Date: Tuesday, June 30, 2009, 11:22 PM
<jpr...@...> wrote:
Mbak,
Memang di sini kita harus memilah persoalan.
1. Peta koalisi politik kita sungguh minus ideologi. Bagaimana sebuah partai
nasionalis bisa bersekutu dg partai kanan, bahkan yang sangat kanan sekali
pun? lebih gila lagi, partai kanan yang sungguh berbeda jalannya ( PKS dan
PDS ). Ini PR besar bagi pendidikan politik kita. Dari sini saja tampak
pragmatisme dan rasionalitas instrumental mendominasi. Kalkulasi semua itu
hanyalah bahwa tingkat-keterpilihan SBY paling tinggi, hingga mereka merapat
dan berharap mendapat sesuatu. Ini celakanya elite parpol kita, tidak
memiliki 'passion' untuk menciptakan sesuatu (misalnya kepemimpinan baru
demi pendidikan politik ), tapi ketakutan kalah. Karena di sini berlaku
hukum, berkuasa = banyak uang, dan sumber keuangan parpol sudah diketahui
dari kekuasaan di pemerintahan, melalui proyek2.
2. Boleh jadi hubungan SBY dan PKS adalah hubungan saling-tergantung dan
juga hubungan setengah hati. SBY butuh citra islam, dan ketika ia dicitrakan
sebagai pemimpin modern, dengan jargon modern, ia perlu menggandeng partai
islam modernis. Pilihannya hanya PAN dan PKS. Tapi anehnya, di sana juga
berkumpul PKB dan PPP serta PBR, partai2 islam tradisional yang secara
ideologi sebenarnya cukup berseberangan dengan PAN dan PKS. Boleh jadi
kalkulasi politik SBY adalah meredam PKS dengan cara mengikatnya, karena PKS
diduga akan semakin kuat ke depannya, atau sebaliknya, PKS memang
memanfaatkan popularitas SBY untuk ikut ndompleng populer, lima tahun ke
depan mereka bisa "magang" sekaligus menyusun strategi pemenangan yg lebih
baik. Pula, pundi2 bisa ditebalkan selama 5 tahun ke depan.
3. Namun kita melihat, meski SBY secara personal adalah orang yang relatif
baik, Indonesia tak hanya butuh pemimpin yg baik, tapi sekaligus mampu untuk
ambil risiko. Yang hilang dari bangsa ini adalah mimpi, imajinasi, atau visi
sebagai bangsa majemuk dan ingin kita bawa ke mana? Perlu konsep, tidak
sekedar jualan keberhasilan ekonomi. Justru ada bahaya ketika ketiga capres
melulu bicara ekonomi. Mereka lupa bahwa ekonomi harus tegak dan diikat di
bawah bingkai moralitas, etika, dan juga nilai. Miskin sekali capres2 kita
bicara budaya, nilai, dan sebagainya. Mereka sekedar memainkan 'passion'
orang kebanyakan, dan di sini demokrasi berubah menjadi poliarki,
pemerintahan-oleh-orang banyak yg kering dan kerdil, krn benar2 hanya
mengurus perut.
4. Bagi saya pribadi, saya muak dg aneka politik pencitraan SBY dan
pendukungnya. Pencitraan adalah sebuah kesengajaan membungkus "yang
sebenarnya" dalam "wajah yang palsu". Sekedar untuk kepentingan meraih
simpati. Akhirnya pembodohan akan terus terjadi, demokrasi dan prosesnya
ditukar dengan selebrasi, pesta, iklan, dan sebagainya, lalu otonomi pilihan
rakyat digiring oleh lembaga jajak pendapat yang tak ubahnya para mucikari
yang berdagang. Rakyat sebagai warganegara tidak ada, yang ada kerumunan
konsumen, pembeli jualan politik, tanpa kita bisa memilih dan memilah dengan
baik. Sayangnya jualan sungguh terbatas, dan informasi untuk menilai juga
tak memadai.
Lalu pilih mana?
Saya kira kita harus menyusun skala prioritas yang menjadi kebutuhan dan
tantangan kita terlebih dulu, baru mencari orangnya. Hemat saya yang
terpenting:
1. Kehidupan bersama yg majemuk dan setara benar2 terwujud.
2. Bebas diskriminasi baik agama, ras, suku, bahasa, dll.
3. Penegasan Pancasila sebagai dasar negara yg final.
4. Pendidikan yang baik, menghargai proses dan nilai. Indikatornya mungkin
UU BHP dan UN.
5. Kemandirian bangsa, yg tercermin dlm model kebijakan ekonomi-politik.
Dari situ ya mari kita timbang dan timang. Siapa yang punya ketegasan akan
itu semua? Ingatkah kita akan kasus Ahmadiyah? HKBP di Depok (walikotanya
siapa dan darimana?), UU BHP di zaman siapa, Privatisasi dan deregulasi,
rezim utang, dll. Di sisi lain ada calon yg pernah tersangkut kasus HAM
misalnya, dll.
Cukup sulit, tapi dg mencoba menyusun skala prioritas kita bisa kerucutkan.
Apakah misalnya ada potensi pelanggaran HAM pada capres/cawapres terduga itu
seandainya mereka memerintah? adakah perbedaan cara penilaian?
Dan pada akhirnya, memilih tidak memilih juga pilihan. Saya rasa, asal
dilakukan dg tanggung jawab dan sudah menanya pada suara hati yg dibuka
untuk mendengar dlm hening, semua sah. Saya sendiri melihat tahun ini
sungguh krusial dlm berbagai aspek, tapi kita tidak boleh khawatir, kita
masih bisa menciptakan dan mendiami banyak ruang publik di level civil
society, memperkuat landasan dan pencerdasan politik bagi generasi muda.
Adakah gereja sebagai institusi punya kepedulian dan keprihatinan?
salam
--- End forwarded message ---
[Non-text portions of this message have been removed]
