Ibu Kota di Palangkaraya, Itu Mimpi Soekarno
Elin Yunita Kristanti, Agus Dwi Darmawan
Selasa, 27 Juli 2010, 00:29 WIB
VIVAnews -
Saat ini bergulir wacana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.
Sebab, kota metropolitan ini sudah terlalu terbebani sebagai pusat
perdagangan dan keuangan.
Belum lagi kemacetan yang makan biaya Rp17,2 triliun setiap tahun. Juga ancaman
gempa bumi.
Kalimantan
pun jadi pilihan. Menurut Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
yang membidangi Pemerintahan, Teguh Juwarno, ini bukan wacana baru.
"Itu kan gagasan sudah lama," kata Teguh kepada VIVAnews, Senin, 26 Juli 2010,
"Gagasan agar Ibukota negara ditempatkan di wilayah tengah Indonesia."
Hal
ini diamini Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani. "Wacana
pemindahan Ibukota itu sudah dari zaman Bung Karno, tapi sampai
sekarang tidak terlaksana," kata Muzani.
Memang benar, ide
memindahkan ibu kota ke Kalimantan memang dicetuskan oleh Presiden
Pertama RI, Soekarno. Bung Karno kala itu menunjuk Kota Palangkaraya
sebagai calon kuat.
Dalam buku berjudul 'Soekarno & Desain
Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya' karya Wijanarka disebutkan, dua
kali Bung Karno mengunjungi Palangkaraya -- untuk melihat langsung
potensi kota itu untuk jadi pusat pemerintahan.
Wacana
pemindahan ibu kota Indonesia ke Kota Palangkaraya juga pernah
diungkapkan Presiden pertama RI Soekarno. Saat meresmikan Palangkaraya
sebagai ibu kota Provinsi Kalteng pada 1957, Soekarno ingin merancang
menjadi ibu kota negara.
Palangkaraya, kota yang pernah
diidamkan Bung Karno sebagai ibu kota, memiliki luas mencapai 2.678,51
km persegi. Bandingkan dengan luas Jakarya yang 661,52 km persegi.
Selain itu, tak ada gunung api di sana. Palangkaraya juga jauh dari potensi
gempa.
Namun,
usaha Soekarno saat itu kandas, selain karena faktor pengadaan bahan
dan medan yang sangat sulit, saat itu juga sedang dipersiapkan
penyelenggaraan Asian Games dan ajang olahraga tandingan Olimpiade,
Games of the New Emerging Forces (Ganefo).
Lebih rumit dari 'bedol desa'
Golkar melalui Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menilai belum
saatnya Ibukota dipindahkan dari Jakarta.
Alasannya, pemindahan Ibukota tidak mudah dan sederhana.
Pendapat
tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar
Aziz. Kata politisi Golkar itu, butuh usulan yang kongkret tentang
wacana perpindahan itu langsung dari pemerintah.
Tak hanya
masalah dana saja yang dipusingkan dalam membangun kota baru, tapi
'tetek-bengek' atau persyaratan lain juga harus memenuhi, misal kajian
lokasi, studi ekonomi dan sejumlah faktor lain.
"Pemerintah juga harus mengusulkan revisi undang-undang tentang ibu kota
negara," kata Harry kepada VIVAnews, Selasa 26 Juli 2010 malam.
Sebagaimana
diketahui bahwa pada 2007 silam, pemerintah bersama DPR RI baru saja
menyepakati penggantikan UU No. 34 Tahun 1999 yang mengatur tentang
Propinsi DKI Jakarta dalam kedudukannya sebagai ibukota negara.
Undang-undang
baru ini, baru saja disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyon
pada 30 Juli 2007. Dalam undang-undang negara bernomor 29 Tahun 2007
ini diatur tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Harry
mengatakan memang proses itu memang tidak akan mudah. "Tapi bisa saja
kalau DPR minimal 13 orang menyetujui mengusulkan perubahan atau
pemerintah dari kementerian mengusulkan tentang wacana perubahan itu,"
kata dia (np).
Satrio Arismunandar
Executive ProducerNews Division, Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790
Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 3542, Fax: 79184558,
79184627 http://satrioarismunandar6.blogspot.com
HP: 0819 0819 9163
"Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan turunnya si tigawarna
(Belanda). Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, belumlah pekerjaan
kita selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat"
(Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1950)
[Non-text portions of this message have been removed]
