Refleksi : Jauh di horizont? http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=137315
Kejayaan Itu Masih Jauh Setiap bangsa pasti bercita-cita menjadi bangsa yang maju dan berjaya, bahkan kalau perlu memegang supremasi politik, militer, ekonomi, dan peradaban. Keinginan seperti ini dibenarkan bukan hanya secara politis dan kultural, melainkan juga teologis. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa "setiap puak berbangga atas arah perjuangan masing-masing (kullu hizbin bi ma ladaihim farichun, QS Rum: 32). Dan, "masa-masa kejayaan itu Aku pergilirkan di antara bangsa-bangsa" (wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina l-nas, QS Ali Imran: 140). Maka sangatlah beralasan jika setiap anak bangsa senantiasa risau dan bertanya-tanya: kapan giliran bangsa Indonesia maju dan berjaya? Berjaya di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara, kemudian di antara bangsa-bangsa Asia, dan akhirnya di antara bangsa-bangsa dunia. Kapan bangsa Indonesia dihargai, dihormati, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain karena kemajuannya di bidang ekonomi, politik, militer, dan peradaban? Apakah itu yang disebut nasionalisme dan patriotisme seperti yang sering dikutip para pejabat negara dan tokoh politik itu? Lihat saja infrastruktur fisik dan budaya yang akan menopang kemajuan bangsa, yang masih serba kurang dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Angka korupsi masih menggila. Terbongkarnya mafia hukum, makelar kasus, dan sekarang makelar pajak, dan entah makelar apa lagi yang akan muncul ke permukaan. Semua yang selama ini ditampakkan sebagai mulus dan rapi ternyata kamuflase belaka. Kenyataan ini tidak jarang membikin kita frustrasi. Apalagi jika kita melihat indikator-indikator di berbagai bidang kehidupan, baik politik, hukum, ekonomi, maupun sosial dan budaya seperti yang tercermin pada indeks-indeks pembangunan manusia. Betapa tidak, di kawasan Asia Tenggara saja kita belum berjaya. Untuk meraih prestasi kejayaan di antara bangsa-bangsa Asia dan dunia tampaknya masih memerlukan beberapa generasi lagi. Kita masih termasuk dalam kategori bangsa yang tertinggal. Ketertinggalan ini telah menjadikan kita kadang dihinggapi psikologi kekalahan dan rendah diri. Ada gejala kita mengalami krisis percaya diri (self confidence) yang mengakibatkan kita menjadi kurang semangat, lemah etos untuk berjuang, dan kehilangan elan vital. Kalau bukan karena ajaran agama yang mengharamkan berputus asa, kita tidak lagi optimistis. Kita putus asa. Hanya karena ayat Al-Quran di atas kita tidak putus asa. Tetapi, tetap yakin bahwa prestasi dan prestise itu --meski masih panjang dan lama-- pasti akan datang juga. Kita yakin dapat menyusul ketertinggalan tersebut. Pasalnya, sejatinya syarat untuk mencapai kemajuan ada di bangsa ini. Menurut Profesor Kishore Mahbubani (Dekan School of Lee Kwan Yew Public Policy, NUS, 2008), berdasarkan pengalaman Cina, India, dan beberapa negara macan Asia lainnya, faktor-faktor yang menjadi syarat kemajuan suatu bangsa pada sejatinya ada pada diri bangsa Indonesia. Negara ini bukan hanya indah bagaikan zamrud katulistiwa, melainkan juga alamnya menyediakan hampir semua potensi yang memungkinkannya maju dan berjaya. Walhasil, negara ini hanya tinggal membenahi nation and character building-nya. Profesor Mahbubani, misalnya, bukan yang pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan maju jika berhasil menghapuskan mental feodalisme dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Banyak tokoh dan pakar yang menuding mental feodalisme sebagai biang kerok stagnasi bangsa ini menuju kemajuan. Feodalisme dalam pemerintahan itu sangat negatif dan destruktif. Karena feodalisme, kritisisme hilang, dan berkembang budaya "asal bapak senang", alias menjilat. Pejabat birokrasi yang feodal cenderung suka bagi-bagi kekuasaan secara nepotis yang anti-meritokrasi, dan uang seperti layaknya Robin Hood. Mereka minta dilayani, bukan melayani. Masyarakat memandang pejabat negara dan pemerintahan dalam konstruksi feodalisme: menuntut kolega dan kerabatnya yang menjadi pejabat negara harus memberikan "sesuatu" kepada mereka dalam bentuk jabatan dan materi. Masyarakat, apalagi sanak famili, bagaikan semut merubung gula, berduyun-duyun mengepungnya dengan sejumlah proposal dana, memo, dan koneksi sebagai bukti dapat ikut merasakan kekuasaan. Jika tidak mau memberikan itu semua, sang pejabat dianggap egois, pelit, dan tidak bermanfaat bagi keluarga. Maka, untuk memenuhi tuntutan tersebut, sang pejabat harus mempraktekkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini benar-benar merupakan dampak dari budaya feodalisme dalam pemerintahan dan dalam masyarakat yang sangat destruktif. Maka kita harus memulai dari diri kita masing-masing. Hilangkan feodalisme dari diri masing-masing. Gerakan memperbaiki diri masing-masing sebagai gerakan sentripetal ini niscaya akan memiliki dampak sentrifugal, yang pada akhirnya negara kita menjadi benar-benar semakin baik. Ayo, kita mulai dari diri sendiri. Ibda' bi nafsik! Hajriyanto Y. Thohari Wakil Ketua MPR-RI [Perspektif, Gatra Nomor 24 Beredar Kamis, 22 April 2010] [Non-text portions of this message have been removed]
