Majelis Mujahidin: Penggerebekan di Jatiasih Rekayasa Pemerintah
Rabu, 19 Agustus 2009 | 15:25 WIB
TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Drama penggerebegan rumah yang diduga sarang
teroris di Perumahan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat pada 7 Agustus 2009 lalu
dinilai Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai bentuk rekayasa pemerintah.
MMI juga menegaskan, bahwa dua orang yang diduga residivis teroris asal Solo,
yakni Air Setiawan dan Eko merupakan korban salah bunuh. Pasalnya, hingga saat
ini belum ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa temuan ratusan kilogram
bahan peledak di Jatiasih digunakan untuk melakukan pengeboman di kediaman
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor.
“Penggerebegan itu rekayasa pemerintah karena paranoid dengan teroris. Yang
terjadi justru salah tangkap, salah tembak, dan salah bunuh,” kata Ketua MMI
Irfan S. Awwas di kantor MMI di Yogyakarta, Rabu (19/8).
Menurut Irfan, pernyataan Kapolri bahwa rumah presiden sebagai sasaran
pengeboman berikutnya terlalu mengada-ada, karena penjagaan keamanan di sana
semestinya superketat. Bahkan yang dikabarkan akan melakukan adalah Air dan Eko
yang notabene adalah anak-anak muda. Keanehan lainnya, posisi Air dan Eko pada
Jumat pagi masih berada di rumahnya di Solo, tapi pada Jumat sore dikabarkan
polisi telah berada di Jatiasih. “Air dan Eko ini korban,” kata Irfan lagi.
Akibatnya saat ini, menurut Irfan adalah munculnya keresahan masyarakat
lantaran isu-isu terorisme dikait-kaitkan dengan isu agama, dalam hal ini
Islam, sehingga pemerintah terlihat bersikap diskriminatif. Seperti pernyataan
Pangdam IV Diponegoro Mayjen Haryadi Soetanto (Senin, 17/8) yang dinilai
bernada SARA karena mengatakan, bahwa jika ada orang asing yang memakai sorban,
jubah, dan berjenggot, maka masyarakat diminta melaporkan kepada pihak
keamanan. Juga sikap Detasemen Khusus Antiteror 88 yang melarang anak-anak
untuk mengikuti pengajian karena dikhawatirkan menjadi obyek rekruitmen
teroris. “Densus 88 sudah over acting!” tandas Irfan.
Semestinya, isi pidato Presiden SBY pada 15 Agustus 2009 yang mengatakan, bahwa
akar terorisme adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan itu
ditegaskan dengan keseriusan pemerintah untuk menanggulangi ketiga persoalan
itu. Bukan malah menjadikan agama sebagai isu terorisme. MMI menilai perilaku
teroris di Indonesia masih dilatarbelakangi oleh kebencian mereka terhadap
Amerika Serikat. “Janganlah kinerja lima tahun SBY ini diawali dengan kinerja
pemerintahannya yang diskriminatif,” tandas Irfan.
Terkait upaya pemerintahan SBY untuk memberantas terorisme yang dinilai MMI
gagal, maka MMI menuntut DPR RI untuk memanggil Presiden dan Kapolri untuk
mempertanggungjawabkannya. MMI juga menantang diadakannya debat terbuka antara
pemerintah dan para petinggi intelijen terkait terorisme. Pasalnya, isu-isu
tersebut selama ini hanya ditanggapi secara sepihak dari pemerintah. “MMI sudah
mengirim surat ke Hendropriyono (mantan Kepala BIN) untuk mengajak debat,” kata
Irfan.
[Non-text portions of this message have been removed]
