Jaman kampanye gini,
isu2 makin banyak, bisa benar ataupun salah.
kita sebaiknya berpikir logis dan netral saja.
"ETNIS TIONGHOA ADALAH BAGIAN INTEGRAL BANGSA INDONESIA."
Tanggapan atas Pernyataan Wakil Presiden RI.M.Jusuf Kalla.Benny G.Setiono
Pada 12 Oktober 2004, Harian Umum Sinar Harapan membuat Headline Jusuf Kalla :
Perlakuan ke Kelompok Pengusaha Akan Dibedakan. Pernyataan yang sangat
memojokkan para pengusaha Tionghoa ini cukup menghebohkan dan menimbulkan
reaksi bukan saja dari kalangan etnis Tionghoa tetapi tidak kurang dari
Prof.J.E.Sahettapy (Ketua Komisi Hukum Nasional atau KHN) dan K.H.Abdurrahman
Wahid.
Yang paling menyedihkan adalah pernyataannya bahwa etnis Tionghoa seolah-olah
harus memilih antara didiskriminasi atau dikejar-kejar dan dibakar. Saya kutip
sepenuhnya : Ini kepentingan Anda (pengusaha Tionghoa-red), saya bilang. Kalau
banyak orang miskin, banyak pengusaha kaki lima yang didorong-dorong kiri
kanan.tahun depan siapa yang akan dia bakar ? Anda yang akan dibakar.Suka mana
? Suka didiskriminasi atau suka kau dibakarin, diburu-buru.Anda enak bawa duit
keluar negeri, kalau terjadi apa-apa.Saya terbuka begitu.Saya tidak pernah
tutup-tutupi. Lah yang mendorong-dorong dan menggusur para pedagang kaki lima
kan Tramtib Pemda DKI Jaya, kenapa pengusaha Tionghoa yang disalahkan ? Tegur
dong Gubernur Sutiyoso!
Malahan beliau menyebut Peristiwa Mei 1998 dipicu oleh kemarahan masyarakat
terhadap jurang kaya-miskin yang terjadi di Indonesia. Padahal laporan Tim Ad
Hoc Penyelidikan Peristiwa Mei 1998 menyatakan dengan gamblang bahwa peristiwa
tersebut hasil rekayasa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.Terbukti
lebih dari seribu orang terdiri dari para pemuda, perempuan dan anak-anak
non-Tionghoa menjadi korban dibakar hidup-hidup.
Pernyataan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden terpilih menimbulkan reaksi di
kalangan pelaku bisnis di luar negeri terutama di negara-negara Asia.
Pernyataan ini menimbulkan rasa skeptis di kalangan pelaku bisnis yang pada
awalnya menaruh harapan besar kepada pemerintahan SBY-JK. Tidak kurang dari
Radio Australia langsung mengangkat topik ini dalam berita utamanya. Padahal
para pelaku bisnis tersebut telah bersiap-siap untuk menanamkan modalnya di
negara kita. Mereka memuji keberhasilan kita dalam menegakkan demokrasi karena
telah berhasil melaksanakan tiga kali Pemilu secara langsung baik legislatif
maupun eksekutif dengan aman dan damai. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa
dan sangat membanggakan!
Namun apa daya semua harapan ini dicederai oleh pernyataan tersebut yang pada
dasarnya berusaha menimbulkan dikotomi antara Tionghoa dan Non-Tionghoa di
dalam tubuh bangsa Indonesia. Berulang-ulang Presiden SBY menyatakan bahwa
Diskriminasi No! Kesetiakawanan Yes!. Berulang-ulang beliau juga melontarkan
gagasan Rekonsiliasi seluruh bangsa kita yang sempat terpecah dalam masa
kampanye Pemilu yang lalu. Pernyataan JK ini sudah tentu sangat bertentangan
dengan ucapan beliau tersebut sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat
khususnya di kalangan etnis Tionghoa.
Pada Minggu (7/11) malam Wakil Presiden JK di hadapan ratusan tokoh dan warga
Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) usai buka puasa bersama menegaskan
bahwa tidak benar bahwa saya benci orang Cina (SH 9/11).
