http://www.sinarharapan.co.id/detail/article/nafsu-politik-orang-indonesia-lampui-ambang-rasionalitas/
Jumat 26. of Juni 2009 14:36
NAFSU POLITIK ORANG INDONESIA LAMPUI AMBANG RASIONALITAS
Bandung - Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini
ditandai besarnya arus nafsu berpolitik yang merasuki semua elemen, hingga
terkesan melampaui ambang batas rasionalitas.
"Keasyikan arus berpolitik di negeri ini sudah melalui ambang batas
rasionalitas, semua orang dari berbagai profesi dan termasuk yang berada di
luar orbit politik tampak larut dan seolah tidak ada kemulian di luar dunia
politik," kata Dr Yudi Latief, pengamat politik dari Reform Institute di
Bandung, Jumat.
Dia mencontohkan, keasyikan arus berpolitik sangat terlihat dari beberapa
tahun belakangan dan semakin menjadi saat menjelang Pemilu legislatif 9 April
2009 dan terus berlanjut menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
Ia memprediksi keasyikan arus dan gonjang-ganjing perpolitikan di tanah
air tidak akan pernah berhenti dan suasana "panas" berlanjut ke lembaga
legislatif yang ditandai adanya kubu-kubu kekuatan.
Ia menghimbau masyarakat untuk terus mengimbangi suasana perpolitikan di
Indonesia dengan berupaya menambah wawasan atau melek politik termasuk juga
dalam menghadapi Pilpres 8 Juli 2009.
"Dari tiga pasangan capres/cawapres yang ada memang tidak ada yang ideal
dan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia, tapi pilihlah yang dinilai
masyarakat terbaik dan memberikan harapan baru dari semua yang terburuk,"
ucapnya pada diskusi publik di Bandung baru-baru tadi.
Pilpres merupakan "Gate Keeper" dalam menyeleksi calon-calon pemimpin
negara di berbagai bidang, sehingga tingkat kualitas Pemilu akan menentukan
tingkat kualitas pemimpin yang dihasilkan.
Ia mengatakan, menghadapi masa krisis dan kekacauan kondisi kehidupan
berbangsa dan bernegara diperlukan peran kepemimpinan yang lebih besar dan
tanggap serta mampu mengambil keputusan.
Menurut Yudi Latief, perkembangan anti-teori terjadi di Indonesia selama
ini dimana krisis terus berlangsung, tapi pemimpin kharismatik tak kunjung
muncul atau hanya sesaat muncul kemudian ditelan arus zaman.
"Suasana seperti inilah yang diratapi sebagai krisis kepemimpinan",
tegasnya.
Hal yang dipikirkan seolah bukanlah kapasitas transformatif dari
kekuasan, melainkan daya beli dari para pemimpin, akibatnya, partai politik
gagal mereproduksi intelektual organiknya, sedangkan para pemimpin yang punya
bibit-bibit kharismatik sebagai pemimpin organisasi masyarakat terpaksa
mengikuti logika "alokatif" yang begitu cepat menggerus kewibawaan.
Kondisi tersebut, menurut dia, bisa digambarkan sebagai "jalan baru tak
kunjung menemukan pemimpin baru, dan pemimpin baru tak kunjung memperjuangkan
jalan baru" dan artinya jalan buntu menghadang.
Lebih lanjut dikatakan, untuk memulai perubahan harus dari titik nol dan
dari titik pemahaman awal dimana kekuasaan bukanlah akhir perjalanan, melainkan
sarana untuk memperjuangkan kebajikan bersama.
"Setiap pemimpin di segala bidang dan tingkatan harus menyadari dan
belajar mengemban tugas pastoral, sebagai penggembala yang menuntun dan
memperjuangkan keselamatan rakyatnya yang artinya mereka harus berjiwa besar
agar lebih besar dari dirinya sendiri," katanya.
Komitmen terhadap kemaslahatan publik ini menurut dia, menuntut para
pemimpin tidak melulu mengandalkan modal finansial, tetapi yang lebih penting
"modal moral" dalam arti kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam
memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat.
[Non-text portions of this message have been removed]
