaikan pendapat ke Pemerintah Arab Saudi perihal
itu. Namun, jawaban yang amat dinanti itu belum datang juga.
Untuk tahun ini, MUI masih bisa menoleransi pemberian vaksin dengan
mengambil asas darurat. Namun, pada 2010 diharapkan penggunaan vaksin ini bisa
dihapus.n CR-1/U-2
[Non-text portions of this message have been removed]
