Kursi KADIN 1 sudah mulai ramai diperebutkan 4 calon ketua. Keempat calon tersebut adalah: 1. Chris Kanter saat ini Masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Perhubungan Kadin 2. Sandiaga S. Uno menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang UMKM dan Koperasi Kadin 3. Suryo B. Sulisto saat ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin 4. Wishnu Wardhana sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Lembaga Keuangan Non Bank dan Pasar Modal Kadin.
(DetikFinance) Chris Kanter menginginkan agar Kadin tidak boleh menjadi kepanjangan tangan partai politik dan pemerintah. Sebagai sebuah institusi wadah berkumpulnya pengusaha, menurut Chris posisi Kadin dengan pemerintah harus memiliki hubungan baik namun harus tetap kritis. Pengalaman membuktikan jika Kadin terlalu diintervensi penguasa maka akan menjadikan posisi Kadin bias. Kadin harus tetap mengambil posisi perspektif dari sisi dunia usaha meski pengurusnya berlatar belakang kader partai politik. "Berdasarkan pengalaman, selama ini, bebas lebih menguntungkan dibandingkan adanya kepentingan politik," kata Chris dalam perbincangannya dengan wartawan di Jakarta, Selasa malam (22/6/2010). Ia kembali menegaskan hubungan baik dengan penguasa harus tetap dilakukan. Peluang peran Kadin untuk dikerdilkan layaknya bonsai oleh pemerintah bisa saja terjadi karena dasar hukum Kadin yaitu UU No 1 tahun 1987 tidak memiliki Peraturan Pemerintah (PP) aturan penunjangnya. Chris menjelaskan kepastian nama Ketum Kadin baru akan ditentukan sebelum tanggal 25 Agustus 2010. Saat ini para calon harus mampu meraih suara sebanyak-banyaknya dari kadin daerah (kadinda) sebanyak 99 suara dari 33 provinsi dan perwakilan suara asosiasi sebanyak 30 suara. "Hasil keputusan munasus paling lambat tanggal 25 Agustus 2010," katanya ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.detikfinance.com/read/2010/06/23/120200/1384601/4/pengelolaan-kad in-diusulkan-pakai-dana-apbn Rabu, 23/06/2010 12:02 WIB Pengelolaan Kadin Diusulkan Pakai Dana APBN Suhendra - detikFinance Chris Kanter (Foto: Kadin) Jakarta - Menjelang masa pemilihan ketua umum (Ketum) kadin Agustus mendatang, banyak konsep dan ide yang ditawarkan oleh para calon ketum Kadin. Chris Kanter, salah satu calon ketum Kadin mengusung ide mengenai pengelolaan kadin sebagai sebuah institusi masuk dalam APBN dari sisi pendanaan. Hal ini menurutnya memang tak populis, namun cara ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara agar ketua umum kadin mendatang tidak hanya didominasi oleh pengusaha pemilik modal besar tapi juga oleh orang-orang yang tepat dari sisi kemampuan tanpa melihat ukuran kekuatan finansialnya. Dikatakan Chris, selama ini operasional Kadin setiap bulannya selalu mengalami defisit, meski ada iuran dari anggota. Setiap bulannya dana operasional yang dibutuhkan pengurus pusat Kadin rata Rp 600 juta per bulan. "Kalau perlu kadin masuk dalam APBN. Ini saya angkat, KPK, hakim juga pakai anggaran negara kok. Kalau nggak maka hanya orang kaya yang menjadi ketua umum," kata Chris dalam perbincangannya dengan wartawan di Jakarta, Selasa malam (22/6/2010). Ia menambahkan, jika masuk APBN, posisi dan peranan Kadin harus tetap indpenden alias tak menjadi kepanjangtanganan kepentingan pemerintah. Menurut Chris jika wacana itu tak bisa diterima maka paling tidak pemerintah harus membuat ketentuan baru sebagai solusinya agar ada kewajiban para pelaku usaha wajib menjadi anggota Kadin. Mengingat selama ini UU No 1 tahun 1987 mengenai organisasi Kadin belum dibuat peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) mengenai Kadin. "Kalau tidak ya maka kita harus ada di dalam APBN dan APBD," kata pengusaha yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Perhubungan Kadin itu. Chris juga mengakui keterlibatan dunia usaha dalam Kadin belum maksimal, ia mencontohkan para pelaku usaha keturunan yang cukup banyak terjun dibidang ekonomi justru belum banyak terwakili di Kadin terutama untuk pengusaha menengah ke bawah. "Teman-teman yang keturunan terwakili itu yang besar-besar, yang menengah dan kecil belum, ini fakta," katanya.
