Tulisan ini juga disajikan di website http://umarsaid.free.fr/
Catatan A. Umar Said
Jiwa GOLKAR masih yang dulu-dulu juga !
Dengan selesainya Munas Partai Golkar yang diadakan di Pakanbaru tanggal 4-8
Oktober 2009, maka banyak hal yang menarik untuk sama-sama kita perhatikan
atau kita amati. Tulisan kali ini berusaha untuk mencoba menyajikan sebagian
dari hal-hal penting yang berkaitan dengan munas dari partai yang pernah
selama lebih dari 32 tahun telah menjadi pendukung setia dan alat utama
kekuasaan rejim militer Suharto.
Sebab, walaupun Golkar sekarang ini sudah dalam keadaan terpuruk (menurut
ucapan Aburizal Bakri, ketua umum Golkar yang baru), namun masih tetap
merupakan salah satu di antara partai-partai terbesar di Indonesia, di
samping Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY dan PDI-Perjuangan. Dan oleh
karena Golkar pernah menguasai atau mengangkangi secara ketat kehidupan
negara (bersama golongan militer) selama lebih dari 32 tahun, maka kini
masih mempunyai jaring-jaringannya di banyak bidang kehidupan bangsa.
Lalu, sesudah Munas Golkar di Pakanbaru itu, perkembangan apa saja yang
mungkin terjadi bagi kehidupan negara dan bangsa kita ? Apakah hasil Munas
Golkar bisa membawa pengaruh besar kepada keadaan politik, sosial dan
ekonomi, baik dalam jangka dekat maupun jangka jauh? Mengenai soal ini
tentulah akan banyak analisa, atau pendapat, atau ramalan, dari berbagai
kalangan. Yang berikut ini adalah salah satu di antaranya, sekadar sebagai
bahan tambahan untuk melihat persoalan ini dari berbagai segi atau sudut
pandang.
Pimpinan Partai Golkar hasil Munas di Pakanbaru
Munas di Pakanbaru itu telah memilih Aburizal Bakri sebagai ketua umum
Golkar yang baru, mengalahkan Surya Paloh, Tommy Suharto, dan Yuddi
Chrisnandi. Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh 536 utusan dari
seluruh Indonesia itu, Aburizal Bakri mendapat 296 suara, Surya Paloh 240
suara, sedangkan Tommy Suharto dan Yuddi Chrisnandi tidak memperoleh satu
pun suara.
Dalam kepengurusan baru di bawah pimpinan Aburizal Bakri, Agung Leksono
menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bersama Theo L. Sambuaga, dan Idrus Marham
sebagai sekretaris jenderal. Yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa di
antara sebelas wakil sekretaris jenderal Partai Golkar yang sekarang
terdapat Titiek Suharto.
Kalau melihat nama-nama pengurus yang baru hasil Munas di Pakanbaru, maka
orang bisa saja menyimpulkan bahwa apa pun hasil Munas Golkar, atau siapa
pun menjadi Ketua Umum, atau bagaimana pun komposisi dewan pimpinannya,
aka -- pada dasarnya atau pada hakekatnya -- Golkar yang sekarang adalah
tetap Golkar yang dulu-dulu juga. Muka mka baru boleh saja muncul, atau isi
pidato-pidato para tokohnya pun bisa saja terdengar muluk-muluk tentang
perlunya adanya perubahan demi kepentingan rakyat banyak. Namun, sekali lagi
namun, Golkar pada dasarnya adalah tetap Golkar yang sudah dikenal oleh
banyak kalangan bangsa kita sejak 45 tahun yang lalu.
Kiranya, perlulah terlebih dulu sama-sama kita ingat kembali bahwa Golkar
dilahirkan dalam tahun 1964 oleh segolongan militer, yang mendalangi SOKSI
dan Sekber Golkar, yang ditujukan untuk melawan kekuatan PKI yang pada waktu
itu makin menunjukkan dirinya sebagai pendukung utama berbagai politik Bung
Karno. Golkar ini jugalah yang merupakan kekuatan politik, yang selama rejim
Suharto berkuasa, dibesarkan oleh golongan militer untuk dipakai alat ampuh
sekali dalam menunjang dan sekaligus melindungi rejim Orde Baru.
Peran golongan militer dalam Golkar
Golkar, yang selama 32 tahun dikendalikan oleh Suharto sebagai pemimpin
tertingginya (selaku ketua dewan pembina) pernah dalam jangka lama sekali
menjadi satu dan senyawa dengan ABRI (waktu itu). Boleh dikatakan bahwa --
pada hakekatnya -- golongan militerlah yang menguasai Golkar, walaupun
dalam masa panjang itu terdapat orang-orang sipil yang menduduki berbagai
jabatan di banyak jenjang Golkar di seluruh negeri. Dalam banyak hal, adanya
tokoh-tokoh sipil dalam Golkar adalah untuk memupuri wajah yang sebenarnya,
untuk menunjukkan (ke dalam negeri dan luar negeri) bahwa Orde Baru adalah
bukan rejim militer melainkan pemerintahan demokratis, seperti halnya
kebanyakan di negara lainnya di dunia.
