From: faisalsyah <[email protected]>
Date: Thursday, January 21, 2010, 6:03 AM
Cerita SBY di Balik Pagar Rp 22,6 Miliar
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam beberapa bulan ke depan,
sepertinya tidak lagi menggunakan pesawat sewaan dari maskapai Garuda Indonesia
atau Pelita Airlines dalam melakukan lawatannya. Soalnya, pengadaan pesawat
kepresidenan ini sudah mendekati titik terang. Beberapa bulan sebelumnya,
tepatnya 3 November 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan sinyal
untuk memuluskan pembelian pesawat yang katanya sudah dipesan pada produsen
pesawat asal Amerika, Boeing.
Meski sempat melawan, akhirnya Badan Anggaran DPR luluh juga. Anggaran
pembelian pesawat dan sejumlah anggaran mubazir lainnya: pembelian mobil dinas
mewah untuk 150 pejabat negara yang harganya Rp 1,3 miliar per unit, dan
renovasi pagar istana yang menelan dana Rp 22,6 miliar.
Saat itu, Menkeu Sri Mulyani mendesak agar usulan belanja mobil dinas mewah
pejabat, pembelian pesawat kepresidenan, serta renovasi pagar Istana Presiden
segera diketok palu. Alasannya sangat klasik bahwa sifatnya sangatlah mendesak.
Untuk renovasi pagar yang diperkirakan menelan beaya sampai Rp 22,6 miliar,
menurut Menkeu, tergolong masuk kondisi sangat mendesak. Karena, pagar Istana
Presiden yang sudah ada, kurang memadai dari segi security. Berbekal surat No
S-629/MK.02/ 2009 tertanggal 13 Oktober 2009, pemerintah usulkan adanya
renovasi pagar istana presiden dan wapres.
"Tentu harus ada upaya menjaga keamanan simbol negara dari target teroris,''
ucap menkeu.
Melihat gemuknya anggaran tersebut, tidak tertutup kemungkinan bangunan pagar
Istana Presiden, dibangun menjulang tinggi. Sehingga area Ring-1 itu, bakal
menjadi kawasan yang sangat tertutup.
Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis mengaku kewalahan menghadapi
ngototnya pemerintah memperjuangkan proyek-proyek Istana. Padahal, dalam setiap
usulannya, pemerintah dinilainya tidak pernah bersikap transparan. Misalnya
menyertakan spesifikasi usulan belanja dan tinjauan efisiensinya.
"Kami sendiri kecewa dengan pemerintah. Maunya bahas usulan dan cepat
disetujui. Padahal, menyangkut penggunaan anggaran, DPR tidak mau main-main.
Tapi, DPR selalu dipojokkan. Disebut tidak proaktiflah, tidak komunikatiflah,
'' tegasnya kepada Indonesia Monitor.
Salah satu contoh tidak transparannya pemerintah, lanjut Harry, tergambar dalam
usulan pembelian 75 mobil mewah. Dalam usulannya, tidak dicantumkan spesifikasi
produk yang dimaksud. Sehingga sangat sulit bagi DPR untuk melakukan pengkajian
serta pendalaman dalam koridor akuntabilitas publik.
"Tiba-tiba saja, mobil yang dibeli Toyota Crown Saloon yang sangat mewah.
Demikian pula soal pesawat terbang kepresidenan dan pagar istana, datanya tidak
lengkap. Jadi kayak orang buta yang belajar jalan saja,'' paparnya.
Dalam pembahasan ketiga item tersebut, lanjutnya, berlangsung cukup alot.
Mayoritas fraksi di Panggar DPR mempertanyakan alasan mendesak yang selalu
dilontarkan pemerintah.
''Saya sempat mencakmencak. Kalau membahas anggaran untuk korban bencana alam,
saya setuju itu sifatnya mendesak. Tapi kalau untuk belanja pejabat, atau
kebutuhan lainnya. Saya kok kurang sreg kalau disebut mendesak,'' tegasnya.
Lalu kalau tidak setuju kenapa DPR meloloskannya? Menurut Harry, pemerintah
selalu menghadapkan DPR dengan pilihan sulit. "Misalnya, kita tolak pembelian
pesawat. Alasannya harus kuat'dong. Nanti kita yang malah dituding tidak
menghargai lambang-lambang kenegaraan. Atau malah musuhnya presiden, kan
repot,'' tuturnya.
Sedangkan untuk anggaran uang muka pembelian pesawat VVIP kepresidenan Boeing
737-400, lanjutnya, pemerintah beralasan, mendesak karena ada ancaman dari
Boeing untuk segera melunasi uang muka.
