Dari: <farid.....@yahoo. com> Judul: Ada Rekayasa Politik dalam "Teror" Komando Jihad
Tanggal: Senin, 9 Agustus, 2010, 3:45 PM Catatan: Di bawah nanti ada berita pengukuhan gelar doktor pekan ini untuk Busjro Muqoddas, Ketua Komisi Yudisial. "Komando Jihad" adalah versi pemerintah untuk kelompok "teroris Islam" pada 1970-an ketika Orde Baru dalam puncak kejayaannya. Tuduhan pemerintah itu melibatkan Abdullah Sungkar (almarhum) dan Abu Bakar Baasyir dari Pesantren Ngruki. Sungkar dan Baasyir mengasingkan diri ke Malaysia. Sungkar meninggal di Malaysia. Baasyir pulang setelah Reformasi. Dan sampai kini namanya terus dikaitkan dengan teror "Jemaah Islamiyah". Zaman telah berubah. Era demokrasi sekarang, kata orang, lebih sulit untuk membuat rekayasa politik. Tapi, benarkah? Jika wartawan tidak kritis, sementara polisi, jaksa dan hakim bisa dibeli, rekayasa sebenarnya mudah dibuat. Dulu wartawan tidak kritis karena takut. Sekarang karena kemalasan dan rezim bisnis media yang mengedepankan sensasi ketimbang substansi? [fgaban] Busjro: Ada Rekayasa Politik Dalam Komando Jihad Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Yudisial Busjro Muqoddas mengatakan, ada unsur rekayasa politik dalam kasus Komando Jihad di era Orde Baru yang ditandai operasi intelijen melalui Operasi Khusus. "Selain itu, juga tampak jelas penyalahgunaan aparat militer yang bernaung di bawah Komando Keamanan dan Ketertiban (Komkamtib) di tingkat pusat dan Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) di tingkat daerah," katanya di Yogyakarta, Senin. Menurut dia dalam ujian promosi untuk memperoleh derajat doktor ilmu hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, seluruh proses peradilan menunjukkan bahwa institusi peradilan berjalan di bawah kontrol politik dan kekuasaan pemerintah. "Akibatnya, proses peradilan berjalan tidak independen dan tidak transparan," kata Busjro yang mempertahankan disertasinya berjudul Kasus Komando Jihad Ditinjau dari Perspektif Independensi dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman di hadapan tim penguji. Ia mengatakan, penelitian juga menegaskan bahwa rezim Orde Baru telah menyalahgunakan kekuasaan dengan menempatkan aparat militer dan intelijen merekayasa suatu lakon politik yang menimbulkan korban pada kalangan Muslim. Muara dari proses peradilan kasus Komando Jihad itu adalah praktik kekuasaan kehakiman yang tidak independen dan tidak transparan di bawah tekanan sebuah rezim politik otoriter dan antidemokrasi. "Indikasi itu tampak dalam proses peradilan dan putusan peradilan yang menyalahi peraturan dan ketentuan hukum sebagaimana yang harus dijunjung tinggi oleh negara hukum," katanya. Menurut dia, institusi peradilan menjadi alat penguasa sehingga mengakibatkan sejumlah warga negara mengalami tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat pemerintah. "Seiring dominasi penguasa, terjadi pelanggaran institusi peradilan yang menyebabkan kekuasaan kehakiman tidak mampu berjalan secara independen dan transparan," kata penerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2008 itu. Dalam uji disertasi dengan promotor Prof Mahfud MD itu promovendus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, sehingga berhak menyandang gelar doktor.