http://www.gatra.com/artikel.php?id=132689
Relokasi Pemukiman Liar Normalisasi Ciliwung Bakal Gagal? Jakarta, 6 Desember 2009 10:48 Rencana pemerintah untuk melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung masih terbentur relokasi permukiman liar yang berada di sepanjang bantaran sungai. "Permukiman harus pindah dulu baru kami dapat bekerja," kata Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (PU), Iwan Nusyirwan Diar di Jakarta, Sabtu (5/12), usai mendampingi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono berperahu karet di sepanjang sungai Ciliwung. Agung didampingi Menteri Sosial, pejabat eselon I Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, serta Gubernur DKI Jakarta menyusuri sungai Ciliwung mulai dari Jembatan Kampung Melayu berakhir di Pintu Air Manggarai. Lebih jauh Iwan mengatakan, normalisasi sungai Ciliwung sudah dianggarkan di Departemen PU setiap tahun akan tetapi terbentur dengan permukiman penduduk di bantaran sungai. "Pemerintah memang sudah menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), tetapi yang menjadi persoalan apakah masyarakat di bantaran sungai bersedia untuk pindah," kata Iwan mempertanyakan. Sementara Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, pemerintah sudah membangun 20 rusunawa di empat lokasi di Jakarta tetapi belum dihuni karena masih menunggu proses serah terima dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, dari sebanyak 20 rusunawa yang dibangun pemerintah terdiri dari 1.900 unit hunian itu diharapkan dapat menampung relokasi seluruh masyarakat di sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Namun kalau melihat kondisi di lapangan, kata Budi, diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di bantaran sungai mencapai 71.000 Kepala Keluarga yang terdiri dari 350.000 jiwa. Ketika ditanyakan hasil pemantauan di lapangan dengan Agung, Budi dengan tegas mengatakan, "serem sekali", saat menggambarkan kondisi permukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung. Budi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil sikap tegas dan konsisten untuk menata kawasan bantaran sungai yang jelas pemerintah pusat sudah menyiapkan hunian pengganti. Sementara, Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Iskandar Saleh, mengatakan bahwa Kementerian Pemerintah Rakyat memiliki anggaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat hanya saja masih menunggu penataan kawasan bantaran. Menurutnya, kebijakan Kementerian Pemerintah Rakyat hanya mengisi lingkungan yang sudah disiapkan sehingga program yang sudah dipersiapkan masih menunggu penataan yang dibuat seperti apa. Iskandar mengatakan, Bank Dunia menawarkan program pemberdayaan masyarakat permukiman kumuh hanya saja ada persyaratan seperti cara-cara merelokasi yang baik. [EL, Ant] [Non-text portions of this message have been removed]
