Posted by: "liemsiok...@yahoo.com"
liemsiok...@yahoo.com
Wed May 5, 2010 5:53 pm (PDT) (Dikutip dari milus jurnalisme)
Memang sudah sesuai skenario awalnya. Bagaimana memenangkan PD melalui
hutang bersyarat (conditional loan) dan pilpres satu putaran dg segala
macam sinetron kecurangan sistemik.
SMI dianggap berhasil oleh WB agar Indonesia (negara kaya) tetap
berhutang bahkan hutangnya naik sd diatas 40% selama ditangan SMI.
Sblmnya IMF WB kawatir kalau Indonesia lepas dr hutang spt Malaysia dan
Thailand (sudah sy tulis dlm buku MENEMBUS BATAS dlm wwcr dg Thaksin
dan Mahathir) krn IMF WB sudah DIUSIR di negara2 Amerika Latin dan Iran
Thailand Malaysia dll. Indonesia adalah TARUHAN AKHIR akan eksistensi
IMF WB (wwcr sy Chomsky n Vadillo di Buku MENEMBUS BATAS).
Maka tidak heran kalau SBY tidak tersinggung sama sekali bawahannya
dibajak tanpa permisi oleh IMF WB krn SBY dianggap bawahannya. Coba
kalau itu terjadi antar MNC pasti ramai.
Jadi Lucu memang negeri kaya raya dipimpin oleh seorang budak IMF WB
sampai realita yg terjadi spt dlm film ALANGKAH LUCUNYA (negeri ini).
Selamat menikmati.
Salam
LSL
.
.
KASUS CENTURY
KPK Diminta Ajukan Cekal Sri
Mulyani
Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary
Rabu, 5 Mei 2010 | 12:25 WIB
DHONI SETIAWAN
Anggota tim inisiator Hak Angket Kasus Bank
Century atau dikenal tim sembilan, Akbar Faizal dari Partai Hanura bersama
anggota tim lainnya ikut menemui Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie di
Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (23/02/2010) . KOMPAS
IMAGES/DHONI SETIAWAN
TERKAIT:
Masih
Umrah, Anggito Belum Dapat Kabar
The
Most Powerful Woman Named Sri Mulyani
SBY
Harus Segera Umumkan Pengganti Sri
SMI
Bikin Rupiah dan Saham Rontok
Posisi
SMI di WB Sangat Strategis
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
diminta mengajukan permintaan surat cekal bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani,
menyusul penunjukan dirinya sebagai Direktur Operasional Bank Dunia.
Sri Mulyani, saat ini, tengah dalam proses pemeriksaan KPK terkait dugaan
pelanggaran dalam kebijakan pengucuran dana talangan Bank Century. Permintaan
agar KPK mencekal Sri Mulyani dilayangkan anggota Tim Pengawas Kasus Bank
Century, Akbar Faisal, dalam pertemuan dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu
(5/5/2010).
"Dengan ditunjuknya Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank, kami
berharap KPK akan mengatakan, monggo Anda ke sana, tapi kasus tetap
bergulir. Bahkan, kalau perlu KPK mengeluarkan surat cekal," ujar Akbar.
Ia mengatakan, pernyataan tegas KPK diharapkan agar prinsip semua orang sama
di hadapan hukum bisa dikedepankan. "Meskipun saya bertanya-tanya, seberapa
penting World Bank. Selama ini, agak rancu, kita yang bantu dia atau dia yang
bantu kita," ujarnya.
World Bank seharusnya tidak menarik pejabat Indonesia yang tengah bermasalah
atau tersangkut kasus hukum.
http://www.suarapem baruan.com/ index.php? detail=News&id=17970
2010-05-05
Kasus Century Tim
Pengawas
Minta KPK Gelar
Perkara
SP/Charles Ulag
Ketua Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR
Priyo Budhi Santoso (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua KPK M. Jasin
disaksikan
Plt Ketua KPK Haryono Umar (tengah), sebelum rapat bersama di Gedung MPR/DPR
Senayan, Jakarta, Rabu (5/5).
[JAKARTA] Tim Pengawas DPR meminta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara skandal Bank
Century,
sehingga bisa diketahui ke mana arah proses penanganan kasus tersebut.