Tentunya pernyataan ini sangat melegakan, hanya sayang ditambahi pernyataan
lainnya sbb : "Kita hanya melihat bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat, yang harus dibangun cukup dengan perekonomian, padahal tidak
demikian.Untuk menegakkan demokrasi dan kesejahteraaan rakyat, politik, ekonomi
dan sosial harus kita tata secara bersamaan. Hanya dengan begitu,sistim
perekonomian bangsa kita dapat maju dan berkembang, tidak lagi merayap di
pasar-pasar tradisional, tapi bahkan jika perlu harus mengalahkan orang-orang
Cina yang menguasai toko-toko besar selama ini'.
Pernyataan ini seakan-akan pembenaran bahwa pengusaha Tionghoa bukanlah
termasuk bangsa Indonesia sehingga perlu dikalahkan. Terjadi segregasi antara
etnis Tionghoa dan non-Tionghoa. Padahal etnis Tionghoa adalah bagian integral
bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa adalah sama-sama rakyat Indonesia yang perlu
diayomi bukan untuk diadu dengan non Tionghoa. Etnis Tionghoa adalah warga
negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan komponen
bangsa lainnya, yang di jamin oleh UUD kita. Etnis Tionghoa adalah asset dari
bangsa Indonesia.
Suka tidak suka, mau tidak mau etnis Tionghoa adalah bagian tak terpisahkan
dari bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa merupakan produk sejarah yang mempunyai
akar yang sangat dalam di bumi Indonesia. Hampir seribu tahun orang-orang
Tionghoa ini telah berdatangan dan bermukim di bumi kita. Bandingkan dengan
bangsa Amerika dan Australia yang mempunyai akar sejarah beberapa ratus tahun
saja. Peranan orang-orang Tionghoa di bidang agama, budaya, kesenian,
pertanian, tehnologi, pendidikan, jurnalistik, kesusateraan, kuliner, olahraga
dan politik tidak terbantahkan.
Dalam perjuangan nasional untuk merebut kemerdekaan tidak kurang sumbangsih
orang-orang Tionghoa ini. Memang ada dari mereka yang pro Belanda seperti juga
banyak orang-orang Jawa, Ambon, Sunda dsbnya yang pro Belanda. Ketika pasukan
VOC dan kemudian pasukan Kerajaan Belanda berusaha menaklukkan
kerajaan-kerajaan di Jawa, Maluku dllnya tidak kurang bantuan yang diberikan
oleh para penguasa pribumi. Demikian juga ketika Belanda mendirikan RIS,
lahirlah negara-negara boneka ciptaan Van Mook.
Korupsi musuh utama rakyat Indonesia.
Sebenarnya seluruh bangsa Indonesia telah sepakat bahwa musuh utama kita adalah
korupsi. Korupsilah yang menyebabkan kesengsaraan rakyat kita. Jangan dialihkan
menjadi masalah pengusaha Tionghoa. Korupsi dan Penegakkan Hukumlah yang harus
menjadi prioritas 100 hari kabinet SBY-JK, bukan masalah pengusaha Tionghoa.
Seretlah para pejabat dan pengusaha baik Tionghoa maupun non Tionghoa yang
melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal ke pengadilan dan hukum
seberat-beratnya. Mengeluarkan pernyataan yang bertubi-tubi dan memojokkan
pengusaha Tionghoa adalah sangat counter productive dan merugikan program
pemerintah dalam meningkatkan investasi, mengurangi pengangguran dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wakil Presiden JK seharusnya memobilisasi
dan merangkul seluruh pengusaha Tionghoa agar mendukung dan berpartisipasi
dalam mensukseskan program pemerintah.Nyatakan kepada mereka bahwa dalam
melakukan bisnis harus memperhatikan etika dan moral. Desak mereka agar mau
mengusahakan sebanyak mungkin investor domestik maupun asing untuk menanam
modalnya di Indonesia. Untuk keberhasilan usaha ini sudah tentu harus dibarengi
dengan usaha pemberantasan korupsi yang terus menerus, penegakkan dan kepastian
hukum serta memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor tersebut. Sekali
lagi hentikanlah pernyataan-pernyataan yang memojokkan para pengusaha Tionghoa
dan gantilah dengan seruan-seruan yang menyejukkan. Semoga !
