http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59944:menghempang-korupsi-gaya-ali-sadikin&catid=78:umum&Itemid=139
Menghempang Korupsi Gaya Ali Sadikin
Oleh : Syaiful Anwar Lubis
Maraknya kasus korupsi di negeri ini, sudah menjadi berita sehari-hari di
berbagai media. Mulai dari yang paling sederhana, sampai yang kelas kakap. Dari
pelaku yang melibatkan pegawai rendahan, sampai kelas pejabat. Kejahatan yang
konon sudah berusia sepanjang sejarah umat manusia ini, terus menerus menjadi
tantangan peradaban manusia.
Dari sedikit pejabat di negeri ini, yang mencoba menghempang korupsi
adalah almarhum Ali Sadikin. Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang populer disapa
Bang Ali, memanfaatkan Pers dalam upaya menghempang terjadinya korupsi,
khususnya di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta, di masa kepemimpinannya.
Seperti dituturkan Bambang Harymurti, Wakil Ketua Dewan Pers, dalam
pelatihan Ahli Dewan Pers di Batam 14-16 Juni lalu, ketika menerima estafet
kepemimpinan di DKI, Bang Ali, kebingungan, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DKI Jakarta hanya sekitar Rp66 juta! Lalu apa yang bisa dilakukan dengan dana
sekecil itu?
Setelah mengumpulkan para staf, Bang Ali mendapat masukan : sebenarnya
banyak sumber dana yang bisa diperoleh, di antaranya dari perjudian yang sedang
marak saat itu, namun dikelola secara illegal. Artinya, para cukong hanya
memanfaatkan oknum-oknum untuk mengamankan jalannya perjudian. Bagaimana kalau
perjudian dilegalkan saja, sehingga Pemerintah Daerah mendapat masukan secara
resmi?
Ide ini sangat masuk akal, menurut Bang Ali. Letnan Jendral Marinir ini
kemudian berdialog dengan berbagai pihak, termasuk Kapolda dan Pangdam, sampai
akhirnya mengumpulkan para cukong yang siap membayar retrebusi secara resmi ke
kas Pemprov DKI Jakarta. Maka perjudian pun dilegalkan di DKI Jakarta, dan
pemasukan ke kas Pemda DKI mengalir deras, sehingga Bang Ali mampu mengubah
wajah Jakarta yang sangat kumuh menjadi lebih baik.
Tentu saja, ada risiko serius yang harus dipikirkan, dan ternyata sudah
dipikirkan Bang Ali yakni: korupsi. Jajaran pejabat Pemda, yang selama ini
mengelola uang dalam jumlah kecil, tiba-tiba menggelembung sekian besar, sudah
barang tentu akan tergiur untuk melakukan penyimpangan!
Di saat yang sama, Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan mendirikan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam upaya mendampingi warga
masyarakat menghadapi berbagai persoalan dengan Pemerintah DKI, termasuk soal
penggusuran dan sejenisnya. Di samping itu, Gunawan Muhammad dan kawan-kawan
juga mendirikan majalah Tempo.
Seperti dituturkan Bambang Harymurti, Bang Ali menjadi donatur LBH dan
majalah Tempo. Padahal, majalah Tempo sendiri, terus menerus menyoroti
persoalan di DKI, termasuk juga Adnan Buyung Nasution dengan LBH-nya acapkali
berhadapan dengan Pemerintah DKI Jakarta.
Apakah Bang Ali tidak protes atau berkecil hati? Logika sederhananya,
masa sudah ikut membantu pendanaan, justru mendapat serangan kritikan dari yang
dibantu?
Justru di sinilah kecerdasan seorang Ali Sadikin. Bang Ali tidak pernah
protes, dengan berita-berita yang dimuat majalah Tempo. Juga tidak berkecil
hati, harus berhadapan dengan Adnan Buyung Nasution lewat LBH-nya.
Dalam dialog dengan Bambang Harymurti, Bang Ali justru tersenyum
mengingat strateginya di kala memimpin Jakarta di awal-awal tahun 70-an itu.
