Merdeka!!! Uhm, Apa Kabar Utang?
Pedy
POLITIKANA.COM , Selasa, 4 Agu ‘09 12:54
Gegap-gempita dan pekik merdeka sebentar lagi akan kembali membahana.
Pidato-pidato heroik kepahlawanan akan mulai bergema. Makna dan semangat
kemerdekaan akan kembali bersuara. Anak-anak akan mulai berlomba, para remaja
pun bernyanyi bersuka ria. Sementara itu orang-orang tua dan para veteran akan
mulai semangat bercerita.
Di tengah hingar-bingar kegembiraan dan suka cita tersebut, diam-diam sebuah
mesin politik yang sudah aus terus bekerja. Megap-megap dan terengah-engah.
Tidak mampu mengendalikan kemiskinan, kemelaratan serta ketergantungan kepada
pihak luar. Ya, ditengah pekik merdeka dan pidato patriotik tentang kemandirian
dan kemerdekaan, kontrak-kontrak tidak adil terus dilanjutkan, SDA kita pun
terus tergadaikan, serta ketergantungan terhadap asing pun terus dilestarikan.
Diantaranya, hutang-hutang baru terus dibuat, bahkan terus meningkat
berlipat-lipat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Departemen Keuangan, pada tahun 2000 utang RI adalah 1234 trilyun rupiah, lalu
tahun 2004 utang RI naik menjadi 1300 trilyun, dan pada bulan Maret 2009 naik
menjadi 1700 trilyun rupiah. Bung Bambang BU dalam artikelnya Utang Terbesar RI
ada di 5 tahun terakhir ini, menyebutkan:
Jika dibandingkan utang RI tahun 1998 (238 trilyun) maka utang RI Maret 2009
berlipat 7 kali lipat! 7 kali lipat lebih parah dari 32 tahun ORBA! Bahkan
kalau mau yang dilihat cuma yang 400 trilyun saja (yang dihutang di 5 tahun
terakhir) itu pun masih lebih besar dari utang hasil ORBA yang cuma 238 trilyun.
Pada gilirannya, membayar cicilan dan bunga utang tadi akan mencekik rakyat
karena mengambil porsi besar dari APBN, serta bisa menguras cadangan devisa.
Sungguh ironis, di bulan Agustus yang bernuansakan kemerdekaan, kemandirian,
dan anti penjajahan ini, pemerintah dalam RAPBN 2010 justru menaikkan pos
pembayaran beban utang, bahkan lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan
infrastruktur:
Beban bunga utang pemerintah dalam anggaran negara kian membengkak dan
membebani rakyat. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
2010, beban utang ditetapkan 115,6 triliun rupiah, meningkat dibandingkan pada
2009 sebesar 101 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan
anggaran pembangunan infrastruktur RAPBN 2010 sebesar 93 triliun rupiah.
Padahal tidak sedikit studi-studi yang mengkaitkan utang sebagai alat
imperialisme atau penjajahan modern. Studi pertama yang secara khusus melakukan
hal itu adalah yang dilakukan oleh Teresa Hayter. Berangkat dari hasil
penelitiannya yang dibiayai Bank Dunia pada tahun 1970 di empat negara Amerika
Latin, Columbia, Chile, Brazil, dan Peru. Hayter kemudian mem-publish hasil
risetnya dalam sebuah buku dengan judul Aid as Imperialism.
Hayter secara tegas menyimpulkan bahwa utang luar negeri pada dasarnya bukanlah
transfer sumber daya yang bebas persyaratan. Menurut Hayter, hal-hal yang
dipersyaratkan dalam pemberian utang luar negeri meliputi: Pertama, pembelian
barang dan jasa dari negara pemberi pinjaman. Kedua, peniadaan kebebasan dalam
melakukan kebijakan ekonomi tertentu, misalnya, nasionalisasi perusahaan asing.
Dan ketiga, permintaan untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi “yang
dikehendaki”, terutama peningkatan peran sektor swasta dan pembatasan campur
tangan langsung pemerintah dalam bidang ekonomi.
