Refleksi: Makrin kritis, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab, berarti 
kritis abadi. 

http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/tanggul-lumpur-sidoarjo-makin-kritis/


Kamis, 04 Pebruari 2010 14:48 
Tanggul Lumpur Sidoarjo Makin Kritis 


Sidoarjo - Hujan yang mengguyur hampir setiap hari membuat tanggul lumpur 
Sidoarjo yang sudah ada semakin kritis.

     
 Pembangunan tanggul lumpur baru masih menuai protes, karena tanggul yang 
dibangun di Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin tersebut berada di atas 
tanah yang belum dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya. 


Bahkan, sejak akhir Januari 2010 lalu, Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur 
Sidoarjo (Bapel BPLS) me­ngalirkan lumpur ke tanah tersebut melalui sudetan 
untuk mengurangi akumulasi lumpur yang terus memenuhi tanggul yang telah ada.
Menurut Humas BPLS Ahmad Zulkarnain, pengaliran lumpur ke tempat penampu­ngan 
lumpur yang berbatasan dengan permukiman warga Kedungbendo, benar-benar 
merupakan tuntutan kondisi. Sebab, jika lumpur dari pusat semburan yang 
cenderung mengalir ke barat dan utara itu tidak segera dilarikan, akan 
mengancam Jalan Raya Porong. 
"Bagaimana lagi? Tanggul yang sudah ada sudah tidak mampu lagi menampung 
semburan lumpur plus air hujan. Kalau ini dibiarkan, lumpur akan meluber 
sekaligus mengikis tanggul. Akibatnya, luberan lumpur akan menggenangi rel 
kereta api dan jalan arteri Porong yang kini menjadi jalan utama dari Surabaya 
menuju Malang dan Banyuwangi," tutur Zulkarnain, Rabu (3/2). 
Tanggul baru yang diba­ngun tersebut terletak tepat pada perbatasan Desa 
Kedung­bendo dan Ketapang, Kecamat­an Tanggulangin. Sebenarnya, wilayah Desa 
Kedungbendo sejak 22 Maret 2007 lalu sudah masuk dalam peta area terdampak. 
Sesuai dengan Perpres 14/2007, dalam area terdampak dilakukan jual beli atas 
tanah dan bangunan antara warga dan PT Minarak Lapindo Jaya. 


Sementara itu, H Hasan, mantan Kepala Desa Kedung­bendo, menyatakan, masih 
lebih dari 100 warga Kedung­bendo yang belum menerima proses transaksi jual 
beli atas tanah dan bangunan mereka. Oleh karena itu, sekitar 22 rumah yang 
masih dihuni, dan mereka masih bertahan di rumah mereka meski dalam kondisi 
yang cukup berbahaya. 
Ia menambahkan, sebenar­nya berkas atas tanah dan ba­ngunan warga tersebut 
sudah diurus sejak tiga tahun lalu. Tetapi, hingga saat ini belum dilakukan 
transaksi jual beli atas tanah dan bangunan mereka. 


Hasan mengungkapkan, seharusnya BPLS tidak terus memperluas tanggul, tetapi 
melakukan pengaliran lumpur ke laut melalui Sungai Porong. Sebab, pada musim 
hujan seperti ini, sebenarnya sangat efektif mengalirkan lumpur ke Sungai 
Porong, karena arus deras Sungai Porong akan cepat membawa lumpur hingga ke 
muara.  (chusnun hadi) 




[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke