http://www.sinarharapan.co.id/cetak/detail-cetak/article/hentikan-politisasi-agama/
Kamis, 02 Juli 2009 15:15
Hentikan Politisasi Agama
OLEH: HASIBULLAH SATRAWI
Tim Sukses pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dan pasangan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono kembali bersitegang. Kali ini, ketegangan berawal dari isu
yang beredar bahwa istri Boediono tidak beragama Islam. Kubu SBY-Boediono
melaporkan kubu JK-Wiranto ke Bawaslu karena selebaran yang berisi politisasi
agama di atas dikatakan menyebar di saat kampanye tertutup pasangan JK-Wiranto.
Sebaliknya, kubu JK-Wiranto menganggap laporan kubu SBY-Boediono salah alamat.
Menjadi sangat menarik, karena politisasi agama yang sangat merugikan kubu
SBY-Boediono itu disinyalir justru dilakukan oleh seseorang yang mengaku
pendukung (tim sukses?) pasangan ini (Media Indonesia, 29/6). Sudah bisa
ditebak, kubu SBY-Boediono pasti menolak pengakuan tersebut.
Sangat disayangkan bila tidak ada satu pihak pun yang mau mengakui penyebar isu
tak sehat itu. Karena hal ini akan semakin memperburuk politisasi agama dan
iklim perpolitikan nasional. Politisasi agama adalah hal buruk, kondisi
perpolitikan nasional mutakhir juga kurang lebih sama. Tapi, hal ini bertambah
buruk lagi karena adanya politik "lempar batu sembunyi tangan" ini. Siapa
pelaku politisasi agama ini yang sebenar-nya? Hanya kubu SBY-Boediono, kubu
JK-Wiranto dan Tuhan yang bisa menjawab dengan pasti pertanyaan di atas. Satu
hal yang pasti, tidak mungkin ada asap bila tidak ada api. Dan juga bisa
dipastikan, masih ada beberapa politisi busuk yang mencoba bermain dengan isu
agama di zaman terbuka seperti sekarang.
Politisasi Agama
Sebelumnya, politisasi jilbab juga menciptakan gesekan panas di pentas
perpolitikan nasional. Hal ini tak lain karena salah satu dari tiga calon
presiden yang ada tidak berjilbab, yaitu Megawati Soekarnoputri. Istri pasangan
SBY-Boediono juga tidak berjilbab. Tak heran bila isu jilbab dianggap
menguntungkan pasangan JK-Wiranto. Hampir sama dengan persoalan politisasi
agama di atas, tak ada satu pihak pun yang mau mengakui dan bertanggung jawab.
Wahai para politisi yang terhormat, sudah bukan zamannya lagi memolitisasi
agama demi kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis. Selain karena akan
semakin menjauhkan umat beragama dari nilai-nilai luhur agama, juga karena
politisasi agama tidak sejalan dengan pendewasaan politik yang sedang berjalan
kencang dalam kehi-dupan masyarakat saat ini.
Pendewasaan politik ditandai dengan terbentuknya pola pikir rasional pemilih
dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini terlihat dengan jelas dalam hasil
pemilihan kepala daerah yang selama ini berlangsung dan hasil pemilihan
legislatif kemarin. Pada umumnya dukungan masyarakat diberikan bukan karena ada
hubungan primordial (seperti agama, ras, ormas, dll) semata, melainkan karena
hal-hal yang bersifat rasional, seperti program kerja, rekam jejak, dan lain
sebagainya.
Oleh karena itu, ironis bila politisasi agama seperti di atas masih mewarnai
iklim politik nasional menjelang pilpres. Hal ini semakin membenarkan tudingan
banyak pihak yang berkembang selama ini, bahwa para elite politik hanya
mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan kepentingan masyarakat
hanyalah ramai dibicarakan dan diperdebatkan di masa-masa kampanye seperti
sekarang. Demi kepentingan pragmatis, para elite tak lagi menghargai dan
menghormati proses pendewasaan politik yang sedang berlangsung. Politisasi
agama pun kembali dihadirkan dalam jagat perpolitikan. Dengan kata lain, sejauh
bisa mendongkrak dukungan suara dan menggembosi dukungan lawan, apa pun acap
dilakukan oleh para politisi kita saat ini. Inilah yang disebut politik
menghalalkan segala macam cara.
Indonesia Masa Depan
Harus disadari bersama, politik menghalalkan segala macam cara seperti di atas
menjadi ancaman serius bagi bangsa ini ke depan. Selain karena dapat mengganjal
laju pendewasaan masyarakat dalam berpolitik, juga karena politisasi agama akan
membuat sesuatu yang baik menjadi buruk. Ini karena kebaikan tersebut
disampaikan dengan cara-cara yang tak terpuji. Itu sebabnya, politik seperti
ini dikecam keras oleh agama. Meminjam istilah yang populer di dunia fikih,
al-ghaayah laa tubarriru al-washiilah (suatu tujuan tak boleh ditempuh dengan
segala macam cara). Sebaliknya, sebuah tujuan baik sejatinya diwujudkan dengan
cara yang baik pula.
Dalam konteks ini, pepatah Arab klasik menarik untuk diperhatikan oleh semua
pihak, terutama para politisi yang menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres
yang ada, yaitu at-thariiqatu awlaa min al-maddah (sebuah cara lebih baik dari
sebuah materi).
Dalam konteks perpolitikan nasional mutakhir, pepatah di atas berarti bahwa
tujuan baik dalam mengikuti pilpres (untuk mengabdi kepada masyarakat) harus
disampaikan dengan cara-cara yang baik pula; bahwa program yang dikatakan pro
rakyat harus disampaikan dengan cara-cara yang memerhatikan kondisi dan
kemaslahatan rakyat; dan bahwa strategi pemenangan dalam pilpres mendatang
harus memerhatikan perkembangan proses pendewasaan politik yang ada di
masyarakat. Terkecuali para politisi memang tidak pernah berniat mewujudkan apa
yang mereka katakan sebagai kemaslahatan rakyat ataupun pro rakyat, melainkan
hanya sebagai magnet politik untuk kepentingan mereka dan kelompoknya sendiri!
Oleh karena itu, sejatinya semua pihak meninggalkan praktik politisasi agama
dan simbol-simbol primordial lainnya. Ke depan, iklim perpolitikan nasional
harus disterilkan dari politik-politik rendahan seperti ini. Hanya dengan cara
ini, pendewasaan politik masyarakat yang sedang berlangsung akan semakin
matang. Hanya dengan cara ini, demokratisasi yang sedang berjalan akan
memberikan hasil manis bagi kehidupan bangsa dan negara. Hanya dengan cara ini
pula, bangasa ini akan semakin mendekati cita-citanya semula, yaitu yang
disebut Bung Karno sebagai negara (Indonesia) untuk semua.
Indonesia untuk semua berarti, semua yang ada di atas bumi Indonesia mempunyai
hak yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, termasauk dalam
hal perpolitikan dan kekuasaan. Apa pun ras, suku, warna kulit, agama dan
komunitasnya. Sejauh demi kemaslahatan Indonesia untuk semua, kalangan
minoritas tidak mempunyai halangan untuk memimpin bangsa ini. Selama demi
memakmurkan bumi Indonesia untuk semua, mereka yang ada di atas Bumi Pertiwi
(tanpa terkecuali) mempunyai hak yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi
bangsa ini.
Penulis adalah peneliti pada Moderate Muslim Society (MMS) Jakarta.
[Non-text portions of this message have been removed]
