Koalisi atau coalition atau co-alescare itu dalam pengertian etimologi
dapat berarti suatu pergabungan atau persatuan antara beberapa partai dalam
suatu bentuk kerjasama.
Disamping itu ada juga yang mengartikan koalisi itu sebagai ikatan atau
gabungan antara beberapa partai atau fraksi di parlemen yang bertujuan agar
mencapai suara mayoritas untuk mendukung pemerintah.
Selain itu, juga dikenal istilah pemerintahan koalisi. Istilah ini
biasanya dikenal dalam pemerintahan yang menganut sistem parlementer. Dimana
yang dimaksudkan disini adalah suatu pemerintahan yang tersusun atas beberapa
partai politik.
Maka koalisi itu bisa berarti bergabungnya berbagai unsur yang memiliki
kepentingan sendiri-sendiri dalam suatu bentuk kerjasama yang bersifat permanen
berdasarkan atas asas manfaat untuk menciptakan hubungan yang saling
menguntungkan.
Namun dapat juga koalisi itu berarti berbagai unsur yang memiliki
kepentingan sendiri-sendiri itu melakukan kerjasama yang bersifat sementara
untuk mencapai suatu tujuan spesifik tertentu yang serupa.
Kata koalisi ini, dalam beberapa hari terakhir ini, kembali mencuat dan
menghangat serta banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan.
Teristimewa, saat usai sidang paripurna DPR yang memutuskan bahwa
Skandal Century harus segera diproses secara hukum.
Dimana, berkait dengan sikap Golkar dan PKS serta PPP terhadap Skandal
Century itu membuat ketiga parpol itu dianggap telah melakukan tindakan khianat
dan mbalelo terhadap koalisi dari rezim pemerintahannya Presiden SBY.
Terkait dengan itu, beberapa kalangan menginginkan agar Golkar dan PKS
serta PPP segera diganjar hukuman yang setimpal dengan ditendang dari koalisi.
Sedangkan bagi PAN dan PKB, sebagai balasan atas kepatuhannya itu agar
diberikan hadiah berupa tambahan jatah kursi menteri di jajaran kabinet.
Apakah memang
Presiden SBY akan segera dengan serta merta berani melakukan keinginannya
beberapa kalangan itu ?.
Beberapa kalangan menyangsikan jika Presiden SBY akan segera melakukan
hal itu, mengingat dengan menendang ketiganya secara sekaligus dari koalisi
yang dipimpinnya itu akan mempercepat keruntuhan rezim pemerintahannya.
Juga agak disangsikan sekalipun yang ditendangnya itu tak sekaligus,
namun hanya salah satu dari PKS atau PPP.
Karena sekalipun PKS atau PPP tak sebesar Golkar dalam kekuatan
suaranya di parlemen, namun hasilnya juga akan semakin melemahkan kekuatan
dukungan parlemen terhadap rezim pemerintahannya.
Beberapa kalangan itu memperkirakan bahwa hal itu mungkin akan
dilakukannya jika PDIP dapat dibujuk untuk bergabung kedalam koalisi untuk
menggantikan posisi dari salah satu dari ketiga parpol itu.
Namun, PDIP hanya mungkin dibujuk jika Megawati berhasil didepak dari
struktur kepengurusan PDIP, sehingga posisinya tak lagi menjadi sentral di
parpol tersebut.
Pra syarat itu tentu cukup sulit dilakukan, mengingat sampai dengan
saat ini, masih cukup kuat kekuatan kelompok pendukung yang menghendaki
Megawati masih berposisi sentral yang mengontrol kebijakan strategis partai.
Jika Golkar
atau PKS atau PPP tak ditendang dari koalisi, maka bagaimana hadiah dapat
diberikan kepada PAN dan PKB ?.
Menurut beberapa kalangan, ganjaran hadiah sebagai bentuk penghargaan
kepada PAN dan PKB atas kepatuhannya itu, masih bisa dilakukan dalam bentuk
modus-modus lainnya.
Kebijakan pengalokasian anggaran di APBN yang lebih memberikan
kekhususan kepada pos-pos kementrian yang dijabat oleh kader PAN dan PKB,
mungkin dapat menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan.
Masih lagi ada beberapa posisi komisaris dan direksi di beberapa
perusahaan BUMN yang dapat diberikan jatahnya kepada para kader PAN dan PKB,
juga
merupakan cara lain yang lebih elegan.
Apakah sama
sekali tak ada cara untuk memberikan pelajaran bagi Golkar atau PKS atau PPP
atas pengkhianatan dan sikap mbalelonya itu ?.
Menurut beberapa kalangan, hukuman itu masih dapat dilakukan dengan
melakukan pengungkapan atas kasus-kasus hukum dan korupsi yang dilakukan oleh
para kader Golkar dan PKS serta PPP itu dapat menjadi suatu pelajaran yang
sangat setimpal kepada ketiga parpol tersebut.
Dan, tentunya masih cukup banyak modus-modus lain yang memungkinkan
untuk melakukan hukuman kepada Golkar dan PKS serta PPP tanpa memperlemah
dukungan parlemen terhadap rezim pemerintahan saat ini.
Akhirulkalam, terlepas dari
polemik dan pro kontra serta silang pendapat tentang kelayakan Golkar dan PKS
serta PPP ditendang dari keanggotaan koalisi pimpinannya Partai Demokrat,
memang kata koalisi ini teramat seksi.
Saking seksinya, kolaisi ini ternyata tak hanya dilakukan oleh para
politisi di ranah politik saja.
Bahkan berbagai virus pun juga melakukannya. Berbagai virus itu
berkumpul di tubuh babi, lalu mereka melakukan koalisi, sehingga memunculkan
suatu virus baru yang sangat nggegirisi, yaitu virus flu babi.
Apakah andai
ada sebuah koalisi yang mempunyai syarat kepatuhan tanpa reserve dan kesetiaan
serta ketundukan sepenuhnya kepada pemimpin koalisinya itu, tak mengkhawatirkan
akan berpotensi menimbulkan sesuatu yang nggerisinya serupa seperti virus flu
babi itu ?.
Wallahualambishshawab.
*
Catatan Kaki :
Artikel-artikel lain, antara lainnya : artikel yang berjudul ‘Pengabdian
PAN-PKB-PPP kepada
Demokrat’ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang
berjudul ‘PAN diketiaknya Tina Talisa ?’
dapat dibaca dengan mengklik di sini , serta yang
berjudul ‘Demokrat dan Golkar serta PDIP’
dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang
berjudul ‘Ruhut sekarang Gundul’
dapat dibaca dengan mengklik di sini .
*
Koalisi Virus
Babi ?
http://polhukam.kompasiana.com/2010/03/07/koalisi-virus-babi/
*
[Non-text portions of this message have been removed]
