http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=3d67071efa4bd410db2ba44714135479&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c
Amien: Hukum Sri-Boediono Sabtu, 6 Februari 2010 | 23:16 WIB Amien Rais mendukung kasus bailout Bank Century dibawa ke ranah hukum PADANG - Mantan Ketua MPR Amien Rais mendesak kasus bailout (dana talangan) Bank Century dibawa ke ranah hukum. Amien langsung menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani yang harus dimintai pertanggungjawaban pencairan bailout Rp6,7 triliun. ''Saya juga meminta lebih baik kedua pejabat itu dipecat dari jabatannya dan dihukum,'' ujar Amien usai menghadiri peringatan Satu Abad Organisasi Muhammadiyah di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (6/2). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berada di Padang dalam rangkaian peringatan milad seabad Muhammadiyah. Amien menguraikan, kasus Bank Century terjadi akibat penggelontoran dana negara kepada bank milik Robert Tantular tersebut. Untuk itu, pihak yang menyebabkan terjadinya penggelontoran uang negara tersebut perlu dimintai pertanggungjawaban. Amien kemudian menyebut Boediono dan Sri Mulyani. Untuk diketahui, saat bailout cair Boediono adalah Gubernur Bank Indonesia sekaligus anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sedangkan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan sekaligus ketua KSSK. Amien Rais menyatakan, sanksi moral sudah diberikan pihak yang tersangkut kasus Bank Century berupa demonstrasi dengan cara memamerkan gambar-gambar yang tidak bersahabat. ''Itu sanksi moral yang membuat dia dan keluarga hina. Tapi keduanya (Sri Mulyani dan Boediono) tidak bisa lepas dari hukum yang berlaku,'' ujarnya. Amien juga mengingatkan pansus Bank Century agar cepat selesai. ''Lebih cepat selesai lebih bagus. Sebab, kalau berlarut-larut, bisa menimbulkan suasana yang tidak stabil atau labil. Kemudian negara bisa goyah dan menimbulkan chaos bahkan anarkhis,'' katanya. Amien mengatakan, apabila proses politik kasus Bank Century selesai, penegak hukum juga siap mengusut pidananya. ''Setelah itu, kita mengurus pembenahan hal-hal yang mendasar di masa mendatang. Jangan gara-gara kasus Century kita jadi terpuruk, akibatnya rugi kita semua,'' katanya. Sebelumnya, Amien Rais menyampaikan tusiyah di hadapan ribuan warga Muhammadiyah yang memadati lapangan Imam Bonjol Padang. Bersama Amien tampak hadir Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Amien juga sempat mengkritik demo Pemuda Cinta Tanah Air yang membawa kerbau yang diidentikkannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut mantan ketua umum PAN, demo itu tidak bermoral. ''Orang demo bawa kerbau, dan menyatakan ini cocok dengan tokoh ini. Hal ini sudah tidak bermoral,'' ujarnya. Menakut-nakuti Sementara itu, Pansus Century telah membuat Partai Demokrat gerah. Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan partainya telah mengusulkan reshuffle kepada menteri anggota partai koalisi yang membangkang. Namun, SBY malah meminta Demokrat meningkatkan komunikasi politik dengan parpol anggota koalisi. Mengomentari manuver Demokrat soal reshuffle tersebut, pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, cara menakut-nakuti dalam berpolitik tidak akan berhasil. Semakin dilakukan, semakin timbul perlawanan dari pihak yang ditakut-takuti. ''Dalam teori komunikasi politik model ini disebut 'fear arising communication' tapi implementasinya model komunikasi seperti ini hampir tidak ada yang berhasil,'' kata Tipta Lesmana di sela acara diskusi ''Pers: antara Politik dan Kekuasan'' di Jakarta, Sabtu kemarin. Tjipta mencontohkan, komunikasi yang membangkitkan rasa takut seperti pernyataan akan melakukan evaluasi koalisi dan mengusulkan untuk dilakukan perombakan menteri-menteri dari parpol anggota koalisi. Menurut pengajar Universitas Pelita Harapan ini, komunikasi politik seperti ini pernah diterapkan pada saat pemerintah Presiden KH Abdurrachman Wahid (almarhum) yang kemudian berhenti sebelum sampai akhir masa jabatannya. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Partai Demokrat tidak pernah menekan partai anggota koalisi, sebaliknya justru partai anggota koalisi yang menekan. Menurut dia, yang dilakukan Partai Demokrat terhadap partai anggota koalisi adalah imbauan bukan merupakan tekanan. Usulan perombakan kabinet terhadap menteri dari partai koalisi yang disampaikan Sekjen Partai Demokrat, kata Pohan, juga merupakan imbaun untuk mengingatkan partai anggota koalisi, bukan menekan. Agenda Pansus Sementara itu, Panitia Angket Kasus Bank Century akan mendengarkan penyampaian pandangan awal fraksi-fraksi terhadap kasus Bank Century pada rapat Panitia Angket di Gedung DPR, Senin (7/2) lusa. Wakil Ketua Panitia Angket Gayus Lumbuun mengatakan, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan awal terhadap kasus Bank Century berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi serta data dan dokumen yang dimiliki. ''Pandangan awal fraksi-fraksi itu meliputi kebijakan terhadap akuisisi dan merger, pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek), serta PMS (Pemberian Modal Sementara),'' kata Gayus Lumbuun di Jakarta, Sabtu kemarin. Dikatakan Gayus, penyampaian pandangan awal fraksi-fraksi ini baru sebatas untuk diketahui dan menjadi masukan bagi fraksi lain. Setelah menyampaikan pandangan awlnya, kata dia, Panitia Angket masih akan melakukan beberapa kegiatan lagi sebelum sampai pada penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi tentang kesimpulan dan rekomendasi pada Senin (15/1). Beberapa kegiatan lainnya, kata Gayus, adalah rapat konsultasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Selasa (9/2). Panitia Angket selanjutkan akan mengundang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Direksi Bank Mutiara (sebelumnya Bank Century) untuk menanyakan soal aliran dana dari Bank Century, pada Rabu (10/2). Pemeriksaan soal aliran dana, katanya, akan dilanjutkan Panitia Angket dengan mengundang direksi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Yayasan Kesejahteran Karyawan Bank Indonesia serta nasabah/ deposan dan pihak-pihak lain yang dicurigai menerima aliran dana ilegal dari Bank Century. Setelah melakukan rapat-rapat tersebut, kata dia, Panitia Angket akan melakukan investigasi lapangan dengan mendatangi instansi terkait termasuk ke Bank Century pada Jumat (12/2) hingga Minggu (14/2). ''Baru setelah itu, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan akhir tentang kesimpulan dan rekomendasi,'' ujar Gayus. Sebelumny, Pansus juga memasok data 21 risalah pemeriksaan terkait bailout kepada KPK. ''Kami sangat terbantu dengan dokumen yang diserahkan Pansus,'' kata juru bicara KPK Johan Budi SP kemarin. [Non-text portions of this message have been removed]
