Duduk soalnya terletak pada "politik ekonomi RI" sesudah Bung Karno di coup oleh TNI-AD di bawah pimpinan Komandan Kostrad Jendral Soeharto, yang sesuai dengan teori ekonomi para prof dan dosen ekonomi UI, khususnya teori "tickle down"-nya Prof Soemitro dan grup mafia Berkeley, tahun-tahun Bung Karno jadi Presiden RI di mana ditolak oleh Bung Karno dengan pidato 17 Agustus "Deklarasi Ekonomi" (Dekon).
----- Original Message ----- From: Satrio Arismunandar To: news Trans TV ; kampus tiga ; [email protected] ; HMI Kahmi Pro Network ; ppiindia ; technomedia ; jurnalisme ; AJI INDONESIA ; sastra pembebasan ; STUDENTS EMBA Bank Mega ; Forum Kompas ; Pers Indonesia ; Partai Hanura ; Indo Energy Sent: Wednesday, August 19, 2009 17:05 PM Subject: [ppiindia] Nasionalisme Utang Merdeka!!! Uhm, Apa Kabar Utang? Pedy POLITIKANA.COM , Selasa, 4 Agu ‘09 12:54 Gegap-gempita dan pekik merdeka sebentar lagi akan kembali membahana. Pidato-pidato heroik kepahlawanan akan mulai bergema. Makna dan semangat kemerdekaan akan kembali bersuara. Anak-anak akan mulai berlomba, para remaja pun bernyanyi bersuka ria. Sementara itu orang-orang tua dan para veteran akan mulai semangat bercerita. Di tengah hingar-bingar kegembiraan dan suka cita tersebut, diam-diam sebuah mesin politik yang sudah aus terus bekerja. Megap-megap dan terengah-engah. Tidak mampu mengendalikan kemiskinan, kemelaratan serta ketergantungan kepada pihak luar. Ya, ditengah pekik merdeka dan pidato patriotik tentang kemandirian dan kemerdekaan, kontrak-kontrak tidak adil terus dilanjutkan, SDA kita pun terus tergadaikan, serta ketergantungan terhadap asing pun terus dilestarikan. Diantaranya, hutang-hutang baru terus dibuat, bahkan terus meningkat berlipat-lipat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, pada tahun 2000 utang RI adalah 1234 trilyun rupiah, lalu tahun 2004 utang RI naik menjadi 1300 trilyun, dan pada bulan Maret 2009 naik menjadi 1700 trilyun rupiah. Bung Bambang BU dalam artikelnya Utang Terbesar RI ada di 5 tahun terakhir ini, menyebutkan: Jika dibandingkan utang RI tahun 1998 (238 trilyun) maka utang RI Maret 2009 berlipat 7 kali lipat! 7 kali lipat lebih parah dari 32 tahun ORBA! Bahkan kalau mau yang dilihat cuma yang 400 trilyun saja (yang dihutang di 5 tahun terakhir) itu pun masih lebih besar dari utang hasil ORBA yang cuma 238 trilyun. Pada gilirannya, membayar cicilan dan bunga utang tadi akan mencekik rakyat karena mengambil porsi besar dari APBN, serta bisa menguras cadangan devisa. Sungguh ironis, di bulan Agustus yang bernuansakan kemerdekaan, kemandirian, dan anti penjajahan ini, pemerintah dalam RAPBN 2010 justru menaikkan pos pembayaran beban utang, bahkan lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan infrastruktur: Beban bunga utang pemerintah dalam anggaran negara kian membengkak dan membebani rakyat. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010, beban utang ditetapkan 115,6 triliun rupiah, meningkat dibandingkan pada 2009 sebesar 101 triliun rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan infrastruktur RAPBN 2010 sebesar 93 triliun rupiah. Padahal tidak sedikit studi-studi yang mengkaitkan utang sebagai alat imperialisme atau penjajahan modern. Studi pertama yang secara khusus melakukan hal itu adalah yang dilakukan oleh Teresa Hayter. Berangkat dari hasil penelitiannya yang dibiayai Bank Dunia pada tahun 1970 di empat negara Amerika Latin, Columbia, Chile, Brazil, dan Peru. Hayter kemudian mem-publish hasil risetnya dalam sebuah buku dengan judul Aid as Imperialism. Hayter secara tegas menyimpulkan bahwa utang luar negeri pada dasarnya bukanlah transfer sumber daya yang bebas persyaratan. Menurut Hayter, hal-hal yang dipersyaratkan dalam pemberian utang luar negeri meliputi: Pertama, pembelian barang dan jasa dari negara pemberi pinjaman. Kedua, peniadaan kebebasan dalam melakukan kebijakan ekonomi tertentu, misalnya, nasionalisasi perusahaan asing. Dan ketiga, permintaan untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi “yang dikehendaki”, terutama peningkatan peran sektor swasta dan pembatasan campur tangan langsung pemerintah dalam bidang ekonomi. Berbagai studi lain juga meng-confirm temuan Hayter, seperti yang ditulis oleh Hudson (2003), dalam bukunya Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of US World Dominance, menyebutkan bahwa tujuan pemberian pinjaman oleh Amerika sejak 1960 memang tidak dimaksudkan untuk membantu negara-negara penerima pinjaman, melainkan untuk meringankan tekanan terhadap neraca pembayaran negara tersebut. Kebijakan itu erat kaitannya dengan upaya pemerintah Amerika untuk mensubsidi peningkatan ekspor berbagai barang dan jasa mereka ke seluruh penjuru dunia. Bukti mutakhir utang sebagai salah satu instrumen penjajahan modern, dibeberkan oleh John Perkins (2004) dalam bukunya yang fenomenal dan kontroversial, Confessions of an Economic Hit Man. Buku ini seperti melengkapi dan menguatkan argumen para peneliti sebelumnya, karena Perkins mengaku mantan “orang dalam” yang berprofesi sebagai economic hit men, dengan misi berikut: Economic hit men (EHMs) are highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World Bank, the U.S. Agency for International Development (USAID), and other foreign “aid” organizations into the coffers of huge corporations and the pockets of a few wealthy families who control the planet’s natural resources. Their tools included fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex, and murder. They play a game as old as empire, but one that has taken on new and terrifying dimensions during this time of globalization. Setelah para EHM berhasil menggolkan pinjaman tersebut, tugasnya selanjutnya adalah memberikan proyek atau tender raksasa membangun infrastruktur negara seperti pembangkit listrik, pelabuhan, airport, industri minyak, sebagai skenario pembelanjaan hutang tadi, kepada korporasi-korporasi besar AS. Kita bisa membayangkan besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi tersebut dengan memenangkan tender sebuah negara! Apalagi, baik perusahaan multinasional atau bank yang memberikan pinjaman, sebenarnya dimiliki oleh pihak yang sama. Ini artinya uang triliunan dolar yang dipinjamkan sebenarnya hanya “berpindah” dari rekening sebuah bank swasta di Washington, ke rekening sebuah bank perusahaan konstruksi di New York. Bank tersebut mendapatkan keuntungan dari bunga hutang, sedangkan perusahaan konstruksi mendapatkan keuntungan dari proyek infrastruktur negara tadi, dan pemerintah AS mendapat keuntungan dari “upeti” pajak. Kalau sudah seperti ini, utang ribuan triliun tadi sebenarnya untuk siapa? Rakyat banyak atau segelintir rezim? (Perkins menyebutnya rezim korporatokrasi; sebuah simbiosis mutualisme antara politisi dan konglomerat) . Jangan-jangan, utang triliunan rupiah tadi adalah utang najis, menurut istilah Bang Sony (Revrisond Baswir), atau odious debt, menurut istilah Alexander Nahum Sack; yakni utang milik rezim yang despotik, dimana utang tersebut digunakan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang lalim tersebut. Maka bukan menjadi kewajiban rakyat untuk membayarnya. Sayup-sayup pekik merdeka masih terdengar. Begitu pula pidato para pejabat tentang semangat kemerdekaan dan kebebasan dari segala bentuk penjajahan. Anak-anak pun berlomba makan krupuk dan lari karung dengan riang gembira. Para remaja masih asyik terbuai oleh alunan musik dan lagu yang mereka nyanyikan di atas panggung 17-an. Sementara itu para veteran berbicara dengan mata berbinar tentang perjuangan dan pengorbanan mereka. Pada saat yang sama, entah dimana, para politisi busuk tengah angkat gelas dan toast dengan para EHM merayakan kemenangan mereka. Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda? Buat Pingbox terbaru Anda sekarang! __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