Permintaan tersebut akan disampaikan Tim Pengawas dalam pertemuan dengan KPK
yang digelar hari Rabu (5/5) ini. Hal itu disampaikan anggota Tim Pengawas dari
Fraksi PDI-P, Trimedya Pandjaitan kepada SP di Jakarta, Rabu pagi, sebelum
pertemuan antara Tim Pengawas dengan KPK.
Permintaan gelar perkara oleh tim
pengawas, diakuinya akan menimbulkan pro-kontra. “Kalau permintaan gelar
perkara
ditolak, justru akan menimbulkan pertanyaan lagi ke KPK,” ujarnya.
Selain
permintaan gelar perkara, tim juga menanyakan perlakuan khusus KPK saat
memeriksa Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. “Ini ada apa?
Apakah
KPK sudah diintervensi?” tanyanya.
Tim pengawas, lanjut Trimedya, juga
meminta kasus Century harus menjadi prioritas untuk diselesaikan
KPK.
Pimpinan rapat Tim Pengawas, Priyo Budi Santoso menyatakan KPK diundang
pertama kali dalam rapat perdana Tim Pengawas DPR karena sangat diharapkan
dapat
memberi perkembangan terbaru penyelidikan kasus Bank Century. “Kami sangat
menaruh harapan besar KPK dapat memecahkan telur dari kasus yang masih
terselubung ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah
membantah pihaknya mengarahkan penyelesaikan kasus Century ke gratifikasi dan
bukan korupsi. “Itu kabar yang salah. Kami masih dalam proses penyelidikan dan
belum ada kesimpulan seperti itu,” katanya sebelum menghadiri rapat dengan Tim
Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century, Rabu (5/5).
Dikatakan, KPK sudah
memeriksa 90 orang dari Bank Century, Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, dan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari hasil pemeriksaan sementara, belum ada
yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. “Pemeriksaan belum selesai dan ini
masih tahap penyelidikan, jadi kita belum bisa simpulkan,” ujar Chandra.
KPK, lanjutnya, tetap independen dan melakukan pemeriksaan dengan
berlandaskan asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak, termasuk Wapres
Boediono dan Menkeu Sri Mulyani.
Pada kesempatan itu, Chandra menegaskan
tidak ada perlakuan khusus bagi Boediono dan Sri Mulyani, meskipun KPK
melakukan
pemeriksaan terkait kasus Century di kantor kedua pejabat tersebut. “Saya kasih
tahu, selama ini kita cari informasi bisa ke mana-mana, tapi media tahunya di
KPK saja. Kita jangan pakai asumsi-asumsi,” ujarnya.
Selidiki Aset
Secara terpisah, KPK mulai menyelidiki aset-aset Bank Century di luar
negeri. Penyelidikan itu antara lain dilakukan dengan memeriksa mantan pemilik
Bank Century, Robert Tantular di gedung KPK, Jakarta, Selasa, (4/5). “Saya
diperiksa terkait surat-surat berharga yang ditaruh di Dresdner Bank of
Switzerland,” kata Robert kepada wartawan seusai diperiksa tim penyelidik KPK
selama delapan jam.
Dia menjelaskan, dana Bank Century yang berada di Swiss
itu, antara lain berupa deposit senilai US$ 220 juta. Ada juga dana senilai US$
25 juta yang dilarikan pemegang saham pengendali Bank Century, Rafat Ali Rizvi.
Robert berharap deposito US$ 220 juta di Dresdner Bank of Switzerland segera
diklaim oleh Pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Ketua Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani diperiksa KPK di ruang kerjanya selama enam
jam. Selama diperiksa, Sri Mulyani tak didampingi pengacaranya. Dia
menjelaskan,
penyelidik KPK menanyakan tugas dan kewenangannya dalam proses penanganan Bank
Century.
Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan
pemeriksaan terhadap Sri Mulyani bisa saja dilanjutkan apabila penyelidik masih
membutuhkan keterangannya. “Proses mereka yang dimintai keterangan belum tentu
selesai dalam satu hari. Kita bisa minta lagi keterangan, baik itu Pak Boediono
maupun Bu Sri Mulyani,” katanya.
[J-9/J-11/M- 17/152]
[Non-text portions of this message have been removed]
