http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=71167
Tantangan pembangunan masa depan
Tanggal : 06 Jul 2009
Sumber : Harian Terbit
Oleh Prof Dr Haryono Suyono
DUA hari lagi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap pertama akan
dilaksanakan di seluruh Indonesia. Apakah akan menjadi pemilihan satu putaran
atau dua putaran tergantung pada keputusan yang diambil oleh penduduk Indonesia
yang selama beberapa hari terakhir ini disuguhi pameran "impian" atau
"cita-cita" yang dikemas indah dalam bentuk visi, misi atau rencana program dan
kegiatan pembangunan yang umumnya ditawarkan sebagai program pro rakyat.
Pengertian pro rakyat bisa dientepretasi berbeda-beda. Ada yang dengan lantang
penuh percaya diri berusaha menawarkan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan
kebutuhan pokok lainnya secara "gratis". Artinya, kalau rakyat tidak mampu,
segalanya akan dicukupi atau dibayar oleh pemerintah, apakah dari pendapatan
pajak, penghasilan BUMN, atau dari pinjaman luar negeri yang harus dibayar oleh
anak cucu bangsa ini.
Nyaris tidak ada satupun dari calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang
melihatnya dari sudut keluarga atau manusia Indonesia melalui proses
pemberdayaan dengan ajakan kerja keras. Umumnya para calon melihat dari
penyediaan sekolah, fasilitas kesehatan dan modal kerja diiringi perbaikan
infrastruktur serta penyediaan dana yang disalurkan melalui bank dengan sistem
pasar terbuka. Padahal di bagian "sana" ada faktor manusia, penduduk atau
keluarga Indonesia, yang nilai Index Pembangunan Manusianya (IPM), atau Human
Development Index (HDI)-nya rendah sehingga hampir tidak mampu menjangkau
fasilitas yang disediakan tersebut.
Pada umumya indikator keberhasilan berbagai upaya itu diukur dengan milliar
atau trilliun rupiah yang disediakan, tidak pada jumlah atau berapa banyak
keluarga tidak mampu bisa menjangkau, atau meningkat kemampuannya mengakses
sekolah atau fasilitas pelatihan keterampilan sehingga makin cerdas dan mampu
mengambil prakarsa. Atau mampu mengakses fasilitas kesehatan agar bertambah
sehat dan usianya panjang, atau makin banyak penduduk mampu mengakses modal
agar sanggup menjadi pemilik usaha yang terhormat dan usahanya memberi nilai
tambah tinggi yang mampu mengangkat derajat dan martabatnya sebagai manusia
terhormat, dan tidak lagi membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga, mampu
berpikir, bertindak dan berbelanja secara mandiri karena tidak harus mengikuti
standard yang ditetapkan seperti beras murah, sekolah gratis atau kesehatan
tidak bayar tetapi harus tunduk pada batasan standard pelayanan sederhana yang
disediakan rumah sakit yang mempertontonkan ketidak- adilan pelayanan yang
menyakitkan hati.
Tantangan pembangunan masa depan diharapkan menempatkan keluarga dan penduduk
sebagai titik sentral pembangunan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral
pembangunan tidak boleh hanya menjadi monopoli pembangunan politik yang
memberikan hak kepada setiap penduduk untuk mempunyai suara sama, tetapi
menyebar pada seluruh proses pemberdayaan yang demokratis dan meletakkan
pilihan pada setiap penduduk. Pendekatan ini memerlukan cara pandang penawaran
pembangunan yang berbeda. Sekali lagi ukurannya, seperti dipesankan oleh MDGs,
atau gerakan hak-hak manusia, atau gerakan demokratisasi, adalah manusia.
Karena itu, kalau dalam gerakan demokratisasi ukurannya adalah pemilu yang
terbuka, demokratis, dan jurdil, maka dalam pembangunan sosial ekonomi yang
menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, salah satu acuannya
adalah pendekatan pemenuhan sasaran dan target-target MDGs. Atau peningkatan
peran dan fungsi keluarga secara paripurna, merata dan berpihak pada keluarga
kurang beruntung.
Apabila di masa lalu bangsa ini mampu menjadi contoh yang berhasil dalam
penanganan masalah kependudukan melalui program KB, tidak mustahil kita akan
mampu mendaratkan penanganan MDGs, yang disepakati oleh dua orang Presiden
kita, pertama oleh Presiden Megawati di tahun 2000, kemudian oleh Presiden SBY
di tahun 2005, dan oleh hampir 200 Kepala Negara dari seluruh dunia, melalui
pemberdayaan keluarga pada tingkat pedesaan. Untuk itu kita perlu memperkuat
komitmen dan dukungan operasional pada pemberdayaan keluarga melalui
pengembangan kembali modal sosial berupa budaya hidup gotong royong,
kebersamaan antara mereka yang sudah berhasil dan keluarga tertinggal,
kepedulian antar sesama anak bangsa, dan keikhlasan yang di masa lalu menjadi
ciri bangsa yang sangat beradab dan dinilai banyak kalangan sebagai bangsa yang
berbudaya.
Untuk itulah kegiatan mahasiswa dan banyak pemerintah daerah yang telah
membentuk dan mengembangkan Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya di pedesaan
segera didukung pemerintah dengan mengembangkannya menjadi program link and
match untuk perguruan tinggi, sekolah dan pusat-pusat pemberdayaan penduduk
lainnya.
Pusat-pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat diberikan anggaran yang
memadai agar bisa dikembangkan menjadi pusat tumpuan pemberdayaan yang mampu
mengangkat anak bangsa menuju ke posisi yang makin mandiri dan siap membangun
keluarga dan seluruh anak bangsa ini secara gotong royong, tidak menggantungkan
diri pada kekuatan birokrasi yang cenderung rumit dan tidak tuntas.
Pendekatan pembangunan ini, menurut para ahli, harus menempatkan birokrasi yang
menurut anggapan banyak kalangan harus direformasi, menjadi kekuatan
pendamping, kekuatan fasilitator yang bertindak sebagai guru yang bangga
melihat murid atau siswanya maju melebihi dirinya. Birokrasi yang bangga
melihat rakyatnya berubah menjadi pengusaha yang dengan kesadaran tinggi,
karena mendapat pendampingan, dan fasilitasi yang positip, akan membayar pajak.
Proses pemberdayaan itu keberhasilannya diukur dari makin berkembangnya jumlah
penduduk yang maju, terbebas dari kebodohan, terlepas dari lembah kemiskinan,
dan kembali menjadi masyarakat gotong royong yang insannya sangat peduli
terhadap sesama.
Bukan pada berapa milyar atau trilliun rupiah yang dianggarkan. Setiap anggota
keluarga bekerja keras membangun kemandirian dan kebanggaan sebagai warga
terhormat yang hidup bahagia, sejahtera dan mandiri. Insya Allah. (Penulis
adalah m antan Menko Kesra RI/haryono.com)
[Non-text portions of this message have been removed]
