Beberapa tahun lalu (2003?) anggota MMI pernah terlibat penyerangan pos polisi di sebuah desa dekat kota Piru di pulau Ceram. 5 orang polisi asal Kalimantan mati ditembak waktu sedang tidur.
Sejalan dengan kejadian ini bataljon gabungan TNI melakukan pengeledakan pada STAIN di Karang Panjang di kota Ambon. Pengeledakan ini dilakukan karena salah seorang MMI yang terlibat dalam penyerangan di Piru itu tertangkap. Dalam pengeledakan terbukti salah satu ruang bangunan STAIN adalah gudang senjata MMI. Buru-buru rektor STAIN bernama Atamimi minggat ke Jakarta, mungkin untuk konsultasi dengan penguasa tertinggi. Atamini tidak ditahan karena ruang gedung sekolah dipakai untuk gudang senjata. Begitu pula para pelaku pembunuhan polisi tidak terdengar kabar apapun apakah mereka diajukan ke pengadilan dan dihukum. Banyak contoh terorisme di Indonesia yang kalau dilihat seperti adanya permainan antara kaum berkuasa. Mereka bermain sambil sembunyi tangan. Anak buah mereka bertugas serdadu serdadu lapangan dengan bendera agama untuk melakukan pekerjaan kotor. ----- Original Message ----- From: Satrio Arismunandar To: news Trans TV ; kampus tiga ; [email protected] ; [email protected] ; HMI Kahmi Pro Network ; ppiindia ; nasional list ; jurnalisme ; sastra pembebasan ; Syiar Islam Sent: Thursday, August 20, 2009 11:33 AM Subject: [nasional-list] Majelis Mujahidin: Penggerebekan di Jatiasih Rekayasa Pemerintah Majelis Mujahidin: Penggerebekan di Jatiasih Rekayasa Pemerintah Rabu, 19 Agustus 2009 | 15:25 WIB TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Drama penggerebegan rumah yang diduga sarang teroris di Perumahan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat pada 7 Agustus 2009 lalu dinilai Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai bentuk rekayasa pemerintah. MMI juga menegaskan, bahwa dua orang yang diduga residivis teroris asal Solo, yakni Air Setiawan dan Eko merupakan korban salah bunuh. Pasalnya, hingga saat ini belum ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa temuan ratusan kilogram bahan peledak di Jatiasih digunakan untuk melakukan pengeboman di kediaman Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor. “Penggerebegan itu rekayasa pemerintah karena paranoid dengan teroris. Yang terjadi justru salah tangkap, salah tembak, dan salah bunuh,” kata Ketua MMI Irfan S. Awwas di kantor MMI di Yogyakarta, Rabu (19/8). Menurut Irfan, pernyataan Kapolri bahwa rumah presiden sebagai sasaran pengeboman berikutnya terlalu mengada-ada, karena penjagaan keamanan di sana semestinya superketat. Bahkan yang dikabarkan akan melakukan adalah Air dan Eko yang notabene adalah anak-anak muda. Keanehan lainnya, posisi Air dan Eko pada Jumat pagi masih berada di rumahnya di Solo, tapi pada Jumat sore dikabarkan polisi telah berada di Jatiasih. “Air dan Eko ini korban,” kata Irfan lagi. Akibatnya saat ini, menurut Irfan adalah munculnya keresahan masyarakat lantaran isu-isu terorisme dikait-kaitkan dengan isu agama, dalam hal ini Islam, sehingga pemerintah terlihat bersikap diskriminatif. Seperti pernyataan Pangdam IV Diponegoro Mayjen Haryadi Soetanto (Senin, 17/8) yang dinilai bernada SARA karena mengatakan, bahwa jika ada orang asing yang memakai sorban, jubah, dan berjenggot, maka masyarakat diminta melaporkan kepada pihak keamanan. Juga sikap Detasemen Khusus Antiteror 88 yang melarang anak-anak untuk mengikuti pengajian karena dikhawatirkan menjadi obyek rekruitmen teroris. “Densus 88 sudah over acting!” tandas Irfan. Semestinya, isi pidato Presiden SBY pada 15 Agustus 2009 yang mengatakan, bahwa akar terorisme adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan itu ditegaskan dengan keseriusan pemerintah untuk menanggulangi ketiga persoalan itu. Bukan malah menjadikan agama sebagai isu terorisme. MMI menilai perilaku teroris di Indonesia masih dilatarbelakangi oleh kebencian mereka terhadap Amerika Serikat. “Janganlah kinerja lima tahun SBY ini diawali dengan kinerja pemerintahannya yang diskriminatif,” tandas Irfan. Terkait upaya pemerintahan SBY untuk memberantas terorisme yang dinilai MMI gagal, maka MMI menuntut DPR RI untuk memanggil Presiden dan Kapolri untuk mempertanggungjawabkannya. MMI juga menantang diadakannya debat terbuka antara pemerintah dan para petinggi intelijen terkait terorisme. Pasalnya, isu-isu tersebut selama ini hanya ditanggapi secara sepihak dari pemerintah. “MMI sudah mengirim surat ke Hendropriyono (mantan Kepala BIN) untuk mengajak debat,” kata Irfan. [Non-text portions of this message have been removed]
