http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=2011200920111883
TNI MENYUSUN PROGRAM PEMBANGUNAN KEKUATAN
19 Jan 2010
DISPENAU (19/1),- Mencermati perkembangan lingkungan strategis dan persepsi
ancaman ke depan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, TNI tengah
menyusun program pembangunan kekuatan yang menuju kepada kebutuhan pokok
minimum dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan menciptakan daya tangkal
terhadap segala ancaman.
Penegasan tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam
sambutan yang dibacakan Aspam Kasau Marsda TNI Haryantoyo pada upacara 17-an di
Mabesau Cilangkap, Senin (18/1).
Dikatakan, prioritas yang ingin dicapai pada T.A. 2010 adalah melanjutkan
program pembangunan kekuatan TNI berupa pembentukan satuan baru dan peningkatan
status satuan untuk mencapai kekuatan pokok minimum, modernisasi alutsista
untuk memantapkan dan mengembangkan kekuatan Matra Darat, Matra Laut dan Udara
serta meningkatkan profesionalisme personel yang meliputi kualitas dan
kuantitas personel, penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit serta
kesejahteraan prajurit dan PNS TNI.
”Program pembangunan kekuatan tersebut terkait pula dengan upaya menegakkan
NKRI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dinilai rawan konflik
sebagai akibat belum tuntasnya perundingan batas wilayah serta kesenjangan
sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga dengan negara
Indonesia”, tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, secara berkesinambungan TNI senantiasa bekerjasama
dengan semua instansi secara vertikal dan horizontal, baik pusat maupun daerah,
melaksanakan penjagaan/pengawalan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di
wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta melaksanakan pengamanan di
wilayah rawan konflik tersebut.
”Dalam konteks inilah, TNI mendukung langkah pemerintah untuk membentuk Badan
Nasional Pengelolaan Perbatasan Terpadu dan Badan Pengelolaan Daerah Perbatasan
Terpadu”, ungkapnya.
Menurutnya, dalam rangka modernisasi alutsista, TNI sepenuhnya mengikuti
kebijakan pemerintah untuk menggunakan secara optimal produksi industri
pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis karena dapat
mengurangi ketergantungan terhadap alutsista industri pertahanan negara lain.
[Non-text portions of this message have been removed]