(Penulis adalah seorang Pengamat Sosial ).
JK, Soal Isu Anti-China dan Anti-Kristen Menurut Jusuf Wanandi
Oleh mufida - 24 Juni 2009 - Dibaca 824 Kali -
Saya membaca dua artikel Jusuf Wanandi, tokoh penting di lembaga think tank
CSIS, mengenai calon presiden. Satu SBY (sudah saya posting), satunya lagi soal
JK. Kedua tulisan itu dimuat pada harian berbahasa Inggris, the Jakarta Post.
Jusuf Wanandi mengakui tidak mendukung JK pada Pemilu 2004 (kalau tidak
salah mendukung Megawati) karena dua isu: anti-China dan anti-Kristen.
Dua isu ini memang sangat santer pada Pemilu 2004. Isu tersebut, menurut
saya, terkait dengan latar belakang JK dan keluarganya yang Muslim dan aktivis
serta donatur berbagai organisasi Islam di Makassar maupun secara nasional (JK,
misalnya, membantu BPR Muhammadiyah, tanpa pernah diekspos).
Isu anti-China terkait dengan "nasionalisme" ala JK: Dia bercita2 agar
pengusaha pribumi mendapat tempat yang terhormat sebagai mana pengusaha non-pri
(isu pengusaha pribumi dan nonpribumi sangat kuat di akhir2 kekuasan Soeharto).
Terkait isu anti-Kristen, Jusuf Wanandi menulis: "I remember my stance on
Jusuf Kalla then was negative because there was popular belief that as a
student activist, he was behind the burning of churches in Makassar in 1967.
That is how he was branded as being anti-Christian."
Jusuf kemudian menyadari "kepercayaannya" itu keliru setelah JK sukses
mendamaikan konflik Maluku dan Poso. Konflik di dua daerah itu melibatkan
Kristen dan Muslim. JK bisa menyelesaikan dua konflik yang menewaskan ribuan
orang itu, tentu saja, karena kepercayaan dari kedua kubu.
Bila ia anti-Kristen (atau dipersepsikan demikian), tentu JK akan membantu
kelompok Muslim. Dalam hal perang dan kekerasan, JK tidak mau membantu kelompok
Muslim. Ia malah membantu mendamaikan setelah mendapatkan kepercayaan, baik
dari kelompok Muslim maupun kelompok Kristen.
Saya membaca artikel Jusuf Wanandi kemudian menemukan bahwa JK tidak
menyukai kelompok Islam garis keras (ekstrimis) yang menggunakan agama untuk
kegiatan teroris.
Jusuf Wanandi menulis:
"As Vice President, Kalla showed much-needed leadership and resoluteness in
facing Islamic extremism in Indonesia. A case in point was his quick action
following the death of key Jamaah Islamiyah activist Dr. Azhari, in Batu, East
Java, in November 2005, and the seized propaganda materials and CDs that
contained the JI's extreme ideology.
Kalla was taken aback by those materials, and took the initiative of
calling leaders of Muslim organizations to a meeting at his residence,
including very conservative ones, to show them the materials. He demanded of
them whether that was the kind of ideology they wanted to see adopted in
Indonesia."
JK selalu meminta tokoh2 Islam untuk rajin beribadah, tapi jangan hanya
melulu di masjid. Umat Islam juga harus mencari uang. Karena dengan uang,
mereka bisa membantu yang lemah salah satu kemuliaan dalam ajaran Islam.
JK menjadi Ketua Forum Antar Umat Beragama, posisi yang tak tergantikan di
Makassar, sebagaimana posisinya sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas
Hasanuddin, Dewan Penyantun Universitas Muslim Indonesia, maupun pengurus Al
Markaz Al Islami, masjid terbesar di Indonesia timur.
