http://www.rnw. nl/id/bahasa- indonesia/ article/ SBY Janjikan Transisi, Bukan Pro-Rakyat Diterbitkan : 21 Agustus 2009 - 1:45pm | Oleh Aboeprijadi Santoso Diarsip dalam: Aboeprijadi Santoso indonesia pembentukan kabinet SBY Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato penerimaan di Kemayoran, menjanjikan transisi dengan membangun landasan ekonomi yang lebih kuat. Pada pidatonya SBY menyebutkan kebijakan pro-rakyat di sini bukan menjadi kunci bagi kesejahteraan bangsa, melainkan bagian dari pembangunan infra struktur dalam rangka pembaruan pertanian dan industri. Jika kabinet presidensiil yang akan disusunnya membuka pintu kepada semua pihak, maka Pesta Kemenangan Dengan semangat kemenangan, Partai Demokrat bersama para mitra koalisinya Kamis malam menggelar apa yang dapat disebut ‘pesta kemenangan’, dengan acara utama pidato presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Perhelatan di Lapangan Jakarta International Expo, Kemayoran itu, membuka tradisi yang meniru Amerika, dengan mengakhiri rangkaian pemilu parlemen dan pilpres, dengan pidato penerimaan oleh presiden terpilih, yang dihadiri ribuan undangan. Tiga Tataran SBY menjanjikan: "Tekanan baru pada refitalisasi, dorongan baru untuk refitalisasi industri, guna menciptakan basis ekonomi yang lebih kokoh." SBY memaparkan perlunya membangun infra struktur pada tiga tataran: Basis yaitu jalan, jembatan, pelabuhan, kereta api, irigasi dan telekomunikasi. Lunak yaitu iklim yang mendukung pengusaha, Sosial yaitu kebijakan pro-rakyat yang langsung membantu kebutuhan rakyat paling lemah. Semua itu, demikian SBY mengisyaratkan, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat "Kita berharap investasi dan dunia usaha akan berkembang lebih pesat. Pada gilirannya pertumbuhan perekonomian nasional akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kita." Neo-lib? Pada hakekatnya, bukan kebijakan pro-rakyat, melainkan pertumbuhan ekonomi yang ditunjang pembangunan industri dan investasi modal, termasuk asing, tetap merupakan kebijakan kunci yang diharapkan dapat menggulirkan kesejahteraan bagi lapisan paling lemah. Paparannya lebih mengesankan kebijakan transisi yang membangun landasan ke depan, ketimbang kebijakan kesejahteraan rakyat. Tuduhan neo-lib secara tak langsung hendak disanggah SBY dengan mengatakan "perlu campur tangan pemerintah, dalam tanda kutip, 'yang terukur' ". Kabinet Bersih Bedanya dengan pemerintahan dulu, periode SBY kedua ini, paling kurang menjanjikan tekad pemerintahan yang bersih, melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. "Saya akan memilih yang terbaik, yang profesional dari semua kalangan. Baik dari partai politik maupun dari kalangan non partai. " Susunan kabinet baru, terutama soal proporsi partai dan non partai kini menjadi perhatian utama publik. Para pengamat memperkirakan, sedikitnya tiga pos kunci seperti keuangan, energi an pertambangan dan BUMN akan dipercayakan kepada para profesional non partai, sedangkan pos menteri agama dan pendidikan sesuai tradisi masing-masing akan jatuh pada Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah. Menarik dinantikan siapa yang akan menempati pos-pos kunci penegakan hukum, terkait tuntutan pemberantsan teror. Rangkul Semua Kursi-kursi selebihnya, menjadi bancaan partai-partai politik. SBY sejak lama memberi isyarat yang makin jelas bahwa dirinya membuka pintu bagi semua partai, termasuk Golkar dan PDI-P. Golkar ingin masuk koalisi SBY, karena partai yang merosot menjadi partai ketiga ini, terang-terangan merasa tak terbiasa menjadi oposisi. Kecil kemungkinan, tokoh muda akan menang dan memimpin Golkar menjadi oposisi. Bahkan PDI-P pun, sebagian elitnya yang dekat dengan Tauifik Kiemas sejak mula cenderung ikut SBY. Sebaliknya SBY pun sejak mula pun berkeinginan kuat menggandeng PDI-P, namun terhalang oleh penolakan Megawati. SBY rupanya tidak hanya ingin mengimbangi PKS dan nuansa kabinet Islam, tapi juga menampilkan diri selaku pemimpin bangsa yang ingin mengayomi semua unsur dan kelompok. Jika begitu, maka kabinetnya menjadi kabinet tambun, alias gemuk tapi tak lincah. Dan dengan kabinet presidensiil tanpa oposisi yang kuat di parlemen, haluan ini hanya akan menumbuhkan budaya demokrasi yang sinkretis, yang menampung kebhinekan politik, sekedar demi mengayominya. [Non-text portions of this message have been removed]
