From: Roeslan <[email protected]> Cc: [email protected] Date: Sunday, March 7, 2010, 4:02 PM ATAS NAMA “DEMOKRASI SANTUN“ PRESIDEN SBY MENENTANG KEPUTUSAN MAYORITAS SIDANG PARIPURNA DPR YANG MENYALAHKAN KEBIJAKAN BAILOUT BANK CENTURY. Dalam kekuasaan yang didominasi oleh Partai Demokrat yang dinakodai oleh prsiden SBY, Indonesia berdiri pada landasan kehidupan Demokratis, dan Liberalisme gaya neoliberal. Artinya prinsip suara mayoritas rakyat berperan menentukan, diakui; Tapi praktis hanya berlaku dalam batas-batas tertentu saja selama menguntungkan kepentingan penguasa. Rupanya inilah yang dimaksud oleh presiden SBY dengan apa yang beliau namakan “Demokrasi yang santun“. Kesantunan demokrasi ini tercermin dalam sikap presiden SBY yang menolak keras suara mayoritas rakyat pada rapat paripurna DPR 3 Maret 2010, melalui pemungutan suara mayoritas anggota DPR akhirnya memutuskan: Proses bail out Bank Century bermasalah! Rupanya sikap Presiden SBY yang dengan mudah dapat menentang keras keputusan mayoritas DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah menandai (mencirii) bahwa kehidupan Demokratis di Indonesia dibawah pimpinan SBY dan dominasi PD, berisi individualisme dan Liberalisme gaya neoliberal, telah mendapatkan lahan empuk di NKRI, sehingga dapat membuka jalan Tol masuknya investor-investor dari negara-negara neoliberal, untuk secara mudah dapat melangkahkan kakinya di NKRI tanpa halangan apaun, untuk menguasai tanah-tanah, suber-sumber kekayaan alam dan hutan-hutan yang masih terbentang luas. Memang jika itu yang dikehendaki oleh “Demokrasi Santun“ a la SBY, maka diperlukan adanya kekuasaan negara yang lemah dalam tindakan, tapi cukup kuat dalam melindungi hakmilik individu (baca: kapital domestik dan asing). Oleh karena itulah tidak mengherankan jika presiden SBY pasang badan membela mati-matian Boediono dan Sri Mulyani, karena dua orang itulah merupakan agen-ageg yang setia, ramah dan santun yang sudah biasa melayani imperialisme neoliberal untuk melangkahkan kakinya di bumi Indonesia dan selanjutnya untuk menguras semua kekayaan alam bumi Indonesia termasuk membabat hutan-hutannya untuk ditanami tanaman-tanaman secara monokultur untuk memenuhi kepentingan industri-industri besar di negara-negara maju ( baca: negara-negara kapitalis neoliberal). Pansus Century adalah merupakan suatu terobosan politik untuk melawan dominasi golongan neoliberal yang secara terang-terangan telah memanfaatkan undang-undang negara, untuk menjalankan liberalisi ekonomi, seperti yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan rezim neoliberal yang dipimpin oleh presiden SBY, yang didukung oleh partai Demokrat dan antek-anteknya yaitu PKB dan PAN. Di era reformasi yang telah gagal total ini, rupanya telah memberikan peluang besar bagi golongan kapitalis neoliberal di Indonesia yang tergabung khususnya dalam Partai Demokrat yang sekarang ini berkuasa, yang mencerminkan adanya pengejowantahan kaum kapitalis monopol baik yang domestik maupun asing, dalam memanfaatkan undang-undang negara sebagai etikat adanya “kehidupan Demokratis santun“, yang menjamin barlakunya sistem multi partai. Partai-partai dari berbagai aliran politik oleh pemerintah dibiarkan saja eksistensinya, selama kegiatan partai-partai itu tidak membahayakan bagi kelangsungan hidup kekuasaan golongan neoliberal. Jika kegiatan partai-partai politik dipandang membahayakan kepentingan penguasa , maka presiden dan PD-nya segera pasang badan untuk melakukan tidakan yang represif, seperti misalnya terhadap partai koalisi yang menyetujui keputusan sidang Paripurna DPR 03 Maret 2010, yang secara tegas menyalahkan kebijakkan pemerintah dalam konteks bailout Bank Century. Semantara di negeri-negeri kapitalis demikian juga di Indonesia era orde baru partai-partai itu malah dibei sokongan uang oleh negara dalam jumlah yang disesuaikan dengan proporsi suara yang diperoleh dalam pemilihan umum. Selama kaum neoliberal, terutama imperialisme neoliberal, masih mempunyai andalan karena memiliki uang yang berlimpah-limpah, jalan apa saja olehnya dihalalkan. Misalnya sisitem propaganda, merekayasa sistem pemilihan umum supaya menguntunkan golongan neoliberal, menyebarkan intrik-intrik dan menhambur-hamburkan uang sogokan. Pokoknya dengan berbagai jalan, opini umum digiring untuk memenangkan mayoritas suara bagi partai-partai yang tanpa resiko terhadap kekuasaan kapitalisme monopol (imperialisme neoliberal), yang pada umumnya adalah partai-partai yang beraliran Konservatisme, liberalisme dan Sosial demokrasi. Roeslan. [Non-text portions of this message have been removed]
