From: Riwanto Tirtosudarmo <tirtosudarmo@ yahoo.com>
Date: Tue, 13 Oct 2009 14:54:16 -0700 (PDT)
The return of technocracy and the politics without passion.
Kembalinya Teknokrasi dan Hilangnya Rasa dalam Politik
Kekhawatiran para pengamat tentang kecenderungan Yudhoyono untuk merangkul
lawan-lawan politiknya sesungguhnya agak mengherankan. Bukankah selama ini
Yudhoyono sudah kita kenal sebagai consensus builder, dan orang yang super
hati-hati dalam mengambil keputusan. karena sebuah kerikil pun menurut
keyakinannya bisa menggulingkan seseorang dari kursi kekuasaan?
Kecenderungan politik Yudhoyono yang integralistik semacam itu memang
mengkhawatirkan bagi demokrasi dan karena itu memang perlu dikritisi dan
dikoreksi.
Kecenderungan lain dari pemerintahan Yudhoyono-Budiono adalah akan menguatnya
teknokrasi. Teknokrasi adalah sebuah model pemerintahan yang mengutamakan
teknik-teknik pencapaian tujuan yang bersifat rasional dan didasarkan pada
prinsip-prinsip yang dianggap ilmiah.
Dipilihnya Budiono sebagai wakil presiden oleh Yudhoyono merupakan indikasi
kuat dari pilihan teknokrasi sebagai model pemerintahan lima tahun kedepan.
Oleh para pendukungnya Budiono juga telah dianggap sebagai figure yang bersih
dan pekerja keras.
Birokrasi yang bersih adalah slogan yang dipakai oleh Budiono dalam
kampanyenya. Latar belakang Budiono sebagai akademisi di bidang ekonomi yang
dianggap memahami teknik-teknik yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai
tujuan-tujuan pembangunan adalah gambaran yang paling ideal dari seorang
teknokrat.
Yang menarik adalah adanya kecenderungan dalam masyarakat yang juga
menginginkan sebuah pemerintahan yang semacam itu. Secara populer sering
dikatakan bahwa kabinet yang akan datang haruslah mementingkan profesionalitas
dan kabinet yang dibentuk sebaiknya merupakan kabinet kerja.
Aspirasi semacam ini selain mencerminkan keinginan untuk segera memperoleh
hasil yang nyata untuk kepentingan rakyat banyak, juga menggambarkan adanya
kekecewaan terhadap tingkah laku para politisi yang cuma mementingkan diri
sendiri. Kecenderungan politik yang menjadi sangat ekslusif dan hanya mewakili
kepentingan diri sendiri dan golongan merupakan lahan yang subur bagi lahirnya
teknokrasi.
Teknokrasi pernah kuat di Indonesia, terutama pada dua decade pertama
pemerintahan Orde-Baru. Dominasi para ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi UI
dibawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro telah membuktikan bawa pembangunan
eknomi telah membawa hasil-hasil yang nyata bagi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi tinggi dalam waktu yang relatif panjang, swasembada pangan
berhasil dicapai, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan, angka melek huruf
meningkat, laju pertumbuhan penduduk terkontrol, listrik dan jalan aspal masuk
desa, dan seterusnya.
Budiono secara sepintas agak mirip Widjojo Nitisastro. Budiono juga pernah
bekerja di Bappenas dalam masa keemasan teknokrasi Orde Baru. Dalam sebuah
tulisan untuk menghormati Widjojo Nitisastro, Budiono tidak menyembunyikan
kekagumannya terhadap Widjojo, dan bukan mustahil bahwa Widjojo adalah role
model bagi Budiono.
Belum lama ini kita membaca bahwa Budiono dengan tim ekonominya telah berhasil
membuat program 100 hari setelah pemerintahan yang baru dilantik. Melihat
komposisi tim pembuat kebijakan 100 hari yang mayoritas adalah ahli ekonomi,
besar dugaan bahwa model pemerintahan yang akan dibangun Yudhoyono memang akan
bersifat teknokratis.
Tak pelak lagi teknokrasi akan kembali berkuasa di Indonesia. Dari sejarah Orde
Baru kita menyaksikan bahwa menguatnya teknokrasi berjalan parallel dengan
matinya politik sebagai pembawa aspirasi kepentingan masyarakat banyak.
Teknokrasi sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan dimungkinkan karena
dikontrolnya politik hampir-hampir secara total oleh Suharto. Aksi-aksi
menentang strategi pembangunan ekonomi Orde-Baru berarti masuk penjara. Lanskap
politik saat ini jelas berbeda dengan masa Orde-Baru.
Lanskap politik saat ini tampaknya sangat demokratis tetapi ada yang terasa
hilang didalamnya. Mungkin yang hilang adalah rasa, passion, komitmen dan
solidaritas sosial, terhadap nasib rakyat banyak. Politik kita, terjebak dalam
oligarki partai, dalam kartelisme. Politik kita hari ini kehilangan prinsip
dasar yang telah diperjuangkan oleh para pendiri republik ini: solidaritas,
komitmen social dan inklusifitas.
Dalam lima tahun kedepan kita akan menyaksikan kembalinya teknokrasi dalam
siyuasi politik yang kehilangan rasa, komitmen dan solidaritas social. The
return of technocracy and the politics without passion!
Riwanto Tirtosudarmo, Canberra, 14 Oktober 2009.
[Non-text portions of this message have been removed]
