Nasib anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dengan bekal kemampuan otak
rata-rata yang standar saja memang tak beruntung di negeri ini.
Keinginan mereka untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah dan kuliah di
perguruan tinggi haruslah dipupusnya.
Ironisnya, keadaan seperti itu justru terjadi di saat anggaran pendidikan telah
berhasil diperjuangankan sehingga mencapai 20% dari total APBN (Anggaran
Pembangunan dan Belanja Negara).
Alasan mahalnya biaya pendidikan selalu bernada klasik yaitu anggaran yang 20%
dari APBN itu belum mencukupi untuk melaksanakan pendidikan gratis di
sekolah-sekolah negeri.
Ajaibnya, ditengah keluhan anggaran yang tak mencukupi itu justru negara sangat
berbaik hati membagi-bagikan anggaran uang negara itu tak hanya untuk khusus
diperuntukkan bagi sekolah negeri saja, namun sekolah swasta pun ikut kebagian
mendapatkan jatah uang dari anggaran APBN.
Hasilnya, sekolah-sekolah negeri menjadi tak bisa digratiskan dan
sekolah-sekolah swasta pun tetap mahal.
Mungkin ada diantara kita yang masih bernafas lega dan merasa beruntung,
lantaran mereka merasa bahwa anak-anak mereka tak akan terlantar dalam
pendidikan, disebabkan dirinya merupakan karyawan kantoran yang bukan
gelandangan dan pemulung.
Mereka merasa bahwa kerepotan lantaran biaya pendidikan itu hanyalah persoalan
miliknya anak-anak dari kaumnya para pengemis dan gelandangan serta pemulung
saja, bukan persoalannya anak-anak dari karyawan kantoran.
Ya, bisa jadi memang begitu, lantaran mereka adalah karyawan kantoran yang
gajinya sangat memadai.
Atau, jika pun karyawan kantoran yang sesungguhnya gajinya juga tak memadai
tapi anak-anaknya masih kecil sehingga belum merasakan mahalnya biaya
pendidikan di zaman ini.
Atau, bisa juga mereka adalah karyawan kantoran yang gajinya tak memadai akan
tetapi anaknya berotak brilian nan jenius sehingga anak mereka mendapatkan
beasiswa untuk biaya pendidikannya.
Terlepas dari soal gaji yang memadai atau tidak memadai, dan perdebatan soal
setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa biaya sekolah di zaman ini
memang mahal, yang jelas Menteri Diknas secara tersirat telah mengakui bahwa di
saat ini memang biaya pendidikan itu mahal.
”Memang harus ada regulasi agar sekolah tidak memungut biaya terlalu mahal,
hingga belasan juta” , kata Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional. ”Akan
kita dorong (mekanisme) subsidi silang agar sekolah tidak menjadi eksklusif dan
elite. Ini harus diatur. Kalau tidak, nanti sekolah X, misalnya, sudah
(kumpulan) anak pintar, kaya-kaya lagi”, tuturnya.
Begitu pernyataan Mendiknas yang dimuat di harian Kompas dalam berita yang
bertajuk “Pendidikan Kian Menguras Air Mata”.
Kembali ke bahsan soal alasan soal mahalnya biaya pendidikan, biasanya alasan
klasik yang lainnya adalah soal konsekuensi dimana sekolah yang berkualitas itu
memang mahal biayanya.
Ya, bisa jadi begitu, biaya sekolah berkualitas memang mahal, sedangkan yang
tak mahal itu berarti tak berkualitas.
Jika begitu, maka hasil produk dari sekolah tak berkualitas tentunya produk
lulusannya juga tak berkualitas.
Akhirulkalam, berdasarkan alasan dan logika itu dapatlah ditarik kesimpulan
bahwa seluruh jajaran pemimpin negeri ini beserta seluruh menteri-menteri
kabinetnya lengkap dengan semua anggota parlemennya itu semuanya merupakan
hasil dari pendidikan yang tak berkualitas.
Lantaran mereka-mereka itu merupakan produk lulusan dari sekolah-sekolah di
zamannya biaya sekolah masih belum mahal alias masih murah .
Wallahulambishshawab.
*
Catatan Kaki :
* Artikel dengan tema terkait soal biaya pendidikan dapat dibaca di
“SBY dan Biaya Pendidikan” .
* Artikel dengan tema lainnya dapat dibaca di “Gaji Lokal, Biaya Hidup
Internasional” , dan “Industri Pariwisata Gigolo Kuta Bali” , serta “Indonesia
Hamil Tua” , dan “Pilih Sri Mulyani atau Susno Duadji ?” .
* Foto ilustrasi dicopy paste dari sini dan sini serta sini dan sini
*
Negeri Tak Gratis, Swasta Pun Mahal
http://edukasi.kompasiana.com/2010/05/08/negeri-tak-gratis-swasta-pun-mahal/
*
[Non-text portions of this message have been removed]