*** From: sunny <[email protected]> Subject: [ppiindia] Terorisme Lagi dan Kebiasaan 'Mengalihkan' Isu To: [email protected] Date: Monday, August 9, 2010, 3:47 PM http://berdikarionline.com/editorial/20100809/terorisme-lagi-dan-kebiasaan-%E2%80%98mengalihkan%E2%80%99-isu.html Terorisme Lagi dan Kebiasaan 'Mengalihkan' Isu Senin, 9 Agustus 2010 | 2:04 WIB Editorial Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengadukan pada rakyat persoalan ancaman "pihak teroris" terhadap dirinya. Berita ini menjadi headline di sejumlah media massa nasional, dan kemudian diikuti ramai berita penangkapan dua orang tersangka teroris di Bandung, Jawa Barat (Minggu, 08/08). Seperti yang sudah-sudah, masalah terorisme, terutama ketika diungkapkan oleh seorang presiden, langsung mendapat pemberitaan masif dari media massa. Padahal pernyataan itu hanya sebuah pernyataan pendek yang tak bermakna apa-apa, baik bagi penyelesaian masalah terorisme itu sendiri maupun bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pilihan pemerintahan SBY-Boediono untuk berada di blok propaganda anti-teorisme yang dilancarkan Amerika Serikat (AS), mengandung konsekuensi politik regional atau internasional, dan nasional sekaligus. Di tingkat nasional, masalah terorisme telah berhasil menciptakan keresahan dan perpecahan. Lebih jauh, isu ini diduga telah dijadikan "isu sampingan" yang sesekali bisa dimunculkan, khususnya, ketika pemerintah mulai terdesak oleh tuntutan-tuntutan rakyat yang tak kunjung bisa dijawab. Persoalan rakyat yang nyata telah dipaksa menyingkir dari pembahasan, entah untuk sementara atau selamanya. Siklus pemberitaan menampilkan masalah rakyat yang datang dalam kesimpangsiuran, menumpuk kusut, dan pergi tanpa kesimpulan atau penyelesaian yang jelas. Sampai di sini, pragmatisme politik media massa berlangsung mutual dengan politik berkelit penguasa. Penguasa ingin menghindar dari masalah rakyat, sementara media massa, terutama korporasinya, menghasilkan sensasi berita untuk meraup keuntungan konsumen. Dalam sebuah negeri yang besar dan beragam seperti Indonesia kompleksitas persoalan merupakan konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan. Namun seorang presiden, sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, sepatutnya mengenal setiap persoalan dan mengetahui hal prioritas yang paling dituntut oleh rakyat. Bisikan dari intelejen tak semestinya ditelan mentah-mentah di hadapan rakyat, apalagi kebenaran bisikan tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian halnya media massa yang cukup kritis mengangkat persoalan rakyat, namun pada saat yang sama telah berperan sebagai mitra propaganda penguasa. Tidakkah pengalaman jurnalistik di lapangan selama ini, dan hasil penelitian para pakar, telah menunjukkan bahwa terorisme merupakan masalah buatan, sebagai bagian dari proyek propaganda anti-tetoris dari imperialisme Amerika Serikat. Sebelum isu terorisme ini dihadirkan lagi di Ciwidey kemarin, berbagai persoalan yang tengah didesakkan belum memperoleh jawaban. Karena itu kami mendesak pemerintah agar segera kembali pada persoalan-persoalan tersebut, dan membawasertakan jawaban-jawaban yang tegas, sederhana, dan kongkrit. Pola kehadiran isu terorisme, yang muncul di kala pemerintah terdesak secara opini, menciptakan anggapan bahwa terorisme adalah isu yang mengada-ada. Bahkan muncul ungkapan satir, bahwa tanpa isu tersebut dibesar-besarkan oleh media massa, kehidupan rakyat miskin sendiri sudah dibuat menyerupai teror dalam pengertian yang luas. Sedangkan terhadap media massa, kami himbau untuk lebih cermat dalam mengemban tanggungjawab sosialnya. Hal-hal krusial seperti masalah kenaikan harga barang, kemiskinan, dan situasi kebangsaan yang terpuruk agaknya lebih penting, ketimbang keluh-kesah presiden yang tak diketahui kebenarannya. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
