Minggu, 21/06/2009 07:39 WIB
Warta No. 1
Hashim: Alasan Boediono Soal Penjualan Aset Negara Tak Masuk Akal
Adv - detikNews
Jakarta -
Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo mengkritik pernyataan Cawapres
Boediono yang tetap akan meneruskan kebijakan penjualan aset negara ke pihak
asing, lantaran pengelolaannya selama ini tidak efisien dan tidak
transparan. Alasan yang disampaikan pendamping Capres SBY itu dinilai tidak
masuk akal.
"Kalau tidak mampu mengelola, kenapa tidak diserahkan ke yang mampu?" tandas
Hashim dalam dua kesempatan berbeda, yakni saat deklarasi dukungan untuk
Mega-Prabowo oleh Relawan Pembela Ibu Pertiwi di Hotel Sahid dan deklarasi
dukungan untuk Mega-Prabowo dari Pemuda Demokrat di sekretariat Mega-Prabowo
Media Centre, Jakarta, Sabtu (20/6).
Hashim mengungkapkan, jika pengelolaan aset negara selama ini tidak baik,
tidak efisian, dan tidak transparan, maka semestinya yang harus dilakukan
adalah mengganti pengelolanya - dalam hal ini adalah mengganti pemerintah.
Bukan menjual aset-aset negara ke pihak asing.
"Apakah karena tidak mampu mengelola dengan baik, efisien dan transparan
terus dijual? Yang diganti itu (mestinya) pemerintahannya. Bukan aset-aset
BUMN lantas dijual. Ini tidak masuk akal sehat," tandas putera begawan
ekonomi Sumitro Djojohadikusumo tersebut.
Sebagaimana diketahui, di depan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB),
Jumat (19/6), Boediono menegaskan bahwa dirinya akan meneruskan kebijakan
privatisasi aset-aset negara ke pihak asing. Alasannya, karena birokrasi
kita tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan.
Agar lebih efisien, kata Budiono yang oleh banyak kalangan dinilai penganut
paham ekonomi neo-liberal, maka diperlukan pihak luar yang dapat mengelola
secara efisien melalui strategi kemitraan atau privatisasi. Pihak luar
dinilai akan lebih transparan dan akuntabel.
Asing Kuasai 31%
Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis belum lama
ini, dari 14 BUMN yang tercatat di BEI, pihak asing telah menguasai saham
31%, setara dengan Rp 137 triliun. Asing menguasai sektor-sektor strategis
seperti telekomunikasi, perbankkan, pertambangan dan migas, semen, serta
farmasi.
Pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul
angka 40%. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5% sahamnya kini
dalam genggaman pihak asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk sebanyak
39,21% dikuasai asing. Pun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) - yang selama ini
menjadi andalan para petani dan rakyat kecil - sahamnya telah dikuasi asing
sebesar 35,39%.
Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan - sebagaimana sikap yang diambil
Boediono - prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan
semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan
analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang
akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Nah, bagaimana nasib
Indonesia ke depan bila BUMN kian dicengkeram asing?
(adv/adv)
[Non-text portions of this message have been removed]