Untuk menipu opini umum di dalam negeri (dan juga luar negeri) maka rejim
militer Orde Baru menyelenggarakan apa yang dinamakan pemilu, yang
digembar-gemborkan dengan slogan palsu luber jurdil (Langsung Umum BEbas
Rahasia JUjur dan aDIL). Tetapi, seperti yang sama-sama kita ingat, dalam
prakteknya, pemilu yang berkali-kali diadakan selama Orde Baru sama sakali
tidaklah bebas dan rahasia, dan tidak pula jujur dan adil. Itulah sebabnya
maka Golkar selalu bisa tampil sebagai pemenang terbesar atau mutlak, bahkan
pernah meraih suara lebih dari 70 % !
Rejim militer Orde Baru telah menggunakan « demokrasi parlementer » yang
berdasarkan hasil pemilu (yang palsu) ini juga untuk melawan opini dari
kalangan pendukung politik Bung Karno dan simpatisan kekuatan kiri lainnya
yang dipelopori PKI, dengan kaok-kaok bahwa kekuasaan Suharto (bersama para
jenderalnya) adalah berdasarkan suara rakyat atau berlandaskan dukungan
rakyat lewat pemilu.
Golkar diam seribu bahasa tentang kejahatan Orde Baru
Dengan cara demikian, Suharto dan konco-konconya (termasuk tokoh-tokoh utama
Golkar) berusaha memompakan opini umum bahwa tindakan mereka menggulingkan
kekuasaan Bung Karno dan menumpas kekuatan kiri (terutama PKI) mendapat
persetujuan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia. Artinya, secara tidak
langsung , Suharto dan konco-konconya berusaha juga menyatakan bahwa
pembunuhan jutaan orang tidak berdosa apa-apa dan pemenjaraan jutaan orang
lainnya adalah sesuai dengan kehendak rakyat banyak.
Bahwa Golkar adalah satu dan senyawa dengan rejim militer Orde Baru terbukti
dari dukungan sepenuhnya partai ini kepada boleh dikatakan semua tindakan
Suharto, walaupun sudah jelas bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan atau
pelanggaran di bidang HAM telah dilakukan selama puluhan tahun. Kita semua
menyaksikan sendiri selama ini bahwa Golkar tidak pernah menyatakan, --
secara tegas dan terang-terangan - ketidak-persetujuannya atau kemarahannya
atas terjadinya pembantaian jutaan orang-orang kiri yang tidak berdosa
apa-apa sama sekali, atau pemenjaraan begitu banyak orang, tanpa pengadilan.
Demikian pula, Golkar tidak pernah terang-terangan dan dengan tegas mengutuk
pembunuhan terhadap Bung Karno, dengan menterlantarkan ketika ia sakit keras
dalam status tahanan. Golkar juga diam seribu bahasa saja, terhadap kasus
sepuluh ribu tapol yang dibikin sengsara di pulau Buru selama belasan tahun.
Golkar juga menutup mata dan telinga serta mulut selama puluhan tahun, walau
jutaan keluarga para korban peristiwa 65 (yang terdiri dari para ibu-ibu
beserta anak-anak mereka) mengalami perlakuan yang tidak manusiawi selama
jangka waktu yang lama sekali..
Golkar jugalah yang membiarkan dan melindungi terjadinya korupsi yang
merajalela selama masa Orde Baru yang puluhan tahun itu di kalangan pimpinan
militer dan tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat, termasuk di kalangan
Golkar sendiri. Oleh karenanya, maka tidak banyak kasus korupsi
besar-besaran yang bisa dibongkar selama pemerintahan Orde Baru. Sebab,
dalam banyak kasus korupsi, juga tersangkut terutama sekali orang-orang
Golkar sendiri, di samping para petinggi militer. Itu jugalah salah satu
faktor mengapa Suharto beserta keluarganya (ingat kasus Tommy) dapat leluasa
mencuri harta rakyat dan negara, dan menumpuk harta haram dengan cara-cara
yang bathil.
