Jawa Pos [ Jum'at, 16 Oktober 2009 ] Enam Ketua Parpol Teken Kontrak Politik dengan SBY
Untuk Jatah Menteri JAKARTA - Enam partai politik (parpol) resmi berkoalisi untuk menopang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Ketua umum keenam parpol tersebut kemarin menandatangani kontrak politik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tadi malam kontrak politik itu dipamerkan kepada pers oleh para ketua umum partai dan Wapres terpilih Boediono di Bravo Media Center (BMC), Jakarta. Keenam parpol tersebut adalah Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar. Partai yang disebut terakhir baru bergabung setelah pilpres. Naskah kontrak politik itu langsung ditandatangani para ketua umum partai. Yakni, Hadi Utomo (PD), Tifatul Sembiring (PKS), Soetrisno Bachir (PAN), Suryadarma Ali (PPP), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Aburizal Bakrie (Golkar). Kecuali Aburizal, mereka menerima salinan kontrak politik melalui Boediono tadi malam. Aburizal berhalangan hadir. Kontrak politik setiap parpol dibuat terpisah dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000. Kontrak itu berisi tata etika koalisi, termasuk mekanisme evaluasi dan pemberhentian menteri asal parpol. Salah satu butir kontrak, misalnya, jika menteri usul parpol tidak memenuhi kontrak kinerja atau pakta integritas, presiden akan mengganti menteri tersebut dengan terlebih dulu mengomunikasikan kepada partai. "Saya mewakili presiden menyampaikan bahwa naskah kesepakatan ini berisi prinsip-prinsip dasar yang akan mengatur koalisi ke depan," kata Boediono. Boediono optimistis naskah kontrak politik itu akan efektif dalam menjalin kerja sama ke depan. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan, kontrak politik yang ditandatangani kemarin tidak jauh berbeda dengan yang ditandatangani sebelum pilpres. Namun, kontrak politik yang baru saja diteken lebih banyak mengatur teknis etika koalisi. "Mulai besok (hari ini) sudah ada undangan untuk menandatangani pakta integritas terkait agar tidak melakukan abuse of power. Nanti Sabtu-Minggu beliau (presiden) mengundang menteri secara langsung," kata Tifatul. Mengenai jatah menteri, Tifatul mengatakan, saat ini pembicaraan presiden dengan PKS sudah tuntas. "Kalau jumlahnya berapa, sudah selesai," ujarnya. Namun, dia enggan menyebutkan jatah menteri yang diberikan kepada PKS. Sebelumnya, PKS dikabarkan mendapat empat menteri. Yakni, menteri sosial, menteri pertanian, Menkominfo, dan Menristek. Ketua Umum PPP Suryadarma Ali juga hanya tersenyum saat ditanya mengenai jatah menteri. Sekjen PPP Irgan Mahfudz yang mendampingi dirinya juga tersenyum. Sekjen partai lain yang hadir adalah Zulkifli Hasan (PAN) dan Lukman Edy dari PKB. (sof/kum) [Non-text portions of this message have been removed]
