Refleksi : Pak Harto yang Pancasilais didukung apalagi SBY. Tapi, bagaimana dengan sang pencipta Pancasila, koq tidak direhabilitasi? Pencipta tidak direhabilitasi tetapi ilmunya dipuja-puja. Apakah ini bukan aneh bin ajaib di dunia Abunawas?
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=18370 2010-06-01 SBY: Hentikan Perdebatan Pancasila ANTARA/Widodo S Jusuf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) berjabat tangan dengan mantan presiden Megawati Soekarnoputri disaksikan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno (kiri) dan Ketua DPD Irman Gusman (kedua dari kanan) pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (1/6). [JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua kalangan untuk menghentikan perdebatan mengenai Pancasila sebagai dasar negara RI. Pancasila justru harus diperlakukan sebagai ideologi yang hidup untuk merespons berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun dunia, baik masa kini maupun masa depan. "Tidak sepatutnya kita memperdebatkan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Ini penting. Karena MPR, melalui Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita paterikan dan kita hentikan perdebatan Pancasila sebagai dasar negara," ujar Presiden, saat berpidato dalam rangka Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tentang Pancasila, di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (1/6). Peringatan tersebut juga dihadiri Wapres Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, serta mantan presiden dan wapres, termasuk Megawati Soekarnoputri, yang untuk pertama kalinya hadir dalam acara resmi kenegaraan, sejak tidak menjabat sebagai presiden pada 2004. Konsensus Dasar Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan, transformasi dan reformasi yang sedang berjalan saat ini, sejatinya adalah keberlanjutan dan perubahan. Hal-hal yang relevan, yang merupakan warisan dari para pendahulu pendiri Republik, harus menjadi bagian dari keberlanjutan. "Hal-hal baru bisa kita ambil, tanpa menggoyahkan dan menanggalkan konsensus dasar, di mana Pancasila merupakan salah satu dari empat pilar sejak Indonesia merdeka," tandasnya. Peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 tersebut, lanjut Presiden, dimaksudkan untuk lebih memahami pemikiran besar Bung Karno, dan agar bangsa Indonesia mengerti jejak sejarah Pancasila sebagai dasar negara. "Rangkaian dokumen sejarah mulai 1 Juni 1945 hingga teks final di Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, adalah satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah Pancasila," terangnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden menguraikan tujuh pemikiran penting Bung Karno yang disampaikan saat berpidato 65 tahun silam. Pertama, pidato 1 Juni 1945 mengingatkan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), bahwa yang hendak disepakati adalah dasar Indonesia untuk merdeka. Kedua, dasar negara yang ditawarkan Bung Karno adalah paham kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. "Lima butir itu yang dikedepankan. Bung Karno adalah penggali Pancasila, dan telah memikirkan dasar, asas, falsafah, dan ideologi Indonesia selama 27 tahun, sejak beliau berusia 17 tahun pada tahun 1918 hingga pidato 1 Juni 1945," ujarnya. Ketiga, nasionalisme yang dimaksudkan Bung Karno bukanlah kebangsaan yang sempit. "Tetapi nasionalisme menuju persatuan dunia. Bung Karno mengatakan, nasionalisme bergandengan peran dengan internasionalisme atau kemanusiaan. Aplikasinya, kita tidak menjadikan nasionalisme yang sempit, memusuhi yang serba asing," kata Presiden. Keempat, negara yang didirikan adalah negara kebangsaan. "Harus dicegah hal-hal yang menjauhkan kita dari kehendak bangsa untuk bersatu. Pemimpin dan tokoh masyarakat harus menjadi pelopor, jangan ikut-ikutan mengembangkan ikatan yang sempit," ujarnya mengingatkan. Kelima, menolak kosmopolitisme atau paham yang tidak mengakui sebuah bangsa. Keenam, pandangan mengenai demokrasi. Ketujuh, konsep negara gotong royong atau kebersamaan. Terkait dengan pergeseran geopolitik dan ideologi global, Presiden SBY mengungkapkan saat ini arsitektur perekonomian global tidak ada lagi yang menganut secara ekstrem paham sosialisme atau Marxisme atau komunisme di satu sisi, dan paham neoliberalisme atau kapitalisme di sisi lain. Semua paham itu, secara ekstrem telah gagal menghadirkan kesejahteraan global. "Kita harus memastikan bahwa bangun ekonomi Indonesia belajar dari kegagalan sistem-sistem tersebut. Mari kita pastikan bahwa bangun ekonomi kita adalah ekonomi terbuka dan berkeadilan sosial, yang juga dijiwai pemikiran para pendiri bangsa," ajaknya. Presiden juga meminta agar Pancasila tidak diberlakukan sebagai dogma yang kaku, apalagi dikeramatkan. "Itu justru menghalangi Pancasila untuk merespons tantangan jaman, baik pada tingkat nasional ataupun dunia. Nilai besar Pancasila manakala kita mengaktualisasikannya untuk menghadapi tantangan jaman baik sekarang maupun masa depan," ujarnya. Sementara itu, Taufiq Kiemas mengatakan, peristiwa 65 tahun lalu, ketika para pendiri bangsa membicarakan dasar negara Indonesia merdeka, merupakan sejarah penting. Saat itu, di hadapan sidang BPUPKI, Bung Karno berpidato menjelaskan butir demi butir usulan mengenai prinsip bernegara yang kemudian hari diberi nama Pancasila. "Memaknai Pancasila, berarti kita menegaskan komitmen bahwa Pancasila bukan hanya konsep pemikiran Bung Karno semata, tetapi menjadi dasar ideologi dalam menjalankan kehidupan berbangsa di berbagai aspek," ujar Taufiq. Terkait peringatan tersebut, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo mengatakan, masih terdapat pemahaman yang berbeda-beda terkait tafsir otentik lahirnya Pancasila yang sebenarnya. "Karena itu, pelurusan jejak sejarah lahirnya Pancasila sesuai dengan sejarah terbentuknya dasar negara merdeka, sangat penting," ujarnya. Secara terpisah, sejarawan Anhar Gonggong menilai, selama 65 tahun Indonesia mencapai kemerdekaan, Pancasila sebagai dasar negara belum digunakan secara baik. "Setiap program pemerintah yang dijalankan tidak dikendalikan atas dasar Pancasila. Masyarakat jauh dari kesejahteraan. Padahal Pancasila mengarahkan terciptanya kesejahteraan rakyat," ujarnya. Menurutnya, hari lahir Pancasila 1 Juni, harus dijadikan momentum bersama, khususnya bagi pemerintah agar kembali menyelaraskan program kerakyatan berlandaskan Pancasila, yakni keadilan sosial. [J-9/J-11/R-15] [Non-text portions of this message have been removed]