Tanpa Suharto Golkar kehilangan « kejayaan »nya
Dengan turunnya Suharto dari pimpinan negara sejak 1998, maka Golkar
kehilangan juga « kebesaran » atau « kejayaan »-nya yang disandangnya selama
puluhan tahun. Sebenarnya, kebesaran dan kejayaan Golkar adalah melulu hanya
karena Suharto dan para petinggi militernya. Tanpa Suharto dan tanpa ikut
sertanya pimpinan militer seperti semasa Orde Baru, maka Golkar makin
merosot sejak dimulainya era reformasi.
Kalau dalam tujuh kali pemilu selama masa Orde Baru Golkar selalu memperoleh
suara diatas 60%, maka dalam pemilu 2004 hanya 21 % dan dalam 2009 lebih
merosot lagi menjadi 14,5%. Makin jelaslah kiranya bahwa tanpa Suharto dan
tanpa dukungan golongan militer, Golkar tidak mungkin mampu mempertahankan
« kejayaan » dan « kebesaran »-nya seperti selama Orde Baru.
Tommy Suharto menyiapkan Rp 51 triliun untuk « kejayaan » Golkar
Munas Golkar di Pakanbaru berikut hasil-hasilnya memberikan berbagai
pertanda bahwa Golkar akan makin merosot dan, karenanya, tidak akan
mungkin sama sekali mengembalikan « kejayaan » masa lalunya. Kenyataan bahwa
Tommy Suharto tidak memperoleh satu suara pun dari 536 suara dalam pemilihan
ketua umum, adalah salah satu di antara banyak petunjuk ke arah itu.
Kegagalan total Tommy untuk mewujudkan impiannya untuk menjadi ketua umum
Golkar (sebagai tangga untuk menjadi presiden di kemudian hari) adalah salah
satu bukti bahwa citra keluarga Jalan Cendana sudah semakin pudar.
Walaupun (menurut harian Rakyat Merdeka 30 September 2009) Tommy sudah
menyiapkan dana Rp 51 triliun untuk melaksanakan programnya membangun
kembali Partai Golkar jika ia terpilih menjadi Ketua Umum dalam Munas di
Pakanbaru, ternyata ia dicuweki saja oleh para peserta Munas. (Harap ingat
bahwa uang Rp 51 triliun adalah angka Rp 51 dengan 12 nol di belakangnya,
atau jelasnya : Rp 15 000 000 000 000, atau Rp 15 juta dikalikan satu
juta. Masya Allah ! Dari mana saja uang sebanyak itu yang akan digaruk oleh
Tommy ?)
Sekarang ini, yang menjadi Ketua Umum Golkar adalah Aburizal Bakrin dan
bukannya Surya Paloh yang menjanjikan adanya perubahan-perubahan di Golkar.
Mengingat sepak terjang Golkar selama masa Orde Baru 32 tahun ditambah lebih
dari 10 tahun sesudah turunnya Suharto, tidak ada dasar atau alasan untuk
percaya atau berharap bahwa Golkar akan meninggalkan jati dirinya yang asli,
yaitu sebagai kekuatan reaksioner atau kontra revolusioner yang anti
ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno dan anti-kiri, baik yang dibawakan
oleh PKI maupun oleh golongan-golongan kiri lainnya.
Golkar adalah kekuatan yang menentang perubahan fundamental
Golkar (dan juga golongan militer pendukung Suharto) adalah pengejawantahan
(manifestasi) kekuatan yang menentang adanya perubahan-perubahan besar dan
fundamental di Indonesia. Sebab, pada intinya atau pada hakekatnya
perubahan-perubahan besar dan fundamental berarti perombakan besar-besaran
atau pembuangan jauh-jauh segala sesuatu yang berbau Orde Baru, yang sudah
terbukti dengan jelas sekali merupakan sistem politik, ekonomi, sosial dan
moral yang busuk dan telah merusak tubuh bangsa dan negara Indonesia.
Walaupun Golkar sekarang sudah tidak lagi memainkan peran sepenting dan
sebesar seperti masa lalu namun masih menguasai dana yang melimpah-limpah
dan sumber daya manusia yang besar, berkat adanya jaring-jaringan di
berbagai bidang pemerintahan dan ekonomi yang sudah dipupuk atau dibangun
selama puluhan tahun, Golkar yang sekarang adalah juga Golkar yang masih
tetap bangga atas « kejayaan » masa lalu, yang penuh dosa dan aib bangsa.
Berbagai ucapan tokoh-tokohnya di Munas mencerminkan watak asli Golkar
sebagai kekuatan politik reaksioner. Dan banyaknya jas kuning yang dipakai
dengan bangga oleh banyak peserta Munas juga merupakan sebagian dari
pertanda bahwa Golkar yang sekarang adalah -- pada dasarnya -- masih
Golkar yang dulu-dulu juga.
Golkar tidak bisa melahirkan gagasan-gagasan besar
Selama lebih dari setengah abad bangsa dan negara kita sudah menyaksikan
apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Golkar untuk kepentingan rakyat.
