Kementerian Dalam Negeri Banglades mengumumkan bahwa pemerintah negara tersebut telah melarang aktivitas Organisasi Islam Hizb-ut Tahrir.
Menteri Dalam Negeri Banglades Abdus Sobhan Sikdar mengatakan pemerintah khawatir kehadiran Hizb-ut Tahrir bisa mengancam kehidupan yang damai di negara itu. Ini adalah kejadian yang pertama sebuah organisasi Islam yang tidak tersangkut aksi teroris dibubarkan kegiatannya. Hizb-ut Tahrir tidak menerima pelarangan ini dan berjanji tidak akan mendiamkan langkah pemerintah yang mereka sebut sebagai kesalahan dari sikap yang "berpikiran pro-imperialis." Pemberontakan "Pemerintah telah memutuskan untuk melarang Hizb-ut Tahrir karena mereka melawan kepentingan hukum dan mengancam keamanan publik," kata Sikdar. Hizb-ut Tahrir telah aktif di Bangladesh sejak 8 tahun terakhir. Sekitar 40 anggota Hizb-ut Tahrir ditangkap pada awal tahun ini setelah mereka dituding terlibat penyebaran pamflet mendukung aksi pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan penjaga perbatasan dan mengakibatkan 50 tentara Banglades tewas. Sikdar mengatakan agen intelijen negara itu telah mengawasi aktivitas 12 organisasi yang ada di negara tersebut. Diluar itu, empat organisasi lain sebelumnya juga telah dilarang beraktifitas -mereka dicurigai telah terlibat dalam kegiatan yang disebut oleh pemerintah sebagai kegiatan "teroris" dan "anti pemerintah". Ketua Hiz-ut Tahrir Banglades, Profesor Mohiuddin Ahmed menyangkal kelompoknya terlibat dalam aktivitas teroris. Dia mengatakan kelompoknya percaya bahwa terorisme dan aksi kekerasan lainnya berlawanan dengan ajaran Islam. Hizb-ut Tahrir telah berada di Banglades selama 8 tahun Professor Ahmed mengatakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasinya ini telah gagal di masa lalu dan tidak akan sukses juga jika langkah itu dilakukan lagi saat ini. "Saya katakan secara terbuka kepada anda kami tidak akan tinggal diam terhadap aksi pemerintah dimanapun di dunia ini yang menutup organisasi kami," katanya. "Kami selalu menyuarakan perlawanan terhadap imperialis. Kami akan melanjutkan upaya untuk menunjukan pemikiran pemerintah yang pro imperialis," lanjutnya. Menteri Dalam Negeri Banglades, Abdus Sobhan Sikdar mengatakan agen intelijen akan melanjutkan proses pengawasan terhadap Hizb-ut Tahrir untuk memastikan organisasi tersebut tidak muncul kembali dengan menggunakan nama yang berbeda. Editor BBC Bengali, Sabir Mustafa mengatakan Hizb-ut Tahrir - yang dikenal sebagai organisasi yang mempunyai jaringan global - belakangan ini memang aktif memperkuat kegiatannya di berbagai universitas. Menurut dia, pemerintah mengkhawatirkan peningkatan pengaruh mereka terhadap para mahasiswa. Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/10/091023_bangladeshban.shtml