Menurut Bang Ali, justru dengan adanya berita-berita di Majalah Tempo, dia
menjadi mudah mengawasi lingkungannya dari tindakan korupsi dan penyimpangan.
Para bawahan menjadi takut melakukan tindakan penyimpangan karena akan menjadi
sorotan serius majalah Tempo.
Coba, bayangkan, jika harus menambah pegawai bagian pengawasan? Berapa
banyak tenaga baru akan direkrut, dan berapa besar anggaran baru yang harus
dikeluarkan? Dan bukan tidak mungkin, ketika mereka sudah bergaul dalam
lingkungan yang sama secara terus menerus, akan membuka peluang, para pengawas
pun akan ikut kong-kalikong melakukan korupsi!
"Coba bandingkan, jika yang mengawasi adalah Tempo berapa sih
anggarannya? Kecil sekali, dan dampaknya cukup besar," cetus Bang Ali seperti
ditirukan Bambang Harymurti! Sebuah strategi cerdas, seorang Ali Sadikin di
zamannya!
Pers dan Pencegahan Korupsi
Bisakah strategi semacam ini, diterapkan di masa kini? Tentu ini
pertanyaan menarik. Khususnya menyangkut, siapa pemimpin yang berani bertindak
seperti Ali Sadikin. Sebab sudah menjadi kenyataan, sulit sekali mencari sosok
pemimpin yang mumpuni terhadap tugas dan tanggungjawabnya, apalagi memanfaatkan
Pers untuk menjadi pengawas di lingkungan pemerintahannya. Kebanyakan yang
terjadi saat ini. justru kritikan pers dianggap sebagai lawan, sehingga tidak
perlu ditanggapi positif.
Padahal, seperti strategi Bang Ali, pemberitaan pers, menjadi bentuk
pengawasan yang efektif. Pers yang bebas dalam menjalankan fungsi kontrol
sosialnya sangat berperan bagi pembangunan Jakarta, di masa kepemimpinan Ali
Sadikin.
Meski dalam kurun waktu berbeda, kota Medan, yang baru saja usai
melaksanakan pesta puncak pemilihan Walikota/ Wakil Walikota, sebenarnya sangat
membutuhkan sosok pemimpin yang berani dan memiliki strategi dalam mengatasi
berbagai persoalan yang ada dan berkembang.
Mungkin tidak harus sama persis dengan gerakan Bang Ali Sadikin. Tapi
paling tidak, harus memiliki keberanian yang rasional. Sebab cukup banyak
persoalan yang dihadapi kota berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa ini. Mulai dari
tidak jelasnya penataan pasar, pedagang kaki lima, penataan kawasan pemukiman,
sistem administrasi kependudukan yang amburadul, sampai tidak perdulinya
Pemerintah Kota terhadap banyaknya bangunan bersejarah yang dihancurkan, demi
mengejar identitas baru sebagai kota metropolitan!
Jika Bang Ali berani melakukan penggusuran secara tegas, kenapa Walikota
Medan takut bertindak yang sama demi kepentingan yang lebih besar? Di sinilah
agaknya peran Pers bisa dilibatkan secara lebih proporsional. Pers yang bebas
dalam menjalankan peran kontrol sosialnya, akan bisa menjadi lembaga pengawas
yang efektif, baik menyangkut kebijakan administratif maupun teknis. Sehingga
pejabat di lingkungan Pemerintah Kota, tidak seenaknya membuat kebijakan tanpa
memikirkan dampak serius yang bakal muncul di kemudian hari. Atau sebaliknya,
tidak memperdulikan aturan yang ada demi memuluskan sebuah rencana proyek yang
sebenarnya tidak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat luas.
Tapi sebesar apa keberanian yang dimiliki Walikota Medan, yang baru
menerima amanah dari warga kotanya untuk mengubah keadaan kota bersejarah ini
kearah yang lebih baik? Jawabannya pasti ditunggu warga Medan! ***
Penulis adalah Jurnalis Televisi, Bermukim di Medan
[Non-text portions of this message have been removed]
