Semenjak RI diproklamasikan oleh BK dan BH sesungguhnya yang dinamakan sistem Ekonomi Pro- Rakyat belum pernah lahir dan digagas oleh para ahli ekonomi Indonesia secara konseptual dan blueprint selesai yang mungkin untuk dilaksanakan. Bahkan Bapenas di jaman orba-pun tidak memiliki konsep perekonomian yang sedemikian itu, sekalipun sudah segudang data di atas kertas dibacakan dalam sidang-sidangnya.
Yang ada dan masih ada adalah konsep perekonomian feodal yang mendasarkan diri kepada kekayaan alam murni, tanpa pengolahan. Hal ini dapat dikaji dari hubungan klien-patron yang lestari semenjak kerajaan-kerajaan kecil bermunculan di persada Nusantara. Kaum kolonialis Kerajaan Belanda mempergunakan hubungan klien-patron feodal-paternalistik yang sudah ada lengkap di bumi Nusantara ketika itu untuk menjadi dasar penghisapan ekonomi kolonialnya. Demikian pula dewasa ini MNC mempergunakan sistim perekonomian kolonial yang sudah terbentuk 350 tahun lebih itu dengan penyesuaian tertentu atas perkembangan pasar bebas dunia. Jadi, jika hendak mempersoalkan masalah perekonomian pro-Rakyat Indonesia secara serius, perlu terlebih dahulu secara politik memperjelas yang dikategorikan pro-Rakyat. Sebab Rakyat dalam yargon politik itu secara kategoris berubah-rubah (cobalah perhatikan pemikiran politik para tokoh dunia tentang "peoples, volks, le peuple, il papolo, el peublo, narod, ren-min, ummat, viet" dll sejenisnya). ----- Original Message ----- From: Satrio Arismunandar To: news Trans TV ; kampus tiga ; Pemilu 2009 ; [email protected] ; HMI Kahmi Pro Network ; ppiindia ; technomedia ; jurnalisme ; sastra pembebasan ; pantau Sent: Monday, June 29, 2009 5:43 PM Subject: [ppiindia] Calon Menkeu SBY From: Alex Simanjuntak <[email protected]> Date: Monday, June 29, 2009, 8:59 PM Kalau SBY terpilih lagi, bersama Boed dan Sri Mulyani sudah pasti Menkeu nya juga seorang ekonom neoliberal. Tim ini dalam lindungan kekuasaan tertinggi akan makin menelikung rakyat serta bangsa Indonesia keseluruhan untuk terus berada dalam lumpur keterpurukan. Status quo ditentukan oleh asing dan bisnis keluarga para oligarki terkaya. Dan, SELAMAT TINGGAL EKONOMI PRO RAKYAT. 2009-06-29 SP Calon Menkeu SBY Hal penting yang tak luput dari perhatian publik seiring dengan pelaksanaan Pilpres tahun ini adalah siapa yang akan masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan baru periode 2009-2014. Salah satu pos kementerian yang strategis adalah menteri keuangan (Menkeu), mengingat peran sentralnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi, terlebih dalam situasi mengatasi dampak krisis keuangan saat ini. Sri Mulyani Indrawati, yang kini menjadi Menkeu di Kabinet Indonesia Bersatu di bawah komando Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dipersiapkan menempati pos baru, menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Boediono yang dipinang SBY menjadi cawapres. Lantas, siapa pengganti Sri Mulyani bila kelak dia benar-benar menjadi gubernur bank sentral, dan SBY, sebagaimana prediksi banyak pihak, kembali memenangi pilpres? Berdasarkan informasi, sejumlah nama pakar ekonomi, baik yang kini berada di dalam pemerintahan, tim sukses capres SBY, maupun di luar pemerintahan, santer disebut bakal memimpin pos di Lapangan Banteng (Kantor Depkeu). Dari kalangan dalam pemerintahan di antaranya Mulia Nasution (Sekjen Depkeu) dan Anggito Abimanyu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal). Dari kalangan ekonom tim sukses SBY, seperti Chatib Basri, Raden Pardede, dan M Ikhsan. Sedangkan, dari luar terdapat nama mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro. [A-17] The new Internet Explorer® 8 - Faster, safer, easier. Optimized for Yahoo! Get it Now for Free! [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
