Refleksi : Disintergrasi? Apakah Papua tidak boleh bebas merdeka? Indonesia bisa existensi tanpa Papua. Bukankah begitu? Sesuai Dewan Adat (DAP) Papua, penduduk asli Papua (Irian Barat) pada tahun 1969 berjumlah 800.000 jiwa dan pada tahun 2007 jumlahnya menjadi 1,2 juta Jiwa. Dibandingkan dengan Papua New Guinea (PNG) pada tahun 1975 ketika mederka mempunyai penduduk sebanyak 700.000 pada tahun 2007 jumlah mereka menjadi 7.000.000. Perbedaan drastis dikatakan pemerintah NKRI melakukan creeping genocide. (Cendrawasih Pos 14 September 2009) Jadi lama kelamaan penduduk asli Papua akan mempunyai jumlah kuranglebih nol.
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/26/05130178/awas.otonomi.bisa.picu.disintegrasi Awas, Otonomi Bisa Picu Disintegrasi KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Kedatangan 14 pegawai Departemen Luar Negeri (Deplu) ke Universitas Sains dan Teknologi Jayapura di Papua, Rabu (28/10) sore, disambut demonstrasi oleh sekitar 50 mahasiswa. Pendemo mendesak Deplu mendorong penyelesaian masalah implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pelanggaran hak asasi manusia, dan rendahnya taraf kesehatan serta pendidikan masyarakat.Kamis, 26 November 2009 | 05:13 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Politik Prof Ichlasul Amal mengatakan, demokrasi dan otonomi daerah selain membawa efek positif juga membawa ekses disintegrasi, penghambat pembangunan bangsa dan juga meningkatkan kesenjangan. Hal itu dinyatakan cendekiawan asal Universitas Gadjah Mada (UGM) itu pada pidato inaugurasinya untuk menjadi anggota Komisi Ilmu Sosial AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Jakarta, Rabu. "Wajar bila muncul pendapat bahwa sistem politik yang memfasilitasi sistem pilkada (pemilu kepala daerah) dan desentralisasi atau otonomi daerah membahayakan integrasi nasional," katanya. Secara alami, ujar dia, Indonesia adalah masyarakat plural dan heterogen yang menyulitkan tercapainya konsensus dan kekuasaan yang terlegitimasi. Ia mencontohkan usaha pembentukan provinsi Tapanuli di Sumatra Utara yang melibatkan etnik dan agama kepentingan sejumlah elit daerah tersebut hampir saja memicu kerusuhan. Menurut dia, pemekaran wilayah kenyataannya tidak sekedar demi alasan efisiensi administrasi pemerintahan yang dinilai terlalu luas, tetapi sering kali juga mengandung kepentingan primordial elit setempat termasuk untuk mendapat kesempatan menjadi pejabat yang berkuasa di daerah baru. Pergolakan memperebutkan kursi kepala daerah, ujarnya, juga menghambat pembangunan yang lebih bisa dilaksanakan dalam kondisi tenang dan kondusif. "Otonomi daerah yang seharusnya bisa memacu peningkatan kapasitas rakyat memajukan daerahnya masing-masing justru memicu kesenjangan antar daerah," katanya. Kesenjangan antara daerah kaya dan miskin semakin menjadi-jadi ketika dilaksanakan otonomi daerah, karena sistem administrasi anggaran menghapus inpres-inpres subsidi daerah. Misalnya Kabupaten Bengkalis di Riau yang memiliki APBD sampai Rp2 triliun lebih, sementara sejumlah kabupaten lain hanya memiliki pendapatan puluhan miliar per tahun, ujarnya. Menurut dia, kebijakan sentralistik dan penyeragaman cukup efektif secara politik karena terbukti membawa stabilitas politik dan ekonomi dalam jangka waktu relatif lama, meskipun muncul rasa ketidakadilan dari sejumlah daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Sent from Indosat BlackBerry powered by TOF Artikel Terkait: a.. Otonomi Daerah Bikin Pengiriman Ternak Antarpulau Sulit Dipantau b.. Implementasi Otonomi Daerah Harus Jadi Perhatian c.. Mantan Pamong Berharap Gamawan Benahi Otda [Non-text portions of this message have been removed]