"Saya meyakinkan pendeta dan pastor di Makassar bahwa JK adalah sahabat
kita," ujar seorang tokoh Tionghoa di Makassar, yang juga seorang pengusaha
sukses. Tokoh inilah, salah satunya, yang menggerakan dukungan warga Tionghoa
di Makassar. Pada Pemilu 2004, warga Tionghoa kebanyakan mendukung Megawati
karena belum tuntasnya isu "Anti-China" maupun "anti-Kristen" kurang lebih
seperti "keyakinan" Jusuf Wanandi sebelumnya.
Soal kedua, isu anti-China. Seorang rekan Tionghoa di Makassar, pengusaha
yang cukup sukses, menceritakan bagaimana isu anti-Tionghoa menghancurkan
dukungan JK di komunitas ini, bukan cuma di Makassar, tapi juga di Indonesia.
Pada kerusuhan anti-China tahun 1990-an, nama JK sangat buruk karena isu
bergulir begitu kuat: JK konon mensponsori kerusuhan itu karena mobil truknya
dipakai mengangkut batu-batu untuk melempari toko2 dan rumah2 orang Tionghoa.
Begitulah isu yang beredar. Demikian kuatnya isu itu sehingga seolah2 menjadi
kenyataan.
Belakangan, warga Tionghoa di Makassar menemukan cerita yang sebenarnya dan
merasa malu.
"Justru Pak JK-lah yang turun meredam kerusuhan dengan mengumpulkan seluruh
tokoh agama," ini pengakuan Anton Obey, tokoh Tionghoa yang cukup dihormati di
Makassar. Anton bersama Prof Qasim Mathar, dosen UIN sekaligus tokoh pluralis
atau "Gus Dur"-nya Makassar, merupakan tokoh2 utama di Forum Kerukunan Antar
Umat Beragama di Makassar di mana JK sebagai pemimpinnya.
Maka tidak heran, pada pilpres ini, tokoh2 Tionghoa lebih dari 200 orang
menjadi motor penggerak utama dan pertama kali atas dukungan kepada JK menjadi
presiden ketika Golkar, ketika itu, sedang hiruk pikuk akibat kontroversi
berpisahnya JK dari SBY.
Seorang tokoh Tionghoa menceritakan, pengusaha2 dari komunitas itu
mengeluarkan uang pribadi hingga ratusan juga untuk menggalang dukungan,
memasang iklan dukungan, dan mencetak atribut kampanye.
Salah satu klenteng terbesar di Makassar, cerita seorang teman, kini
dihiasi baliho JK-Wiranto di kedua sisinya. Klenteng itu bernama Klenteng Xiang
Ma di Jl Sulawesi, China Town di Makassar. Tokoh di balik Klenteng ini adalah
Tony Gosal, satu dari tiga naga di Makassar.
Selain Anton Obey, tokoh utama di balik komunitas ini adalah Willianto
Tanta, pemilik hotel bintang lima, Hotel Clarion. Hotel dia justru bersaing
dengan hotel milik JK yang berkerja sama dengan jaringan Sahid, Hotel Sahid
Makassar.
Sebagai catatan tambahan, Mal Ratu Indah milik JK, yang terletak di samping
Hotel Sahid, dibom kelompok "Poso" pada awal tahun 2000-an setelah JK sukses
mendamaikan Poso.
Perdamaian Poso dianggap merugikan "pejuang Muslim" di sana, begitulah
antara lain alasan pengeboman show room NV Hadji KALLA itu, seperti terungkap
di persidangan. Salah satu pelaku berasal dari Poso.
"However, my view of Kalla gradually changed to the positive because what
he did in resolving Muslim-Christian conflicts in Maluku (Malino I Agreement)
and Poso, Central Sulawesi (Malino II Agreement)
.," tulis Jusuf Wanandi.
Jusuf Wanandi, lewat artikelnya, juga mencoba mengulas posisi JK dalam
kaitan dengan nasionalisme versus internasionalisme. Selengkapnya:
Options for presidential election 2009: Jusuf Kalla
Jusuf Wanandi , Jakarta | Tue, 06/23/2009 12:27 PM | Opinion
Writing about Jusuf Kalla (JK) in the 2009 presidential election is an
encore for me because I wrote an op-ed piece for the Financial Times on the
2004 presidential election. I remember my stance on Jusuf Kalla then was
negative because there was popular belief that as a student activist, he was
behind the burning of churches in Makassar in 1967. That is how he was branded
as being anti-Christian.
