[ Minggu, 30 Agustus 2009 ]
Ramos Horta Tolak Pembentukan Pengadilan HAM
Jelang Peringatan 10 Tahun Referendum Timor Leste
DILI - Rangkaian peringatan 10 tahun referendum Timor
Leste, yang mengantarkan bekas provinsi ke-27 Indonesia tersebut
menjadi negara merdeka, dimulai kemarin (29/8). Tapi, puncak peringatan
dijadwalkan berlangsung hari ini (30/8).
Pemerintah
Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menggelar upacara penghormatan
terhadap gerilyawan Falintil atau Forcas Armadas Libertacao
Independente Timor Leste (Tentara Kemerdekaan Timor Leste) yang tewas
saat melakukan perlawanan terhadap TNI pada 1975 sampai 1999.
Upacara
penguburan kembali kerangka gerilyawan di Taman Makam Pahlawan (TMP)
Metinaro, 15 km timur pusat Kota Dili, berlangsung secara militer.
Seluruh
pejabat tinggi hadir, seperti Presiden Ramos Horta, Perdana Menteri
(PM) Xanana Gusmao, Ketua Parlemen Fernando Lasama, dan seluruh menteri
kabinet. Uskup Dili Alberto Ricardo da Silva Pr memimpin misa requiem (misa
arwah) bagi pejuang.
Suasana
haru terlihat begitu peti yang dibungkus bendera Timor Leste dipanggul
tentara. Wanita dan anak-anak sesenggukan saat peti mulai dimasukkan ke
liang lahat. Mereka menangis sambil memeluk pusara keluarga mereka yang
tinggal kerangka.
Dalam khotbah misa, Uskup
Ricardo mengajak semua rakyat Timor Leste senantiasa berpegang pada
semangat pejuang Falintil. Dia mengajak rakyat memegang teguh semangat
persatuan, perdamaian, dan saling mengasihi dalam membangun masa depan
Timor Leste.
Presiden Ramos Horta mengatakan,
pemerintah sejak 2002 sudah memberikan santunan kepada para pejuang dan
keluarganya yang tewas di pertempuran. Tapi, pemerintah kesulitan
mengidentifikasi jenazah, baik soal waktu dan bagaimana mereka tewas.
Baik yang tewas tertembak maupun tewas dalam penjara. ''Belum semua
dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi, inilah penghormatan
pemerintah kepada pejuang Timor Leste,'' kata Horta.
Dalam
kesempatan itu, Horta menolak seruan Amnesty International (AI) untuk
membentuk dan mendirikan pengadilan (tribunal) bagi para pelanggar HAM
di negerinya.
Sebuah laporan AI yang dirilis
Kamis lalu (27/8) menuding bahwa Timor Leste dan Indonesia sengaja
mempromosikan impunitas dengan menolak mendakwa mereka yang berada di
balik pelanggaran HAM. Pelanggaran ini, klaim AI, terjadi dalam 24
tahun pendudukan Indonesia atas negeri bekas koloni Portugal tersebut.
Kekerasan
dan kerusuhan selama referendum di Timor Leste diperkirakan menewaskan
1.400 warga. Ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal. Sejak
pendudukan Indonesia pada 1975 hingga 1999 (referendum), sekitar 100
ribu orang diperkirakan tewas di Timor Leste akibat perang, penyakit,
dan kelaparan.
''Mengapa Timor Leste harus selalu
dijadikan eksperimen untuk keadilan internasional? Saya terus menentang
dan selamanya menolak pengadilan internasional bagi Timor Leste,'' kata
Horta, seperti dikutip kantor berita AFP. ''Saya dipilih (pada
2007) oleh 70 persen suara rakyat. Jadi, rakyat negeri ini telah
mengetahui sikap saya terkait isu tersebut sejak 1999,'' lanjutnya.
Horta
mengaku telah mendengar laporan AI dari London yang mempersoalkan
impunitas (pemberian pengampunan) di Timor Leste. ''Kalau setiap negara
di dunia mengalami yang kami rasakan hendak mendirikan pengadilan
internasional guna mendakwa kejahatan perang yang terjadi, mungkin kita
mulai dengan AS dulu atas Vietnam,'' papar Horta.
Juru
Bicara Deplu Indonesia Teuku Faizasyah juga mengkritik laporan AI yang
mendesak pembentukan pengadilan HAM di Timor Leste. ''Memangnya Amnesty
mewakili siapa? Kami mempertanyakan aspirasi yang disuarakan Amnesty.
Sebab, aspirasi rakyat Timor Leste telah disalurkan lewat pemerintah
dan parlemen,'' katanya.
Kemarin 12 kerangka
dalam peti secara simbolis dikubur ulang. Sekitar 700 kerangka
dikumpulkan pemerintah dari hutan untuk dikubur ulang. Soal jumlah
kerangka ini masih simpang siur karena ada pihak keluarga yang tidak
mau menyerahkan kepada pemerintah. Mereka melakukan prosesi penguburan
ulang sendiri.
Puncak acara peringatan 10 tahun
referendum itu dijadwalkan hari ini. Pemerintah Indonesia mengirimkan
Menlu Nur Hassan Wirajuda untuk menghadiri acara tersebut atas undangan
pemimpin Timor Leste.
Selain upacara di Istana Kepresidenan pagi
ini, nanti malam warga Dili dihibur diva pop Indonesia, Krisdayanti,
yang berkolaborasi dengan Dian H.P. Dia diundang khusus untuk perayaan
10 tahun referendum. KD -panggilan Krisdayanti- kemarin terlihat
semringah di tempatnya menginap. Beberapa kali dia berlatih vokal untuk
menyanyikan lagu dalam bahasa Tetun (bahasa lokal) saat konser nanti.
(jus/zul/dwi)
http://jawapos.com/
http://herilatief.wordpress.com/
http://akarrumputliar.wordpress.com/
http://sastrapembebasan.wordpress.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
