Reflekis : Dirgahuyu NKRI! hehehehehe
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009062706283070
Sabtu, 27 Juni 2009
OPINI
NUANSA: Biaya Sekolah dan Buku Rapor
SABTU (20-6) pagi, hari itu waktunya pembagian rapor bagi anak sekolah.
Meski masih di kelas playgroup, anakku juga dibagikan buku rapor.
Berangkat dari rumah ibuku di daerah Pahoman, Bandar Lampung, dengan
mengendarai skuter matic, aku membawa anakku menuju sekolahnya di daerah
Kedaton. Sampai di sekolah anakku, seorang gadis tanggung yang dulu pernah
menjadi anak asuh ibuku telah duduk menunggu.
Memang, kami sudah membuat janji untuk bertemu. Ibuku menitipkan sedikit
uang untuk membantu biaya sekolahnya yang sudah di tingkat SMP.
Ku lihat, matanya sedikit sembab. Entah habis menangis atau baru bangun
tidur, tidak sempat kutanyakan. Yang terlontar dari mulutku justru pertanyaan
lain yang menurutku lebih penting. Sebab, ku dengar ibuku mengirim uang untuk
membantunya agar bisa mengambil rapor.
Sudah menjadi kebiasaaan pihak sekolah, apalagi sekolah swasta, tidak
memberikan buku rapor siswa, jika hal-hal yang menyangkut uang belum dilunasi.
"Memangnya, berapa kekurangan uang yang belum dibayar," tanyaku.
"Masih banyak," jawabnya lemah tanpa menyebutkan nilai uangnya.
"Ya, banyaknya berapa," ujarku penasaran.
"Lebih dari Rp500 ribu," ujarnya.
Hah...sebanyak itu? Sementara kiriman bantuan yang diperolehnya hanya
mencapai setengah biaya yang harus dibayar untuk bisa menebus buku rapornya di
sekolah. Aku pun mengira-ngira, mungkin matanya sembab habis menangis karena
tidak bisa mengambil rapor.
Aku bingung, saat itu, aku juga tidak memegang uang lebih. Lagi pula,
kekurangannya cukup banyak. Aku tidak mampu membantunya.
Aku berpikir, berapa banyak anak seperti dia yang tidak sanggup membayar
biaya sekolah. Sehingga di akhir tahun pelajaran, dia tidak bisa mengetahui
hasil evaluasinya selama menempuh pelajaran.
Bagaimana dengan teknis pelaksanaan sekolah gratis yang
digembar-gemborkan pemerintah. Mengapa hanya menjangkau sekolah negeri.
Sementara, seperti nasib anak itu yang terlahir di keluarga miskin dengan otak
pas-pasan tidak bisa menembus sekolah negeri. Akibatnya, sekolah swasta yang
entah bagaimana mutunya menjadi pilihan hanya sekadar bisa melanjutkan sekolah.
Si ibu yang membanting tulang membiayai tiga anaknya tanpa ayah
mendampingi, tidak sanggup membayar biaya sekolahnya. Mungkin, mereka berpikir
yang penting sekolah dulu. Nanti, menjelang kelulusan baru pontang-panting
mencari pinjaman untuk melunasi semua biaya sehingga bisa melanjutkan ke
jenjang berikutnya.
Mereka hidup seperti air sungai yang mengalir. Tapi, sampai kapan
kejadian seperti ini terus terjadi. Bagaimana nasib anak-anak lain yang bahkan
tidak bisa mengenyam pendidikan formal. Semoga presiden mendatang punya jawaban
masalah ini. n NOVA LIDARNI
[Non-text portions of this message have been removed]
