Jawa Pos Sabtu, 17 Oktober 2009 ]
Mimpi Calon Menteri Oleh: Arfanda Siregar HINGGA17 Oktober, para pelamar calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II harus terus menghidupkan handphone (HP). Mana tahu, kalau nasib lagi mujur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menghubungi pelamar yang pas menjadi pembantunya. Kebiasaan menghidupkan telepon genggam seharusnya berlanjut hingga menjadi menteri. Waktu kerja menteri melayani publik tidak seperti pekerja kantoran yang hanya setengah hari. Stop dreaming, start action, menteri tidak pernah berhenti melayani publik walau saatnya bermimpi, seperti kata seorang ahli motivator. Hanya Mimpi Kebanyakan menteri di negeri ini bagai menara gading, terpisah atau malah memisahkan diri dengan rakyatnya. Jangan terlalu berharap mampu menghubungi HP menteri, sekadar mengetahui nomor HP-nya pun rakyat tidak pernah mendapatkan akses. Menteri-menteri kita itu katanya saja akan bekerja siang dan malam untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya, mereka memperjuangkan kemakmuran diri sendiri dan kroni. Fakta bahwa kehidupan rakyat melarat tidak membuat hati mereka miris. Berbagai kemewahan dan fasilitas berlebih yang didapat, baik legal maupun ilegal, dilahap di tengah-tengah pandangan nanar mata rakyat yang lapar. Empati menteri atas karut-marut kehidupan publik sangat tipis sehingga tidak peduli bahwa tindakan mereka sesungguhnya sangat menyakiti hati rakyat. Lihat saja di jalan. Kalau ada menteri yang melintas, seluruh rakyat pembayar pajak harus menepi dan memberikan jalan kepadanya. Selama lima tahun terakhir ini, mobil menteri tak hanya dikawal moge (motor gede) atau mobil polisi. Di belakang mobil menteri masih ada sebuah jip berlampu sirene besar. Pelayanan kesehatan menteri juga berbeda dengan rakyat. Menteri tidak perlu berdesak-desakan sampai mau menjemput ajal menunggu giliran pelayanan kesehatan. Sekarang SBY begitu bangga dengan program jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkeskin) yang, konon, untuk mendapatkan surat miskin masyarakat sudah kehabisan napas. Sementara itu, setiap menteri di Indonesia mendapatkan layanan kesehatan VVIP, boleh memilih dokter hingga rumah sakit, dalam dan luar negeri. Nilai jaminan yang berdasar Peraturan Menteri Keuangan No 115/PMK.02/2009 mencapai Rp 24 miliar dan dinikmati bersama keluarga. Berbagai keistimewaan yang lain akan menjadi sangat menyakitkan rakyat kalau dibeber satu per satu. Yang pasti, di negeri ini seorang menteri adalah warga negara terhormat yang dibekali berbagai keistimewaan. Dan, bisa saja untuk memperoleh itu mereka mengorbankan hak-hak rakyat. Karena itu, tak usah heran peminat yang kepengin ditelepon SBY membeludak. SBY sendiri terus terang telah menerima ratusan proposal dari mereka yang mengharapkan menjadi bagian dari 34 menteri kabinet mendatang. Proposal ada yang disampaikan lewat atau menelikung partai politik, organisasi masyarakat, atau individu pelamar. Cara penyampaiannya pun beraneka macam. Ada yang langsung kepada SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan elite Partai Demokrat. Bahkan, orang tua SBY yang renta pun menjadi sasaran para pemburu jabatan menteri. Bukan Sekadar Mainan Padahal, menjadi menteri adalah pengabdian, bukan sekadar mengejar keistimewaan yang kelak didapat sebagai pembantu presiden. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengabdi adalah berjanji untuk benar-benar menghambakan diri kepada nusa bangsa atau memperhambakan diri kepada rakyat. Jabatan menteri bukan mainan karena yang dipertaruhkan bukan hanya individu, keluarga, atau kelompok bersangkutan, tapi nasib masyarakat dan bangsa ini ke depan. Cukup sudah cerita bangsa ini terseok-seok karena kepentingan sesaat dan waktunya menatap tantangan dan kepentingan bangsa lebih besar. Orang yang memahami berat dan besarnya tanggung jawab menjadi menteri pasti tidak akan mengocok-ngocokkan diri kepada presiden. Bukan saja tugasnya yang berat, tetapi juga berbagai fasilitas yang bakal diterima sudah melawan kodrat dasar profesi menteri. Yakni, seorang yang bersumpah dan berjanji akan selalu mengabdi kepada bangsa dan negara tanpa perasaan malu menikmati berbagai perlakuan istimewa yang tidak mungkin dirasakan oleh rakyat yang menggajinya. Orang-orang yang konsisten dengan kodrat sebagai pejabat publik bukan tidak ada di sini. Salah seorang di antara mereka adalah Bung Hatta. Suatu hari beliau kepengin membeli sepatu bermerek Bally yang bermutu tinggi. Saat itu dia tidak punya uang. Untuk memendam keinginannya, dia menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya, lalu berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Namun, uang tabungan, tampaknya, tidak pernah mencukupi karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai tolan yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Hingga akhir hayat Bung Hatta, sepatu Bally idaman tidak pernah terbeli karena tabungannya tak pernah mencukupi. Hingga ajal memanggil, iklan sepatu itu masih tersimpan dan menjadi saksi keinginan sederhana dari seorang Hatta. Padahal, jika ingin memanfaatkan posisinya waktu itu, mudah saja bagi dia memperoleh sepatu Bally. Misalnya, meminta tolong para duta besar atau pengusaha yang menjadi kenalan Bung Hatta. Bukan hanya Hatta yang demikian. Orang sekaliber Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy pun berpesan kepada warga negaranya untuk tidak berpikir mendapatkan keuntungan dari negaranya. ''Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.'' Sudah kodrat pejabat publik mengabdikan diri kepada rakyat tanpa pamrih apa pun. Seluruh tenaga, pikiran, dan waktu digunakan untuk mengabdikan diri kepada rakyat. Tidak terkecuali pada waktu sebagian besar orang bermimpi, menteri harus tetap tampil segar mendengarkan keluh kesah rakyat. Karena itu, Anda yang akhirnya ditakdirkan ditelepon SBY, jalankanlah kodrat Anda tersebut dengan baik. Yaitu, menjadi seorang pejabat publik yang baru bermimpi setelah semua rakyat terbuai dalam mimpi. Semoga. (*) *). Arfanda Siregar , dosen Politeknik Negeri Medan [Non-text portions of this message have been removed]
