Infrastruktur Jadi Kendala
Perikanan Budidaya Harus Bernilai Tambah
Jumat, 12 Februari 2010 | 03:45 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah
harus menyediakan infrastruktur budidaya perikanan apabila ingin serius
meningkatkan produksi budidaya dalam lima tahun mendatang. Hingga saat
ini, kendala infrastruktur merupakan hambatan utama dalam pengembangan
produksi perikanan.Demikian terungkap dalam diskusi terbatas
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Direktur Pesisir dan
Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono
Diposaptono, serta Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan
Peradaban Maritim Suhana di Redaksi Kompas, Jakarta, Kamis (11/2).Ekspansi
usaha perikanan tangkap tidak bisa lagi diandalkan untuk meningkatkan
produksi perikanan nasional. Sebagian perairan di Indonesia sudah
mengalami penangkapan berlebih (over exploited). Pemerintah menargetkan
lompatan produksi budidaya 353 persen, dari 4,78 juta ton tahun 2009
menjadi 16,89 juta ton tahun 2014.Akan tetapi, Suhana
mengemukakan, peningkatan produksi budidaya itu terganjal kendala
infrastruktur, mulai dari proses produksi, pengolahan ikan, hingga
pemasaran. Hambatan infrastruktur itu mencakup jaminan pasokan listrik,
air bersih, gudang penyimpanan ikan (cold storage), dan industri
pengolahan yang belum berkembang.Hingga triwulan IV-2009,
kapasitas produksi industri pengolahan ikan hanya 78 persen atau belum
mampu menampung hasil produksi secara optimal. Hambatan infrastruktur
itu memicu pembengkakan biaya produksi, minimnya nilai tambah produk
perikanan, dan melemahnya investasi perikanan.Berdasarkan data
Badan Koordinasi Penanaman Modal, investasi perikanan selama tahun
2006-2009 cenderung menurun. Sampai Februari 2009, bahkan belum
terlihat penanaman modal di sektor perikanan.”Penyediaan
infrastruktur budidaya wajib didorong agar biaya produksi bisa ditekan
dan pembudidaya bergairah dalam berproduksi,” ujar Suhana.Data
Organisasi Pangan Internasional (FAO) tahun 2008 menyebutkan, Indonesia
menempati peringkat keempat produsen perikanan dunia setelah China,
Peru, dan Amerika Serikat. Akan tetapi, nilai produksi perikanan
Indonesia hanya menempati peringkat kesepuluh dunia. Kalah dibandingkan
dengan Vietnam dan Thailand.MinapolitanMenteri
Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengemukakan, pemerintah
memprogramkan pengembangan minapolitan di kawasan-kawasan perikanan.
Konsep minapolitan itu mengintegrasikan produksi bahan baku,
pengolahan, dan pemasaran. Pembentukan kawasan minapolitan ditargetkan
mulai tahun 2011.Ia mengemukakan, pembentukan minapolitan akan
mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien,
seperti air bersih, listrik, dan penerangan.”Setelah minapolitan
terbentuk, maka koordinasi dengan kementerian teknis yang terkait akan
lebih mudah dan pembangunan infrastruktur lebih fokus,” ujarnya.Pengembangan
infrastruktur perikanan, lanjut Fadel, membutuhkan koordinasi dengan
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
serta Kementerian Keuangan.Tahun 2010, Kementerian Pekerjaan
Umum siap mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk penyediaan
sarana infrastruktur di bidang kelautan dan perikanan, di antaranya
revitalisasi tambak, pembangunan saluran irigasi, dan penyediaan air
bersih.Subandono mengemukakan, pembentukan minapolitan hanya
bisa terlaksana jika didukung sinergi yang efektif di antara
kementerian yang terkait serta sinergi antara pemerintah pusat dan
daerah. Di samping itu, pembenahan zonasi dan tata ruang untuk
mengetahui kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan. (LKT/NAw/JOS)
Sumber :
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/12/03455119/infrastruktur.jadi.kendala.
Get your new Email address!
Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
[Non-text portions of this message have been removed]