Kalla inherited the family business that he developed after the demise of
his father, Hadji Kalla; and as a businessman he inevitably had to compete with
other businessmen, be they Chinese-Indonesian or foreign. It was then that he
was branded anti-Chinese and anti-foreign.
However, my view of Kalla gradually changed to the positive because what he
did in resolving Muslim-Christian conflicts in Maluku (Malino I Agreement) and
Poso, Central Sulawesi (Malino II Agreement). He achieved this single-handedly,
when he was coordinating minister for the people's welfare during Megawati
Soekarnoputri's presidency. He was successful because he had the legitimacy of
being an east Indonesian leader. That dispelled my basic distrust of him as
being anti-Christian.
As Vice President, Kalla showed much-needed leadership and resoluteness in
facing Islamic extremism in Indonesia. A case in point was his quick action
following the death of key Jamaah Islamiyah activist Dr. Azhari, in Batu, East
Java, in November 2005, and the seized propaganda materials and CDs that
contained the JI's extreme ideology.
Kalla was taken aback by those materials, and took the initiative of
calling leaders of Muslim organizations to a meeting at his residence,
including very conservative ones, to show them the materials. He demanded of
them whether that was the kind of ideology they wanted to see adopted in
Indonesia.
If not, he challenged them to find ways to win over such ideology. The
leaders present made a pledge to counter the extremism in their own ways and to
cooperate to prevent the subversion of Islam in Indonesia.
As a leader, Kalla has the commitment and authority to exert his influence
over Muslim leaders to fight extremist activities.
His main achievement was undoubtedly the Aceh peace agreement, which put to
an end 23 years of civil war and insurgency. On his own initiative, he began
approaching the leaders of the Free Aceh Movement (GAM) in October 2004, before
his move to the vice president's office. The suffering and destruction wreaked
by the tsunami in 2006 led Kalla to use it as an impetus to move on with his
efforts to seek the final resolution of the Aceh conflict.
In addition, he made a lot of efforts to help and support the Papuan quest
for special autonomy, although the situation in the province was more
complicated, due partly to the tribalism that prevails there.
Overall, Kalla has done a lot to support the Susilo Bambang Yudhoyono
government, especially in the economic field, as agreed by Yudhoyono and Kalla
at the outset of the then new government. He is pragmatic in his economic
outlook, and as such he has been open enough in his view on globalization,
albeit still harboring previous biases and notions as a businessman that
Indonesia has to build its national economy.
In facing the current economic crisis, government intervention is necessary
and should increase. Examples of failures of socialism are still fresh in our
mind, and globalization is the main trend in the international economy.
The national interest is important, but international relations in a global
community are a necessity. Kalla should be able to balance the two aspects of
the economy.
Another plus is his quick mind and willingness to answer any question. He
sometimes "blinks" and does not think deeply. Some of his answers are gut
reactions, especially on issues he does not know very well. He tends to speak
very fast and sometimes unclearly, which often causes some misunderstanding.
The positive side of Kalla is that he is open and egalitarian in entertaining
questions.
While his English is adequate for addressing a small group, for dealing
with a wider audience, however, he would be better off reading out a prepared
text or using a good interpreter.
On the anti-Chinese stigmatization that Kalla bears, I believe it is
unfounded, as I got to him better through my many discussions with him on
various issues. He may sound nationalistic, but he is also open to compromise
and is willing to discuss all issues further.
Criticism over his and his family's businesses abounds. Kalla should take
them in stride because he really understands the problems. While doing business
is everybody's right, however, once one is voted into public office one should
stop and make sure there is no whiff or smell of conflict of interest between
the family and the state.
People's trust in clean government is absolutely necessary, without which
office holders may not be able to run the government. It is a sacrifice, but a
necessary one for the good of the people and for the success of the governance.
The writer is vice chairman for the CSIS Foundation's board of trustees.
Catatan: Bila dianggap bermanfaat, silakan sebarkan artikel ini.
Salam Kompasiana