"Katanya, kalau tak segera dibayar, sudah ada pembeli lain yang bersedia," ujar
Harry menjelaskan salahsatu alasan kenapa anggaran tersebut segera disepakati.
Dirinya mengaku belum tahu berapa harga total dari pesawat tersebut. Ia hanya
mengetahui, Rp 200 miliar itu sebagai uang muka pembeliannya. "Terus terang
saya belum tahu berapa harga total dari pesawat tersebut. Yang saya tahu, hanya
Rp 200 miliar saja, itu untuk uang muka pembeliannya, " ujarnya kepada
Indonesia Monitor.
Untuk itu, dalam realisasi kedua proyek kepresidenan itu, politisi senior
Partai Golkar itu, mendesak agar BPK serius dalam melakukan audit. Sehingga
anggaran renovasi pagar Istana Presiden yang menelan dana Rp 22,6 miliar, serta
pembelian pesawat kepresidenan Rp 200 miliar, tidak dikotori korupsi apalagi
moral hazard.
''Kita lihat saja, bagaimana BPK menjalankan tugas dan fungsinya dalam
mengawasi belanja anggaran Negara,'' tegasnya.
Terkait dengan spesifikasi yang akan dibeli oleh pemerintah, Harry mengatakan,
kurang mengetahuinya. Soal keamanan dan sebagainya. Nanti bisa dilihat dari
harganya berapa. Karena harga merupakan keputusan politik dari seberapa aman
dan nyaman dapat menjaga RI 1.
"Spesifikasi nanti akan dikaji oleh Komisi V. Bahannya seperti apa interiornya
kaya gimana, itu semua terkait dengan besar kecil harga yang harus dikeluarkan,
" ujarnya.
Sementara Ketua Komisi V DPR RI Taufik Kurniawan, mengaku belum mengetahui
perihal pengadaan pesawat kepresidenan. Namun dirinya menegaskan, kalau pun
nanti anggaran sudah ada dan sudah disetuji sesuai dengan mekanisme pengajuan
anggaran di DPR, kita akan kaji dan bahas model pesawatnya.
"Kita masih menunggu permintaan dari pemerintah," ujarnya kepada Indonesia
Monitor.
Terkait dengan jenis pesawatnya, politisi asal PAN tersebut, memaparkan, jenis
pesawat yang mungkin akan dipilih tentunya yang memiliki daya jelajah yang
sesuai dengan keadaan geografis di negara ini dan kebutuhan utamanya. Selain
itu yang paling penting juga hemat bahan bakar.
"Ini cukup penting karena, pesawat yang digunakan juga harus disesuaikan dengan
landasan penerbangan yang ada di daerah-daerah kita," ujarnya.
Sementara anggota Komis V dari Partai Hanura Saleh Husin mengatakan, lebih baik
pembelian pesawat kepresidenan ditunda dulu karena tidak sesuai dengan kondisi
bangsa yang ada saat ini. Selain itu harus dikaji lebih dalam apakah pengadaan
pesawat lebih hemat dibanding dengan menyewa yang ada.
"Kalau memang sudah memungkinkan dan rakyat sudah sejahtera itu wajar adanya,"
ujar pria yang disebut-sebut akan mendapuk posisi Sekjen Hanura ini.
Apa yang dilakukan pemerintah saat ini ternyata menunjukan wajah asli dari
pengelolaan anggaran pemerintah. Peneliti politik anggaran Indonesia Budget
Center (IBC) Roy Salam mengatakan, anggaran yang digunakan untuk uang muka
pembelian pesawat kepresidenan, bisa untuk menyekolahkan 500 ribu siswa SD dan
300 siswa SMP dalam satu tahun. Menurut dia, anggaran yang tidak pro rakyat itu
jumlahnya menyaingi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam APBN 2009, terdapat dana BOS untuk SD sebesar Rp 11 triliun bagi 27,1
juta siswa dan untuk SMP sebesar Rp 5,4 triliun bagi 9,4 juta siswa. Atau, dana
BOS untuk siswa SD itu sebesar Rp 575 ribu per siswa per tahun dan Rp 400 ribu
per orang per tahun.
''Jadi, betapa banyak siswa yang bisa disekolahkan dari anggaran untuk beli
pesawat, renovasi pagar, dan biaya pajak mobil menteri ini,'' kata dia.
Pemerintah selama ini selalu menyampaikan bahwa anggaran masih kurang dan belum
mencukupi. Artinya, belum semua siswa dapat menikmati sekolah gratis.
''Anehnya, untuk dana BOS masih kurang, tapi kok untuk beli pesawat ada,''
katanya.
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
