Refleksi : Untuk sekadar catatan orientasi bangunan parlemen di beberapa negeri, dapat dikatakan bahwa gedung parlemen Belanda di Den Haag yang namanya Binnenhof adalah bangunan dari tahun 1583. Capitol di Washington DC, USA adalah bangunan dari tahun 1868 dan contoh lain ialah bangunan parlemen Jepang (Diet) mulai dipakai tahun 1939. Contoh akan panjang sekali, semua bangunan yang disebutkan masih utuh dan dipakai sesuai fungsinya.
Tetapi, di NKRI, bangunan baru dipakai selama 13 tahun sudah dianggap tidak layak untuk dipergunakan dan untuk itu akan dibangun gedung baru dengan biaya kurang lebih US$ 200,-- juta. Barangkali ada "orang sakit jiwa" yang berpikir apakah tidak sebaiknya duit US$ 200,-- dipakai untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak atau juga dibikin bangunan sekolah-sekolah baru untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk? Tetapi, karaketer rezim pengusaha kleptokrasi tidak berpaham demikian, karena mereka sehat dan pandai membuat obyek mengisi kantong usaha pribadi dan oleh sebab itu perlu dibangun gedung Dewan Penipu Rakyat (DPR) baru. http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=131747 [ Senin, 03 Mei 2010 ] Rencana DPR Bangun Gedung Baru Bakal Berjalan Mulus Gedung yang Diketok, Bangunan Lama Baru ditempati 13 tahun JAKARTA - Rencana DPR untuk membangun gedung baru bakal berjalan mulus. Sidang paripurna DPR hari ini (3/5) akan mengesahkan APBN Perubahan 2010. Di dalamnya ikut masuk komponen pembangunan gedung baru sebesar Rp 250 miliar. ''Semua sudah setuju angka itu,'' kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Harry Azhar Azis di Jakarta kemarin (2/5). Rapat kerja banggar yang dihadiri seluruh perwakilan fraksi DPR dan Kementerian Keuangan Sabtu lalu telah menyetujuinya. Hari ini RUU APBNP 2010 itu akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. Apakah Rp 250 miliar itu merupakan bagian dari total anggaran Rp 1,8 triliun yang dibutuhkan untuk membangun gedung baru? ''Kalau itu urusan BURT (badan urusan rumah tangga),'' jawab Harry singkat. Anggota BURT Muhamad Arwani Thomafi menyampaikan, anggaran Rp 1,8 triliun akan dibagi dalam tiga tahap. Melalui APBNP 2010, akan dianggarkan Rp 250 miliar, lalu pada 2011 sebesar Rp 800 miliar, dan Rp 750 miliar akan dianggarkan pada APBN 2012. ''Pembangunan akan langsung dimulai begitu ini disetujui,'' katanya. Sementara itu, usia gedung lama yang akan diganti terhitung masih muda. Gedung yang dianggap tak layak tersebut baru dipakai 13 tahun, yakni mulai DPR periode 1997 atau pada masa akhir kekuasaan Orde Baru. Gedung Nusantara I itu memiliki 24 lantai, termasuk basement, serta fasilitas yang cukup lengkap dan satu anggota DPR menempati satu ruangan. Mengapa gedung yang baru dipakai 13 tahun tersebut diganti? Menurut Arwani, faktanya, kemiringan Gedung Nusantara I yang kini digunakan sebagai ruang kerja para anggota dewan sudah mencapai tujuh derajat. Itu merupakan hasil kajian resmi Kementerian Pekerjaan Umum pada 2009. ''Bahkan, ada beberapa ruangan yang langit-langitnya bolong dan tikus lari ke bawah meja,'' katanya. Menurut Arwani, DPR ingin membangun gedung baru bukan untuk bermewah-mewah. Melainkan agar lebih representatif. ''Gedung yang sekarang ini juga kelebihan muatan. Ada overload sekitar 40 persen,'' ujarnya. Saat dibangun, Gedung Nusantara I memang hanya disiapkan untuk 500 anggota dewan. Saat ini, jumlah anggota DPR sudah 560 orang. Masing-masing rata-rata mempunyai satu asisten pribadi dan satu staf ahli. Dia menambahkan, gedung baru itu terdiri atas 36 lantai, termasuk tiga basement. Ruang setiap anggota akan lebih besar daripada yang ada sekarang untuk mengantisipasi penambahan jumlah staf ahli. Saat ini, Gedung Nusantara I terdiri atas 24 lantai dengan ruang anggota rata-rata berukuran 40-50 meter persegi. ''Jadi, semangatnya, apa yang menjadi kekhawatiran soal keamanan gedung yang sudah miring dan kelebihan beban, bisa dicarikan solusinya,'' ujar Arwani. Lantas, gedung lama akan dirobohkan? ''Nggaklah. Gedung Nusantara I akan diperbaiki. Tapi, belum disepakati untuk apa. Mungkin untuk ruang komisi, fraksi, atau staf ahli,'' jelasnya. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pembangunan gedung baru mutlak diperlukan. Sebab, kondisi Gedung Nusantara I yang kini digunakan sebagai ruang berkantornya 560 anggota dewan tidak lagi memadai. ''Secara teknis, sudah tidak aman dan tidak lagi mendukung kebutuhan saat ini. Apalagi, yang akan datang,'' katanya. Menurut dia, gedung yang akan dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan DPR hingga 50 tahun yang akan datang. ''Sudah sekalian diperhitungkan satu anggota dibantu lima staf ahli,'' jelas Marzuki yang juga ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Tapi, apakah anggaran Rp 1,8 triliun itu masuk akal? ''Ini proyek multiyears,'' jawab Marzuki. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, atas pertimbangan keamanan, fraksinya setuju saja dengan pembangunan gedung baru, asalkan dilakukan dengan pembiayaan yang wajar. Menurut dia, dari sisi keamanan, kondisi Gedung Nusantara I memang cukup membahayakan. (pri/bay/c6/tof) ++++ http://www.thejakartaglobe.com/home/dpr-office-plan-to-be-redrawn-to-cut-costs/372966 May 04, 2010 Markus Junianto Sihaloho Finance Minister Sri Mulyani Indrawati watches as President Susilo Bambang Yudhoyono submits his tax return. (Rumgapres Photo) DPR Office Plan to be Redrawn to Cut Costs Amid mounting public criticism over a plan for a new office building worth Rp 1.8 trillion ($200 million) for lawmakers, House of Representatives Speaker Marzuki Alie said on Monday that he had ordered a review of the design to cut costs. "I've ordered the House Secretariat to review the design and make another one along with the details," said Marzuki, from the ruling Democratic Party. He said the Rp 18 million price tag per square meter of the building was "too expensive." The plan was first hatched under the previous House headed by Speaker Agung Laksono, from Golkar, which ended its tenure last year. Marzuki also questioned the reasons put forward by Golkar lawmakers Priyo Budi Santoso, who is also deputy House speaker, and Harry Azhar Azis, who chairs the House Budget Committee, who said the current building had cracks and was tilting by as much as seven degrees. He said a new building was needed because the current occupancy of 2,500 people was more than triple the 800 people the place had been designed for in the 1960s, as lawmakers now each had at least five assistants and advisers working for them. "We need staff because we want lawmakers to produce high-quality legislation to give the most benefit to the people," he said. "That's why we need the new building." People's Conscience Party (Hanura) House chairman Abdilla Fauzi Achmad said the House leadership must guarantee transparency of the budget for the building. "For us, the technical specifications and procurement of material for the building must be made clear." Democrat legislator Roy Suryo said: "Our top priority with this building is still the people's interests, not ours." [Non-text portions of this message have been removed]