Berbagai studi lain juga meng-confirm temuan Hayter, seperti yang ditulis oleh
Hudson (2003), dalam bukunya Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of
US World Dominance, menyebutkan bahwa tujuan pemberian pinjaman oleh Amerika
sejak 1960 memang tidak dimaksudkan untuk membantu negara-negara penerima
pinjaman, melainkan untuk meringankan tekanan terhadap neraca pembayaran negara
tersebut. Kebijakan itu erat kaitannya dengan upaya pemerintah Amerika untuk
mensubsidi peningkatan ekspor berbagai barang dan jasa mereka ke seluruh
penjuru dunia.
Bukti mutakhir utang sebagai salah satu instrumen penjajahan modern, dibeberkan
oleh John Perkins (2004) dalam bukunya yang fenomenal dan kontroversial,
Confessions of an Economic Hit Man. Buku ini seperti melengkapi dan menguatkan
argumen para peneliti sebelumnya, karena Perkins mengaku mantan “orang dalam”
yang berprofesi sebagai economic hit men, dengan misi berikut:
Economic hit men (EHMs) are highly paid professionals who cheat countries
around the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World
Bank, the U.S. Agency for International Development (USAID), and other foreign
“aid” organizations into the coffers of huge corporations and the pockets of a
few wealthy families who control the planet’s natural resources. Their tools
included fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion,
sex, and murder. They play a game as old as empire, but one that has taken on
new and terrifying dimensions during this time of globalization.
Setelah para EHM berhasil menggolkan pinjaman tersebut, tugasnya selanjutnya
adalah memberikan proyek atau tender raksasa membangun infrastruktur negara
seperti pembangkit listrik, pelabuhan, airport, industri minyak, sebagai
skenario pembelanjaan hutang tadi, kepada korporasi-korporasi besar AS. Kita
bisa membayangkan besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi tersebut dengan
memenangkan tender sebuah negara! Apalagi, baik perusahaan multinasional atau
bank yang memberikan pinjaman, sebenarnya dimiliki oleh pihak yang sama. Ini
artinya uang triliunan dolar yang dipinjamkan sebenarnya hanya “berpindah” dari
rekening sebuah bank swasta di Washington, ke rekening sebuah bank perusahaan
konstruksi di New York. Bank tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga hutang,
sedangkan perusahaan konstruksi mendapatkan keuntungan dari proyek
infrastruktur negara tadi, dan pemerintah AS mendapat keuntungan dari “upeti”
pajak.
Kalau sudah seperti ini, utang ribuan triliun tadi sebenarnya untuk siapa?
Rakyat banyak atau segelintir rezim? (Perkins menyebutnya rezim korporatokrasi;
sebuah simbiosis mutualisme antara politisi dan konglomerat) . Jangan-jangan,
utang triliunan rupiah tadi adalah utang najis, menurut istilah Bang Sony
(Revrisond Baswir), atau odious debt, menurut istilah Alexander Nahum Sack;
yakni utang milik rezim yang despotik, dimana utang tersebut digunakan untuk
memperkuat kekuasaan rezim yang lalim tersebut. Maka bukan menjadi kewajiban
rakyat untuk membayarnya.
Sayup-sayup pekik merdeka masih terdengar. Begitu pula pidato para pejabat
tentang semangat kemerdekaan dan kebebasan dari segala bentuk penjajahan.
Anak-anak pun berlomba makan krupuk dan lari karung dengan riang gembira. Para
remaja masih asyik terbuai oleh alunan musik dan lagu yang mereka nyanyikan di
atas panggung 17-an. Sementara itu para veteran berbicara dengan mata berbinar
tentang perjuangan dan pengorbanan mereka. Pada saat yang sama, entah dimana,
para politisi busuk tengah angkat gelas dan toast dengan para EHM merayakan
kemenangan mereka.
Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda?
Buat Pingbox terbaru Anda sekarang!
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
