http://www.antaranews.com/berita/1272877869/mustafa-bumn-siap-kelola-inalum
Mustafa: BUMN Siap Kelola Inalum
Senin, 3 Mei 2010 16:11 WIB
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Negara BUMN mengharapkan dua perusahaan negara,
PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang Tbk, bisa menjadi pengelola PT Indonesia
Asahan Aluminium (Inalum) setelah kontrak Jepang sebagai pemilik saham
mayoritas berakhir 2013.
"Saya sebagai Menteri BUMN, menghendaki kalau bisa BUMN yang mengelolanya,"
kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Senin.
Usai menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri,
Mustafa menuturkan, pembahasan pengelolaan Inalum pasca 2013 sedang berlangsung
antara Kantor Kementerian Perekonomian yang menugaskan Kementerian
Perindustrian untuk membicarakan langsung dengan pihak Jepang.
"Secara prinsip, saya mendukung nasionalisasi perusahaan tersebut, sehingga
kita bisa mengelola dengan semangat dan manajemen baru," kata Mustafa.
Jepang sekarang menguasai 58,9 persen saham Inalum melalui Nippon Asahan
Alumminium (NAA). Sementara, pemerintah Indonesia hanya memiliki 41,1 persen.
Saham NAA dikuasai 50 persen oleh Japan Bank for International Cooperation
(JBIC) dan 50 persen milik swasta Jepang.
Masa berlaku build, operate and transfer (BOT) Inalum akan berakhir 2013.
Sesuai kontrak, tiga tahun sebelum masa berlaku BOT habis, kontrak bisa
diperpanjang dan NAA telah menyampaikan permintaan perpanjangan kepada
Pemerintah Indonesia melalui surat No SCNA-001 tertanggal 26 September 2009.
Pemerintah diketahui telah menunjuk Menteri Perindustrian, MS Hidayat, yang
akan mewakili pemerintah memimpin jalannya negosiasi dengan pihak Jepang.
Jepang berkepentingan agar BOT Inalum diperpanjang guna mengamankan pasokan
aluminium di Negeri Sakura tersebut. Saat ini, sebanyak 60 persen dari produksi
alumunium Inalum sebesar 225 ribu ton, diekspor ke Jepang.
Menurut Mustafa, dirinya belum dapat memastikan soal kepemilikan saham
pemerintah di Inalum, karena masih harus dibicarakan di tingkat Menteri
Perekonomian.
"Saya menerima Duta Besar Jepang, yang intinya mereka ingin mengusulkan
memperpanjang kontrak di Inalum," tegas Mustafa.
Meski begitu diutarakan Mustara, perpanjangan merupakan salah satu opsi, tetapi
ada juga opsi lain yaitu mengundang BUMN yang berminat untuk mengelola Inalum.
"Yah barangkali seperti Krakatau Steel, karena perusahaan merupakan sektor
manufaktur. Kita melihat ada peluang bisnis yang bagus di sana," katanya.
Ditegaskanya, pada sejak 2013 pemerintah akan menjadi pemegang saham 100
persen. "Indonesia tidak akan menjadi pemegang saham minoritas, tetapi menjadi
mayoritas," ujar Mustafa.
Untuk masuk menjadi pengelola Inalum, ia menambahkan, tidak tertutup
kemungkinan juga melibatkan BUMN yang memiliki likuiditas seperti PT Jamsostek,
PT Danareksa.
"Tidak harus perusahaan tambang atau manufaktur, bisa juga melibatkan BUMN
lainnya," katanya.
(ANT/S026)
[Non-text portions of this message have been removed]
