Refleksi : Siapa kepung siapa?

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010021701173011

      Rabu, 17 Februari 2010 
     

      UTAMA 
     
     
     

Pansus Century Terkepung 


      JAKARTA (Lampost): Menjelang berakhir masa kerjanya pekan depan, Pansus 
Angket Century terkepung. Lingkaran dalam kekuasaan gencar bergerilya 
menjinakkan koalisi.

      Di tengah gencarnya politik premanisme yang diramu dengan politik 
transaksi, semua bisa berubah. Perubahan itulah yang membayangi sikap partai 
koalisi. "Pansus dalam titik kritis, dua hari ini mendekati titik puncak, 
pandangan akhir fraksi akan disampaikan hari Rabu," kata anggota Pansus Century 
dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Selasa (16-2).

      Menurut Bambang, tekanan kepada Pansus Century datang dari banyak 
kalangan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu rata-rata dirugikan jika 
skandal Century terungkap. "Banyak praktek kotor dari pihak yang 
berkepentingan," kata dia.

      Bambang menjelaskan tekanan tidak hanya dari penguasa, tetapi juga Bank 
Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, Bank 
Mutiara (dulu Bank Century), dan pihak-pihak lain. Bambang berharap masyarakat 
mendukung penuh Pansus Century. "Masyarakat juga dewasa melihat mana tingkah 
laku politik kotor dan mana yang murni," ujarnya.

      Agenda Pansus hari ini ialah penyampaian pandangan fraksi atas aliran 
dana Bank Century setelah pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun. Pansus telah 
membuat kesimpulan awal atas kebijakan bailout. Skor sementara 7-2, yaitu tujuh 
fraksi meliputi Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura yang 
menyatakan kebijakan itu melanggar undang-undang. Hanya dua fraksi yang 
menyetujui, yakni Demokrat dan PKB.

      Penyampaian pandangan fraksi akan diikuti pembentukan tim kecil yang 
bertugas menyusun rumusan dan hasil kerja Pansus. Tim bekerja selama empat hari 
dan masa tugas Pansus pun berakhir pada 24 Februari sehingga keesokannya dibawa 
ke Badan Musyawarah DPR untuk menetapkan jadwal rapat paripurna pada 2 Maret 
mendatang.

      Hari ini hingga seminggu ke depan itulah masa paling kritis. Orang-orang 
dari lingkaran kekuasaan gencar bergerilya menjinakkan koalisi, bahkan partai 
oposisi pun didatangi.

      Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Alam, Andi Arief kemarin mendatangi 
Sekjen PDIP Pramono Anung. Kendati peristiwa itu disebut sebagai pertemuan dua 
sahabat lama, aroma lobi tidak terhindarkan. Pramono menegaskan lobi sudah 
tidak mampu membendung arus besar fraksi di DPR yang menyebutkan telah terjadi 
pelanggaran dalam pengambilan kebijakan bailout.

      Akan tetapi, tanda-tanda pergeseran sikap fraksi mulai tampak. Semula PAN 
berada dalam arus besar bahwa kebijakan bailout salah. Sikap PAN berubah. Ketua 
Umum PAN Hatta Rajasa mengingkari kesimpulan awal fraksinya. Menurut dia, PAN 
belum mengambil kesimpulan. Perubahan sikap PAN bisa dipahami sebab rumah Hatta 
menjadi tempat konsolidasi koalisi.

      Konsistensi Golkar

      Konsolidasi koalisi sesekali dilakukan di kediaman Menteri Koperasi dan 
UKM Sjarifuddin Hasan dari Partai Demokrat. Hasan mengakui sudah ada dua 
kesepakatan penting yang dicapai koalisi dalam pertemuan terakhir di kediaman 
Hatta pada Minggu (14-2). Pertama, kebijakan yang diambil pemerintah soal 
Century adalah penyelamatan ekonomi. Koalisi sepakat langkah tersebut tidak 
bisa diseret ke arah kriminalisasi.

      Kedua, kata Hasan, jika dalam pelaksanaanya ada unsur melanggar hukum, 
koalisi sepakat menyerahkan masalah ke ranah hukum. "Intinya, koalisi tetap 
solid," kata dia.

      Di partai koalisi, sejauh ini hanya Golkar yang masih enggan terikat 
dengan kesepakatan itu. "Saya sebagai Sekjen Golkar ingin mempertegas bahwa 
Golkar tetap konsisten menjadikan data dan fakta sebagai instrumen," kata Idrus 
Marham yang juga ketua Pansus.

      Sikap Golkar itu sejalan dengan testimoni Achsanul Qosasih, anggota 
Pansus dari Demokrat. "Di antara partai-partai koalisi, Golkar yang paling 
keras. Partai lain relatif bisa memahami kebijakan soal Century."

      Sri Sultan Hamengku Buwono X, salah seorang inisiator Nasional Demokrat, 
mengingatkan Pansus untuk menghindari politik transaksi yang pada akhirnya 
membohongi rakyat. Ia mengajak rakyat mengawal fraksi. Jangan biarkan Pansus 
mendekati ajal. n U-1
     



[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke