Refleksi : Lho, baru saja menjabat wakil presiden sudah mau dtangkap? Jikalau SBY orang baik hati dan humanis, tentu tidak akan mendukung kaum teroris laskar Jihad ke Maluku dan Sulawesi yang menyebabkan puluhan ribu rakyat dimatikan atas nama agama.
http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=27439 Senin, 16 Nov 2009, | 20 Boediono Sudah Bisa Ditangkap Keluarkan Perppu Illegal, DPR Didesak Impeachment SBY Jakarta, AE.- Skandal Bank Century berawal dari niat jahat SBY dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4/2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Demikian disampaikan pengacara yang juga aktivis, Eggy Sudjana, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 15/11). "Dalam Perppu itu, di Bab 8 Pasal 29 dinyatakan bahwa Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak dapat ditahan karena menjalankan fungsinya untuk mengucurkan dana talangan. Atas dasar apa SBY mengeluarkan Perppu tersebut? Semua orang tahu bahwa Bank Century adalah bank kecil yang tidak akan berdampak signifikan. Malah sekarang banyak nasabah yang tidak menerima uangnya," tegas Eggy. Menurut dia, Perppu itu bisa dikeluarkan jika dalam keadaan darurat dan genting. "Perppu JPSK itu illegal dan SBY melakukan tindak pidana serta melanggar hukum. Boediono dan Sri Mulyani sudah pantas dipenjara dan SBY sudah pantas di-impeachment. Dia melanggar konstitusi. SBY sudah merancang niat jahat pencairan dana talangan tersebut dengan Perppu yang tidak disetujui DPR itu. Negara ini juga jadi kisruh, antar lembaga negara jadi betengkar, gara-gara SBY. Dia merasa benar sendiri," kata Eggy, yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menurut Eggy, DPR harus segera memakzulkan Presiden SBY karena telah melanggar konstitutusi mengeluarkan Perppu secara subyektif dan tanpa persetujuan DPR. Jika tidak, katanya, akan ada gerakan people power karena rakyat sudah kehilangan rasa keadilan. Menurut praktisi hukum, Saor Sinaga, Minggu (15/11) sebenarnya Boediono sudah bisa ditangkap jika ada keseriusan pemerintah untuk membongkar bau busuk dalam skandal tersebut. Kata Saor, banyak pelanggaran hukum yang dilakukan Boediono dalam menyelamatkan Bank Century. Namun, pemerintah seolah-olah menutup mata. Bahkan Kejaksaan Agung menyatakan tidak ada pelanggaran dalam penyaluran dana talangan. "Justru kami melihat banyak pelanggaran konstitusi dan pidanan dalam kasus itu. Tak hanya dipanggil, Boediono sudah bisa ditangkap," katanya. Sebab menurut dia, Boediono selaku Gubernur BI memiliki otoritas dalam mengeluarkan dana tersebut. Sebagai pemilik otoritas tertinggi dia harus mempertanggungjawabkan dan tidak bisa diserahkan pertanggung jawaban kepada pihak lain. Selain Boediono, Menkeu Sri Mulyani pun harus ditangkap. Pengamat Politik Uinversitas Indonesia (UI), Boni Hargens, menegaskan sebagai bukti akuntabilitas wakil rakyat, hak angket DPR tidak perlu menunggu hasil akhir laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena sudah jelas ada kejahatan mencuri uang negera sebesar Rp 6,7 triliun. "DPR harus berpihak pada rakyat. Perubahan politik karena masalah KPK dan Century belakangan ini bisa menjadi antiklimaks bagi pemerintahan SBY jika tidak disikapi dengan cepat dan berani. Masyarakat memandang pemerintah tidak mampu menjamin stabilitas dan transparansi. Hal ini bisa mengarah pada revolusi politik dalam skala tertentu. Hari ini kekuatan masyarakat sipil bersatu dan memiliki kesadaran yang sama. Maka kalau kebuntuan politik tak terpecahkan, kekacauan yang lebih serius bisa tak terkendalikan," kata Boni. Menurut Boni, Presiden tidak boleh lamban dalam menangani beragam kasus tersebut. Presiden SBY juga harus tegas kepada Polri dan Kejaksaan yang berada di bawah kekuasaannya secara langsung. Untuk menyelamatkan Bank Century pemerintah telah mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang justru melegalkan terjadinya korupsi. Salah satunya adalah Perppu No 4/2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Demikian siaran Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) yang diterima Rakyat Merdeka Online Minggu (15/11). Menurut Direktur Eksekutif KP3-I, Tom Pasaribu, dalam meneluarkan Perpu memang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 22 yang berbunyi, pertama dalam hal ihwal kepentingan memaksa, presiden berhak menetapkan Perppu. Kedua, Peraturan Pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Dan ketiga, jika tidak mendapatkan persetujuan maka Perppu tersebut harus dicabut. Sedangkan penjelasan pasal 22, Perppu memang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting memaksa. Meskipun demikian, pemerintah tidak lepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, agar Perppu sama kekuatannya dengan UU harus disahkan oleh DPR. Kalau mengacu kepada UUD 1945, pasal 22 serta penjelasannya, menurut Tom ada sejumlah pertanyaan yang muncul. Pertama seberapa genting pengaruh Bank Century terhadap keamanan perekonomian bangsa sehingga presiden harus menggunakan Konsitusi untuk menyelematkan Century?. Kedua, apakah pemerintah, pejabat negara memiliki saham di bank tersebut?. Ketiga Apa keuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Presiden, Gubernur Bank Indonesia serta Menteri Keuangan yang bisa menjawabnya. Tapi tindakan Boediono saat itu tidak tepat," kata Tom. Tindakan Boediono yang kini menjadi Wapres tegasnya, melanggar Peraturan Bank Indonesia No 10/26PBI/2008 tertanggal 30 Oktober sebagaimana diubah dengan PBI No 10/30/PBI /2008 tertanggal 14 November 2008 pasal 2 bahwa bank dapat mengajukan Permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJK) wajib memiliki rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) positif. Tapi saat itu CAR Bank Century sudah negatif. Sementara Perppu No 4/2008 menurut Tom, yang dijadikan dasar hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi, padahal Perppu itu sudah ditolak DPR karena membahayakan APBN. Tapi pemerintah tidak mengindahkannya dan tetap menyalurkan dana hingga Rp 6,7 triliun. (jpnn) [Non-text portions of this message have been removed]
