http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/quo-vadis-pdip/
Selasa, 03 Agustus 2010 12:52
"Quo Vadis" PDIP?
OLEH: TJIPTA LESMANA
Terpilihnya Darmin Nasution sebagai gubernur Bank Indonesia pekan lalu membuat
banyak pihak geleng-geleng kepala.
Petinggi pemerintah yang banyak disebut namanya dalam rapat-rapat Pansus Bank
Century tempo hari, kemudian resmi disebut juga namanya pada keputusan akhir
Dewan Perwakilan Rakyat, ternyata bisa lolos? Bukankah ini menunjukkan sikap
inkonsisten sebagian besar wakil rakyat kita di Senayan? Namun, sebagian orang
bersikap cuek saja. Artinya, jangan terkejut jika Darmin akhirnya lolos dengan
mulus pada uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi XI DPR.
Pertama, penanganan skandal Bank Century sudah hampir mencapai tahap "tidur".
Jangankan DPR, para inisiator kasus ini pun terkesan sudah malas berbicara
lagi, entah apa sebabnya. Kedua, jauh hari sebelum nama Darmin disodorkan oleh
Presiden Yudhoyono kepada DPR, Satuan Gabungan Koalisi Partai Pendukung
SBY-Boediono sudah menyatakan dukungannya kepada calon tunggal yang diajukan
SBY. Bukankah para pengamat sudah mengatakan kalau Setgab ini seperti "kabinet
bayangan"? Masalah apa pun kalau sudah dirapatkan dan disepakati oleh Setgab
hampir dipastikan akan mulus-mulus saja. Jangan lupa, lebih dari 70 persen
suara DPR di bawah "kekuasaan" Setgab.Ya, inilah keunikan sistem presidensial
di Republik Indonesia yang mustahil Anda dapatkan dalam buku teks ilmu politik
di seluruh dunia!
Ketika berita berseliweran bahwa Presiden bakal menyodorkan satu nama saja
untuk calon gubernur Bank Indonesia, kita sudah tahu bahwa calon itu 99 persen
pasti diterima DPR. Presiden tentu sebelumnya sudah membuat kalkulasi politik
yang matang sebelum mengajukan calon tunggal.
Namun, segera setelah Darmin terpilih, isu money politics santer sekali
bertebaran. Kawan saya, Adi Masardi, bahkan yakin sekali kalau kemenangan
Darmin tidak lepas dari politik uang. Tentu, tidak mudah membuktikan tudingan
ini, sebab tindakan suap-kata seorang mantan anggota Dewan beberapa tahun
lalu-sama dengan orang "buang gas." Baunya terasa sekali, siapa yang "ngegas",
sulit dibuktikan. Bagaimana bisa dibuktikan kalau pantat manusia yang kentut
itu pun sudah tidak bau lagi, setelah berhari-hari berlalu? Lain kalau
kejahatan ini terjadi di negara barat, Amerika misalnya. Di sana dengan cepat
bisa dibentuk sebuah investigator independen yang diberikan kewenangan penuh
untuk membongkar kasus kejahatan yang melibatkan kejahatan kebohongan publik.
Para anggota Fraksi PDIP di Senayan, tampaknya sadar kalau mereka menjadi
target kecaman publik karena ikut-ikutan meloloskan Darmin. Untuk itu, pekan
lalu mereka serempak melancarkan aksi walk-out dalam rapat dengar pendapat
Komisi XI dengan Gubernur Bank Indonesia. Sayang, tindakan itu dinilai sudah
terlambat. Sejumlah anggota Fraksi PDIP masih memendam perasaan kesal, jengkel,
dan malu.
Tawaran Uang
Syahdan, Prof Gayus Lumbuun, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR-RI pun akhirnya
"menyanyi". Dalam wawancaranya dengan sebuah harian di Jakarta, Gayus
mengemukakan masalah penetapan Darmin sebagai gubernur Bank Indonesia membawa
masalah internal sendiri dalam Fraksi PDIP. Beberapa kawannya masih
mempertanyakan mengapa sikap fraksi berubah terhadap Darmin. Gayus pun
terang-terangan mengaku ada pihak yang mendekatinya sebelum pemilihan Darmin,
dan menawarkan sejumlah uang. Namun, dengan tegas ia menolak tawaran tersebut.
Kalau memang demikian, benar ada money politics, kan? Setelah Gayus, giliran
Eva Sundari yang cuap-cuap. Wakil rakyat yang satu ini, bersama Prof Gayus
Lumbuun, termasuk yang kritis dalam rapat-rapat Pansus Bank Century. Dia dan
kawan-kawan semula sudah siap menolak Darmin Nasution. Tetapi, "Saya tidak bisa
ngapa-ngapain lagi, karena Pak Emir bilang untuk pilih Darmin dan itu adalah
perintah dari DPP PDIP. Saya langsung diam, begitu Pak Emir bilang seperti
itu!" kata Eva.
Pengakuan Eva Sundari, tampaknya bukan asbun alias asal bunyi. Lain Eva, lain
pula Maurara Sirait. Putra Sabam Sirait yang tempo hari paling ngotot untuk
membongkar skandal Bank Century bisa memahami sikap fraksinya yang menerima
Darmin.
Menurut Ara Sirait, PDIP menempuh sikap kompromistis, karena mengakui
kepiawaian Darmin dalam masalah perbankan. Ia merasa puas karena penerimaan
Darmin disertai "catatan", antara lain kesediaannya mengundurkan diri manakala
terbukti bersalah dalam skandal Bank Century. Lagi-lagi, Gayus Lumbuun tidak
bisa menyembunyikan kekesalan dan kekecewaannya. Menurut Gayus, catatan yang
diberikan DPR sigfatnya hanya basa-basi!
Siapa Emir Moeis yang disebut-sebut Eva Sundari? Anggota DPR dari Fraksi PDIP
ini memang kerap "masuk headline" koran-koran nasional. Ketika skandal Bank
Century meledak pun, Emir disebut-sebut menerima aliran sejumlah dana dalam
bentuk dolar. Berita itu dengan cepat ditepis Emir. Ia mengaku punya bisnis
yang menggunakan jasa Bank Century. Dalam kasus travel cheque terkait pemilihan
Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom, nama Emir Moeis pun
disebut-sebut.
Mengapa Emir Moeis memerintahkan seluruh anggota Fraksi PDIP untuk mendukung
Darmin Nasution? Benarkah perintah itu berdasarkan perintah Megawati
Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP? Kalau memang begitu, Ibu Mega harus memberikan
keterangan sejelasnya kepada rakyat Indonesia, bukan sekadar kader-kader PDIP.
Mengapa PDIP ikut-ikutan menerima Darmin, padahal Darmin termasuk salah satu
pejabat tinggi Bank Indonesia yang dicecar Pansus Bank Century tempo hari?
Sebagai partai politik yang mengklaim sebagai pembela wong cilik (perhatikan
tatkala Ibu Mega berpidato dengan berapi-api), masyarakat berharap supaya PDIP
benar-benar konsisten membela kepentingan rakyat kecil. Jangan pernah goyah
dengan visi dan misi partai. Atau PDIP selama lima tahun terakhir diam-diam
memang sudah bergeser haluan, setidak-tidaknya menjadi partai oportunis yang
menyandarkan gerak-geriknya pada "haluan angin"?
Penulis adalah seorang kolumnis.
[Non-text portions of this message have been removed]