Jujjur jujur saja, tidak banyak ! Kalau kita amati dengan seksama tidaklah
pernah ada gagasan-gagasan besar dan gemilang mengenai kehidupan dan
perjuangan rakyat, yang bisa dilahirkan oleh kalangan pimpinan Golkar,
termasuk oleh Suharto sendiri. Yang sudah sering terdengar atau dibaca
selama puluhan tahun itu (termasuk di Munas di Pakanbaru) hanyalah
ungkapan-ungkapan fikiran yang umumnya klise-klise yang itu-itu juga dan
yang bermutu mediocre (tidak bermutu atau tidak memadai),
Kita juga bisa sama-sama menyaksikan sendiri bahwa dalam perjuangan bangsa
Indonesia untuk merebut kemerdekaan, hanyalah tokoh agung Bung Karno yang
telah bisa melahirkan gagasan-gagasan besar yang kemudian dijadikan pedoman
jiwa bangsa, seperti Indonesia Menggugat, lahirnya Pancasila, Konferensi
Bandung, Berdikari, Panca Azimat Revolusi, Go to Hell with your aid, To
build the World Anew, Trisakti, Nasakom dll dll.
Mengingat hal-hal itu semua, kiranya kita semua masih perlu mengamati
Golkar, walaupun sudah semakin terpuruk. Sebab, sisa-sisa Orde Baru yang
bercokol terus di Golkar masih cukup banyak.
Namun, sisa-sisa Orde Baru juga terdapat di partai-partai lainnya, terutama
di kalangan Partai Demokratnya SBY, Hanuranya Wiranto, Gerindranya Prabowo,
dan di berbagai partai Islam. Dan sisa-sisa Orde Baru yang tersebar di
berbagai partai dan kalangan Islam ini pada umumnya bersikap anti
ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno dan anti golongan kiri lainnya.
Perkembangan situasi politik sesudah pemilihan Presiden yang lalu, ditambah
dengan dipilihnya Aburizal Bakri sebagai ketua umum Golkar meramalkan
indikasi yang kurang baik bagi kehidupan demokratis di negara kita. Karena
melalui pilpres SBY telah dipilih sebagai presiden dengan suara lebih dari
62 % maka ia memiliki otoritas jang cukup tinggi di puncak pimpinan negara.
Presiden SBY sudah dan sedang terus menghimpun dukungan dari berbagai fihak
sambil sekaligus melumpuhkan atau menggerogoti kekuatan lawan atau
saingannya.
Bersiap-siaplah, SBY bisa menjadi makin otoriter
Dengan mendukung Taufik Kimas menjadi Ketua MPR, maka SBY (artinya Partai
Demokrat) sudah mengikat atau menyerimpung PDI-P dan menyeret ke kubunya.
PDI-P sudah tidak bisa terlalu kritis terhadap pemerintahan SBY-Boediono,
dan tidak pula merupakan kekuatan oposisi yang biasa. Demikian juga halnya
dengan partai Golkar yang diketuai oleh Aburizal Bakri, yang selama ini
kelihatan dekat dengan SBY, dan sudah pula terang-terangan menyatakan bahwa
Golkar bunkanlah partai oposisi (Kompas 8 Oktober 2009).
Dengan didominasinya DPR oleh tiga partai politik (Partai Demokrat, PDI-P
dan partai Golkar), maka SBY-Boediono bisa melumpuhkan suara-suara yang
kritis terhadap pemerintahannya. Artinya, berbagai politik pemerintahan
SBY-JK yang pro- neoliberal dan tidak pro-rakyat akan diteruskan, seperti
halnya pada masa-masa lalu.. Oleh karenanya, perubahan-perubahan besar dan
fundamental tidak akan terjadi, dengan adanya kekuasaan DPR yang didominasi
oleh sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang terdapat di 9 partai, termasuk
partai-partai Islam. Dengan peta politik yang demikian, maka kemungkinannya
pemerintahan SBY-Boediono menjadi otoriter sangat besar sekali, walaupun
mungkin tidak sampai totaliter (mudah-mudahan
!)
Mengingat itu semua, seluruh kekuatan demokratis yang terdapat di berbagai
kalangan bangsa, perlulah kiranya sejak sekarang bersiap-siap menghadapi
situasi yang mungkin makin menyulitkan kehidupan demokrasi dan
menyengsarakan rakyat.
Paris, 11 Oktober 2009
= = = = =
Harap simak juga :
Buanglah jauh-jauh ilusi tentang Pemilu 2009
Kualitas DPR sangat menyedihkan
Suharto, Orde Baru dan Golkar adalah satu
[Non-text portions of this message have been removed]
