Penambangan PT. Antam telah menghancurkan wilayah pulau Gebe. Selama tambang 
beroperasi masyarakat yang sebelumnya hidup sebagai nelayan dan petani, 
terpaksa mengubah pola ekonomi, dan tergantung kepada pertambangan. Kini, 
setelah nikelnya habis dikeruk, hutan rusak, serta perusahaan tambang berhenti, 
masyarakat kehilangan sumber-sumber kehidupan. Tanah dan laut sekitarnya 
berubah menjadi merah dan tidak bisa ditanami untuk pertanian.
 
Persoalan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan ibu dan anak menghantui 
masyarakat pulau Gebe. Berangkat dari situasi itulah, masyarakat dari empat 
desa Pulau Gebe, yakni Kacepi, Sanafi Kacepo, Umera dan Yoi bersama dengan 
mahasiswa melakukan aksi, konvoi, serta menduduki dan bermalam di kantor PT. 
Antam pulau Gebe sejak 23 Februari 2010. Masyarakat menuntut Dana Pengembangan 
Masyarakat PT. Antam pasca tambang. Untuk itu, masyarakat minta dipertemukan 
untuk berunding dengan Dikrektur Antam Pusat (Alwin Syah Loebis), Manajer 
Community Development, Kadis Pertambangan Propinsi Maluku Utara, dan Kadis 
Pertambangan Halmahera Tengah.

Bukannya menanggapi warga yang anak-anak dan lingkungannya memiliki masa depan 
suram, PT. Antam malah mendatangkan pasukan Brimob bersama Kapolres Halmahera 
Tengah pada 25 Februari 2010. Sebanyak 40 aparat berseragam lengkap memakai 
tameng anti huru hara, dengan membawa senjata mendatangi kantor ANTAM dan 
memaksa massa aksi keluar halaman kantor dengan menembakkan gas air mata. 
Warga, temasuk ibu-ibu dan anak-anak berlarian keluar meninggalkan kantor Antam.
 
Aksi penembakan dan kekerasan aparat  sebelumnya juga pernah terjadi di 
wilayah  konsesi tambang PT Nusa Halmahera Mineral yang dimiliki oleh Newcrest 
dari Australia (82.5%) dan PT Aneka Tambang, Indonesia (17.5%) beberapa tahun 
lalu.
 
Terkait kekerasan dan penembakan oleh aparat Brimob di wilayah lain patut 
dicatat 2 bulan lalu tepatnya pada 4 Desember 2009 di Ogan Ilir Sumatera 
Selatan. Korbannya adalah para petani yang menuntut pengembalian tanah mereka 
yang dirampas oleh PT PN VII.
 
Apakah ini sebuah insiden kebetulan ataukah memang secara sistimatis ada 
pemihakan negara terhadap kepentingan korporasi dengan menomersekiankan 
kepentingan warga setempat melalui pendekatan keamanan. Paling tidak dalam 
kasus-kasus ini ada pembiaran pelanggaran HAM berat oleh negara.
 
Selengkapnya silah kunjung
 
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/03/sos-penembakan-warga-oleh-brimob-di.html
 
 


      

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke